Bengkulu,Sulutnews.com – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, mengapresiasi pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI, dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Secara khusus, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili menyoroti beberapa poin penting yang relevan dengan kondisi di Bengkulu, terutama terkait penegakan regulasi, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi. Menurutnya, pidato kenegaraan yang disiarkan secara daring tersebut menjadi momen bagi para pemimpin daerah untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan agenda nasional.
Pidato kenegaraan yang disampaikan petinggi negara itu, secara garis besar menggambarkan situasi Indonesia saat ini, dengan fokus pada penguatan regulasi dan penegakan hukum. Ia menyambut baik komitmen pemerintah pusat dalam menegakkan hukum, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi perhatian utama di Bengkulu. Juhaili berharap penegakan hukum ini dapat diwujudkan secara serius.
“Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan aturan karena kedaulatan rakyat di atas segala-galanya,” ujar Juhaili menyempaikan keterangan kepada Pers.
Juhaili menyampaikan bahwa penyampaian Presiden terkait sektor pertambangan dan perkebunan itu juga sangat simetris dengan keadaan di Provinsi Bengkulu saat ini. Ia berharap, seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun penegak hukum, dapat bekerja sama dan saling bersinergi menangani persoalan tersebut.
Disisi lainnya Juhaili juga mengkritisi pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di Bengkulu namun dikatakannya belum berkontribusi optimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, menurutnya sektor usaha yang melakukan pengelolaan sumber daya tersebut tidak hanya memberikan bagi hasil untuk daerah namun juga bertanggungjawab langsung mendorong pertumbuhan atau penerimaan daerah dari pendapatan asli daerahnya.
Sementara menanggapi program-program unggulan pemerintah pusat, seperti makan gratis dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Juhaili berharap implementasinya di Bengkulu dapat berjalan cepat. Ia menyadari bahwa Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan kondisi keuangan terendah di Sumatra dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
“Kita butuh perhatian dari pemerintah pusat. Jika hanya mengandalkan PAD akan sulit bagi Bengkulu untuk berkembang dan cepat maju” tambahnya.
Juhaili menilai, satu-satunya cara untuk memutus keterisolasian Bengkulu dan memacu pertumbuhan ekonomi adalah melalui pembangunan infrastruktur yang masif. Ia menyebut pembangunan jalan tol dan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai dua PSN yang harus menjadi prioritas.
“Ketika terisolasi dan ini terbuka, ini juga pasti akan menumbuhkan daya ekonomi” katanya.
Secara pribadi, Juhaili menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Namun, ia juga menekankan perlunya langkah-langkah yang lebih progresif, terutama dalam membangun ekonomi kerakyatan. “Kami sangat puas” ujarnya.
“Namun, kami butuh langkah-langkah yang lebih progresif, apalagi dalam membangun ekonomi kerakyatan.” tutupnya sembari berharap efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah pusat dapat menghasilkan bentuk pembiayaan yang dapat mendorong percepatan ekonomi, dan hasil tersebut dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat.(Tanto)
