SN.com, Kotamobagu– Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan sinergi antar lembaga, Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H M.Si, menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sulawesi Utara.
Penandatanganan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu pada Selasa 24 September 2024, juga mencakup kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Manado, serta kesepakatan lintas daerah dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Dalam sambutannya, Abdullah Mokoginta menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat.
“Saya atas nama Pribadi dan Jajaran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi – tingginya disertai ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Utara, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow, dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado, atas dilaksanakannya kegiatan pada sore hari ini,” ungkapnya.
Abdullah Mokoginta juga menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah maju bagi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
“Bagi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja, serta Kesepakatan Bersama ini merupakan sebuah langkah maju yang sangat positif, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan daerah,” lanjutnya.
Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kerja sama antara instansi terkait.
“Kita semua berharap agar kegiatan ini akan semakin meningkatkan sinergitas dan upaya kita bersama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” pungkas Abdullah.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Pj. Bupati Bolaang Mongondow, dr. Jusnan C. Mokoginta, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Aris Munandar, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado, Indra Setiabudi Mokoagow, serta sejumlah pejabat dari lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
