Sitaro.sulutnews.com – Setelah mengguncang jajaran administrator dan pengawas melalui rotasi besar-besaran, Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, kini bersiap melangkah ke tahap berikutnya. Targetnya lebih tinggi, para pejabat tinggi pratama atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Spekulasi reshuffle sebenarnya sudah bergulir sejak pertengahan September. Namun hingga akhir bulan ini, belum ada satu pun kursi kepala OPD yang bergeser. Di balik keheningan tersebut, sedikitnya tujuh kursi kepala OPD berpotensi kuat diisi pejabat baru, termasuk lima posisi yang kosong sejak awal masa pemerintahan Kalangit–Makainas, serta dua kursi tambahan setelah dua pejabat dinonaktifkan karena menjalani sidang etik.
Bupati mengungkapkan, pemerintah daerah sudah mengantongi nama-nama hasil uji kompetensi (job fit) yang digelar bulan ini. Sementara itu, proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan strategis juga segera diumumkan.
“Masih ada mekanisme yang harus dijalankan, terutama untuk instansi vertikal. Contohnya Dinas Dukcapil, yang membutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian. Saat ini kami masih menunggu surat balasan,” ujar Chyntia usai menghadiri upacara HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa, 23/9/2025.
Meski proses administratif masih berjalan, Bupati menegaskan, perombakan kepala OPD tidak akan lama lagi.
“Paling lambat awal Oktober,” singkatnya.
proses seleksi, kata Sekretaris Daerah Sitaro, Denny D. Kondoj, sejak awal Bupati dan Wakil Bupati telah menekankan agar panitia bekerja secara objektif dan profesional.
“Penilaian harus berdasarkan kompetensi. Kalau ada kemampuan, tentu akan dipertimbangkan. Ibu Bupati minta penilaian yang fair,” katanya.
Menurut Kondoj, inti dari job fit dan rolling jabatan ini adalah memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif dan pelayanan publik semakin meningkat.
“Yang paling diuntungkan adalah masyarakat. Struktur OPD yang tepat akan membuat pelayanan lebih cepat dan sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Bupati mengirim sinyal kuat bahwa periode kepemimpinannya tidak sekadar merombak struktur, tetapi membangun fondasi birokrasi yang lebih berkualitas, transparan, dan berorientasi pada hasil.
