MANADO, Sulutnews.Com – Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara Pro Demokrasi melansir jika tindakan Pemerintah rezim Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari harapan rakat, tidak amanah, sisuga melakukan penyalahgunaan jabatan,Kekuasaan dan Inkonstitusional dimana sebagai pejabat negara, Presiden Jokowi tidak menunjukan netralitas dalam Pemilu, dimana tindakan tersebut secara nyata meusak marwah demokrasi di tanah air serta benruk tindakan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A UUD 45.
“Untuk mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai negara hukum, maka Presiden Jokowi harus turun tahkta,” tegas Risat Sanger Ketua Masyarakat Sulut pro demokrasi sambil menyatakan kecewa terhadap Presiden yang tidak menghargai lembaga penyelenggara jokowi yang langsung menyampaikan selamat terhadp salah satu calon padahal belum ada keputusan akhir.
Juga pada kesempatan tersebut ada ribuan mahasiswa papua yang ada di sulut yang tidak memberikan hak suaranya meskipun ada KTP.”Mahasiswa papua di Sulut tidak bisa menyalurkan hak suaranya, itu persoalan besar dan hari ini kami menyampaikan pertanyaan besar kepada pemerintah,” tegas Sanger
Masyarakat Sulut pro demokrasi menghargai kinerja KPU dan Bawaslu tetap percaya kedua lembaga tersebut untuk tetap melakukan rekapitulasi sampai akhir bekerja profeaional guna melakukan pencerahan terhadap hasil perhitungan. Apabila terbukti pelanggaran hukum penghianatan terhadap negara apapun hasilnya tetap mendukung namun ketika ada pelanggaran maka harus dibuktikan dan diproses dan ada yg bertanggungjawab dan itu adalah presiden itu sendiri karena itu berkaitan erat dengan moral.” Jangan karena kekuasaan semata maka menggunakan fasilitas negara untuj memenangkan paslon tertentu. Jika jokowi dicintai rakyat maka tidak ada parpol yang mengunakan slogan Jokowi milik Parpol tertentu,” ungkap Risat.
Terkait mahasiswa secara aturan mereka dapat melakukan penconlosan, namun proses tersebut merupakan hambatan terhadap dmokrasi dan itu harus diberikan kemudahan.”Mengkaji kerusakan moral adalah bukti nyata dan yang bertanggungjawab adalah Presiden jokowi dan Pertempur hari ini adalah pertarungan antaran elit politik, yg mencederai masyarakat untuk kepentingan elit tertentu.(josh tinungki)
