Davao City, Sulutnews.com — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City terus memperkuat perannya sebagai penghubung dan pelindung Warga Negara Indonesia (WNI) di Filipina Selatan. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi bersama para Penghubung dan Pamong Kursus Pengetahuan Dasar Indonesia (KPDI) yang digelar pada 12 Desember 2025 di House of Indonesia, Davao City.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Agus Trenggono, dan bertujuan untuk memperkuat sinergi, komunikasi, serta koordinasi antara KJRI Davao City dengan para Penghubung dan Pamong KPDI, khususnya dalam mendukung pembinaan masyarakat Indonesia dan peningkatan perlindungan WNI di wilayah kerja KJRI Davao City.
Dalam sambutannya, Konjen RI Davao City Agus Trenggono menegaskan bahwa Penghubung dan Pamong KPDI merupakan garda terdepan KJRI dalam menjangkau dan melayani masyarakat Indonesia di Filipina Selatan.
“Penghubung dan Pamong KPDI adalah ujung tombak KJRI Davao City di lapangan. Peran mereka sangat strategis dalam penyampaian informasi, pembinaan kebangsaan, serta deteksi dini dan penanganan awal berbagai persoalan yang dihadapi WNI,” ujar Agus Trenggono.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif serta pelaporan yang cepat dan akurat guna mencegah kerentanan WNI dan memastikan setiap kasus dapat ditangani secara tepat.
“Dengan koordinasi yang solid, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh WNI,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas mekanisme pelaporan dan koordinasi terkait kondisi serta permasalahan WNI, upaya pencegahan kerentanan, dan penanganan awal kasus perlindungan. Para Pamong KPDI turut memaparkan perkembangan pelaksanaan kursus, tantangan di lapangan, serta usulan penguatan dan keberlanjutan program KPDI ke depan.
KJRI Davao City kembali menegaskan pentingnya program KPDI sebagai sarana pembinaan, pendidikan dasar kebangsaan, penguatan nasionalisme, serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia di Filipina Selatan.
Rapat berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, serta diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret guna meningkatkan efektivitas koordinasi lintas fungsi, perlindungan WNI, dan optimalisasi pelaksanaan program KPDI secara berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh PF Protokol & Konsuler/HOC, PF Ekonomi, PF Pensosbud, Pranata Informasi Diplomatik, Staf Teknis Imigrasi, Staf Teknis Polri, Pa ILO TNI Tibanban, serta 18 Penghubung dan 9 Pamong KPDI.
(KJRI Davao City/Andy Gansalangi)
