Bitung, Sulutnews.com – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2025 yang digelar di Luwansa Hotel, Manado, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai upaya memperluas inklusi keuangan di tingkat daerah.
Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Yohanes Victor Mailangkay, serta jajaran kepala daerah dan perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut dan Provinsi Gorontalo.
Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kebijakan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulut, Dr. Mailangkay, menegaskan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. Ia menekankan bahwa inklusi keuangan bukan hanya target statistik, tetapi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menyampaikan dukungannya terhadap agenda TPAKD yang dinilainya relevan dengan kondisi daerah, khususnya untuk meningkatkan akses keuangan bagi kelompok rentan.
“ “Kami di Kota Bitung terus mendorong agar layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat pesisir, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar setiap daerah memiliki strategi akses keuangan yang sesuai dengan karakteristik lokal,” ujarnya.
Rakorwil TPAKD ini juga membahas sejumlah program strategis, seperti penguatan literasi keuangan di sekolah dan desa, pengembangan produk keuangan berbasis potensi daerah, serta dukungan digitalisasi layanan keuangan.
Forum ini sekaligus menjadi ajang evaluasi program TPAKD tahun sebelumnya dan perencanaan program untuk tahun berjalan.
OJK selaku fasilitator utama dalam pengembangan TPAKD menekankan bahwa capaian inklusi keuangan nasional tidak akan maksimal tanpa kontribusi aktif pemerintah daerah.
Melalui forum ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, OJK, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
(Tzr)
