Manado, Sulutnews.com – Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sulawesi Utara menghadiri media briefing Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2023, bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Senin, 18 September 2023.
KFR menyajikan informasi terkait kondisi makroekonomi dan kajian fiskal daerah yang dapat digunakan untuk mengetahui interaksi dampak kebijakan fiskal pada perekonomian Bumi Nyiur melambai pada kebijakan fiskal.
Kakanwil DJPB dalam paparannya kepada Wartawan, menyampaikan Peran Kanwil DJPb selaku Regional Chief Economist (RCE) dan Highlight Kajian Fiskal Regional (KFR). rekomendasi strategis yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemda se-Provinsi Sulawesi Utara.
Kakanwil menguraikan bahwa Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagian besar menunjukkan kinerja relatif positif dibandingkan periode sebelumnya seperti, Pertumbuhan tertinggi pada Sisi Produksi, Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (16,54%) dan pada Sisi Pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (8,91%). Tingkat Inflasi tetap terkendali. Manado mengalami Inflasi sebesar 2.06% dan Kotamobagu mengalami inflasi sebesar 4,44%. Sebagai penyumbang inflasi terbesar adalah Bensin dan beras. Ekspor mengalami kontraksi sebesar 43,96%, sementara Impor mengalami kontraksi sebesar 32,40% Surplus US$ 64,24 juta. Kontribusi komoditas Ekspor Lemak dan minyak hewani/nabati (57,19%) dan Impor Bahan bakar mineral (70,51%).
Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Agustus 2023 dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Mengalami Pertumbuhan, Dukungan Dana TKD dari Pusat Memerlukan Perhatian
Diuraikan Beberapa Isu dalam Penyaluran KUR dan Umi :
- Rendahnya tingkat perekaman calon debitur KUR potensial oleh operator pemda.
- Pendampingan kepada pelaku usaha selaku penerima KUR/Umi (debitur) belum dilaksanakan secara optimal.
- Masih terdapat debitur yang dimintakan agunan tambahan oleh penyalur kredit.
Beberapa Rekomendasi Terkait Penyaluran KUR dan Umi :
- Meningkatkan upaya penjangkauan debitur Umi dan KUR potensial (lead: pemda terkait; kemenkeu satu di wilayah Sulut).
- Pemberian asistensi teknis (bimbingan teknis) kepada operator SIKP baik dalam hal terdapat operator baru, permasalahan terkait user, teknis perekaman dalam aplikasi, dan permasalahan teknis lainnya..
Potensi pengembangan ekonomi daerah sebagai upaya perwujudan Visi besar Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 – “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik” sebagai sektor unggulan Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan serta Pariwisata sebagai sektor potensial.
Realisasi pajak dan retribusi daerah berada dalam tren positif, kontribusi terhadap perekonomian regional perlu dioptimalkan seperti terlihat pada beberapa grafik dibawah ini.
Catatan akhir Kakanwil menyampaikan rekomendasi baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholders antara lain :
- Akselerasi penyerapan belanja melalui percepatan penerbitan petunjuk teknis oleh Kantor Pusat satuan kerja, revisi rencana kegiatan dalam halaman III DIPA maupun pemenuhan syarat-syarat pembukaan pagu blokir sebelum akhir tahun anggaran.
- Memberikan kebijakan pemberian stimulus dan insentif seperti Program Padat Karya, Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian, maupun dukungan pembiayaan seperti Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat.
- Kanwil DJPb dan KPPN dapat melakukan koordinasi terkait pemetaan data kontrak aktif yang sedang berjalan, khususnya kontrak dengan nilai besar/proyek strategis nasional serta pelaksanaan pendampingan terkait proses pengadaan barang/jasa kepada satker.
- Akselerasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit dengan DJP dan DJPK oleh seluruh Pemda.
- Perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah
- Digitalisasi pengelolaan PDRD melalui sistem aplikasi terpadu PDRD dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah provinsi
- Optimalisasi BMN untuk Peningkatan PAD melalui beberapa skema seperti sewa dan KSP dengan BUMN, BUMD, dan swasta
- Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) seluruh pemda di lingkup Sulawesi Utara dengan peraturan perundang-undangan terkait,
- Melakukan kajian atas potensi PAD dan keunggulan daerah dan benchmarking kepada Pemda sejenis
- Dukungan dan sinergi fiskal pusat dan daerah dalam program penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan bantuan daerah, khususnya kantong kemiskinan wilayah Bolaangmongondow Raya dan wilayah Manado.
- Perlu adanya event wisata skala nasional di Sulawesi Utara yang didukung oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, maskapai penerbangan, dan asosiasi travel agent dalam membangkitkan sektor pariwisata Sulawesi Utara
Reporter : Merson Simbolon
