Jakarta,Sulutnews.com – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembentukan transaksi janggal Rp 349 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas ditolak Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto.
Bambang sepakat jika Menko Polhukam Mahfud MD untuk konsolidasi terlebih dahulu mengungkap transaksi janggal Rp 349 T.
“Pak Menko Polhukam inilah yang mesti melakukan audit, namanya juga mengkonsolidasi,” kata Bambang saat rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (29/3/2023) lalu.
Menurut Bambang, Mahfud dapat merapatkan soal transaksi janggal Rp 349 T dengan PPATK hingga kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, Bambang Pacul saat ini tak setuju dengan pansus.
“Jadinya Bambang nggak setuju pansus today. Tapi Bambang memohon, meminta, atau memerintahkan. Ini semua kawan-kawan memakai pin semua, Pak. Karena supaya hak imunitasnya menempel, Pak,” ujarnya.
Pernyataan Pacul yang mewakili PDIP tersebut dipertanyakan sejumlah pegiat dan aktivis masyarakat.
Menurut Michael aktivis muda Jakarta, hal tersebut menjadi pertanyaan besar dan amat menyakiti hati rakyat.”Kenapa harus menolak dibentuk pansus? Padahal semestinya persoalan tersebut dapat transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih jauh transaksi janggal sebesar Rp.349 Triliun. Ini bukan uang sedikit lho dan pastinya ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ketus Michael.
Hal senada juga diungkapkan Jimmy, pengamat yang juga jurnalis senior. Menurutnya pembentukan pansus merupakan upaya bijak agar dapat terungkapnya persoalan transaksi janggal senilai ratusan triliun tersebut.(*/JE)
