Rote Ndao,Sulutnews.com – Pembentukan grup WhatsApp “KOORDINASI KEPALA DESA” oleh ajudan Wakil Bupati Rote Ndao, Hildegardis Damian, telah menimbulkan kontroversi dan pertanyaan serius mengenai transparansi pemerintahan di Rote Ndao. Grup yang beranggotakan seluruh Kepala Desa dan Camat di Rote Ndao ini dinilai janggal dan memicu spekulasi di kalangan pejabat daerah dan publik.
Meskipun penjelasan resmi menyebutkan grup ini dibentuk atas permintaan Wakil Bupati untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi, penjelasan tersebut belum cukup untuk meredakan kekhawatiran. Seorang Camat yang enggan disebutkan namanya, dalam wawancara pada Selasa, 24 Juni 2025, mengungkapkan kebingungannya: “Ada apa dengan Wakil Bupati Rote Ndao diam-diam membuat grup sendiri dengan semua Kepala Desa dan Camat se-Rote Ndao?” Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran akan potensi adanya komunikasi dan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan Bupati Rote Ndao secara langsung, menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme pemerintahan yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Keberadaan grup ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan adanya agenda atau kebijakan yang dijalankan secara terpisah dari jalur resmi pemerintahan. Ketidakjelasan mengenai tujuan dan mekanisme kerja grup “KOORDINASI KEPALA DESA” semakin memperkuat kekhawatiran publik akan kurangnya transparansi. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Wakil Bupati Rote Ndao, meskipun telah dikonfirmasi pada Selasa, 24 Juni 2025.
Ketiadaan penjelasan resmi ini semakin memperkuat misteri di balik pembentukan grup tersebut. Apakah ini upaya untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, atau justru indikasi adanya jalur komunikasi alternatif yang kurang transparan dan berpotensi menimbulkan celah kekuasaan? Pertanyaan ini tetap menjadi tanda tanya besar yang membutuhkan jawaban. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik, dan kejelasan mengenai grup WhatsApp ini sangat penting untuk memastikan hal tersebut.
Reporter: Dance Henukh
