Tahuna, Sulutnews.com – Pasca Pemilihan Umum 14 Februari 2024, suhu politik di Sangihe mulai memanas. Salah satu juga menjadi pemicu adalah, Sangihe akan menghadapi Pilkada serentak pada bulan November mendatang.
Selain itu, pergantian Penjabat Bupati Sangihe per 22 Mei bulan depan juga mendorong naiknya tensitas suhu politik di tanah Sangihe.
Menyikapi hal itu, Ance Kahumata, pengamat politik Sangihe mengatakan, untuk mencegah interest politic (politik kepentingan) pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada akhir tahun ini, ada baiknya Penjabat Bupati yang di tunjuk Presiden adalah pribadi yang tidak ada kepentingan politik di Sangihe atau ada hubungan kekerabatan dengan para calon Kepala Daerah.
Hal itu dikemukakan oleh Kahumata, dengan alasan menjaga netralitas Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah yang membawahi para ASN, yang bisa saja menjadi alat politik demi memenangkan salah satu Paslon.
“Kami memandang tensitas suhu politik di Sangihe semakin memanas, jadi alangkah lebih bijak jika Penjabat Bupati yang akan memimpin Sangihe dimasa Pilkada, merupakan sosok yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik di Sangihe, artinya Penjabat Bupati yang netral.” Kata Kahumata.
Lanjut dia, dari tiga nama yang menjadi calon Penjabat Bupati, ia menilai Valentinus Surdajanto Sumito (Direktur Pendataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otda Kemendagri) paling layak. Alasan dia mengatakan itu, Sumito bukanlah keturunan atau ada hubungan darah maupun ikatan emosional dengan Sangihe, ia murni pejabat di Kemendagri dengan segudang pengalaman.
“Secara objektif kami menilai, untuk Penjabat Bupati yang pas menjabat adalah Pak Sumito, ia memiliki kemampuan dan kapasitas serta tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik pada Pilkada nanti.” Ungkap Kahumata.
Menurut Kahumata, bahayanya jika Presiden menempatkan Penjabat Bupati yang memiliki kepentingan politik pada Pilkada nanti, dimana yang akan menjadi korban adalah masyarakat, hal itu akan memicu disintegrasi dan ketegangan atau konflik di masyarakat.
“Kami mendorong agar Presiden Jokowi, secara cermat menempatkan Penjabat Bupati di Sangihe, jika tidak dampaknya akan fatal, hal itu kan tidak kita inginkan, jadi solusinya adalah Presiden mengutus orang Pusat sebagai Penjabat Bupati Sangihe, itu jauh lebih baik.” Terang Kahumata.
Kahumata juga mengingatkan soal Pilkada 2017 lalu, dimana kepentingan politik begitu terasa pada Pemerintah Daerah, yang di duga berpihak kepada salah satu Paslon, sehingga suhu politik pada waktu itu begitu panas, namun beruntung masing-masing pihak bisa menjaga dan tidak terjadi keos.
“Sebagai catatan, kita harus melihat pengalaman pada Pilkada 2017 lalu, hal itu harus menjadi pembelajaran agar suhu politik di Sangihe tidak sepanas waktu itu, karena kita menginginkan Pilkada kali ini berjalan lancar, sejuk dan menghasilkan Pemimpin yang terbaik bagi Sangihe.” Kunci Kahumata. (Andy Gansalangi)
