Bitung, Sulutnews.com — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bitung menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan dengan status tahanan kota kepada LS, terdakwa kasus pemalsuan dokumen register tanah di wilayah eks HGU Kinaleosan.
Putusan ini dibacakan dalam sidang pada Senin (2/6/2025), dengan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut LS dengan 1 tahun 9 bulan penjara.
Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., menyatakan bahwa LS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan dokumen tanah saat menjabat sebagai Lurah Girian Indah.
Tindakan tersebut terkait pencatatan tanah atas nama Hasan Saman, meskipun tanah tersebut telah bersertifikat resmi atas nama Paul Ivan Batuna.
“Terdakwa LS telah terbukti melakukan tindakan pidana pemalsuan. Karena ada dugaan keterlibatan pihak lain, kami meminta JPU untuk mengembangkan kasus ini lebih lanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan.
Majelis menyatakan terdapat faktor yang meringankan dalam perkara ini serta adanya indikasi keterlibatan pihak lain yang belum terungkap.
Oleh karena itu, majelis memberikan waktu 14 hari bagi terdakwa untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan banding.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa sengketa kepemilikan tanah seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana.
Hal ini disebabkan karena sertifikat atas nama Paul Ivan Batuna belum pernah dibatalkan secara hukum oleh instansi yang berwenang, baik Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengadilan perdata, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Bukti dan keterangan saksi lebih menjelaskan soal status kepemilikan, dan itu ranah perdata. Bukan kewenangan kami sebagai majelis pidana,” ujar salah satu hakim anggota.
Majelis juga menyinggung keberadaan sebuah yayasan yang pernah disebut dalam polemik kepemilikan lahan, namun menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembatalan sertifikat atas nama pihak lain oleh otoritas resmi.
Putusan ini membuka peluang bagi penegak hukum untuk mengusut kemungkinan peran aktor lain dalam penerbitan dokumen yang disengketakan.
“Jika terdakwa satu-satunya yang bersalah, hukumannya tentu lebih berat. Fakta bahwa hukumannya hanya 1 tahun 6 bulan menunjukkan ada keterlibatan pihak lain yang harus diusut,” tutup hakim.
(Tzr)
