Jakarta, Sulutnews.com – Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kabel bawah laut dan pipa energi utama di kawasan Eropa serta Atlantik Utara mengalami kerusakan akibat ulah manusia, membuat pemerintah di berbagai negara meningkatkan kewaspadaan.
Insiden putusnya kabel juga kerap terjadi di Asia dan negara-negara kepulauan Pasifik sehinggga mendorong adanya pembentukan mekanisme cadangan darurat dan respons risiko di tingkat lokal.
Peristiwa-peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di era digital, bukan hanya pusat data yang menopang operasional global. Jaringan kabel yang membentang ribuan kilometer di dasar laut juga memainkan peran krusial. Bahkan, keberlangsungan banyak negara bergantung pada jalur energi dan listrik sebagai urat nadi kehidupan.
Siapa yang mengendalikan arus informasi dapat memengaruhi cara dunia beroperasi, dan siapa yang menguasai energi dan listrik, pada tingkat tertentu dapat menentukan nasib suatu bangsa. Kabel bawah laut adalah elemen infrastruktur yang sangat vital, meski kerap luput dari perhatian.
Isu Keamanan Nasional dan Geopolitik
Di tengah lanskap global yang berubah cepat, persepsi terhadap kabel bawah laut mengalami pergeseran mendasar, terutama bagi Taiwan yang sangat bergantung pada jaringan komunikasi, energi, dan listrik bawah laut untuk menopang ekonomi digital serta kehidupan masyarakatnya.
Keamanan kabel bawah laut bukan lagi sekadar isu teknologi atau industri. Ia telah menjadi aset strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional, ketahanan negara, dan dinamika geopolitik.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kerusakan kabel bawah laut terjadi di perairan sekitar Taiwan, khususnya di Selat Taiwan. Frekuensi dan pola insiden tersebut menarik perhatian luas dan menunjukkan resiko yang meningkat.
Pada awal 2025, beberapa insiden terjadi secara beruntun. Kabel internasional di perairan Keelung rusak akibat aktivitas kapal kargo berbendera Kamerun, Shunxing 39, yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok.
Sementara itu, kabel bawah laut Taiwan-Penghu No. 3 terputus oleh kapal kargo berbendera Togo, Hong Tai 58, yang dioperasikan dengan pendanaan Tiongkok.
Tindakan sabotase terhadap kabel bawah laut dinilai sebagai bagian dari taktik zona abu-abu dan ancaman hibrida, strategi berbiaya rendah namun berdampak besar terhadap fungsi sosial dan konektivitas domestik maupun internasional suatu negara.
Di ranah politik dan hukum, Tiongkok juga disebut menyalahartikan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 untuk mengaitkannya dengan apa yang disebut sebagai “Prinsip Satu Tiongkok”.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menekan partisipasi internasional Taiwan, membatasi ruang gerak negara lain, serta menciptakan dasar hukum bagi kemungkinan invasi di masa depan.
Melalui berbagai aktivitas di udara, laut, dan bawah laut, Beijing disebut berupaya mengubah status quo di Selat Taiwan secara sepihak, mulai dari penetapan jalur penerbangan baru dan latihan militer, hingga upaya membatasi kebebasan navigasi dan memutus koneksi kabel bawah laut Taiwan.
Langkah-langkah itu tak hanya mengancam keamanan Taiwan, tetapi juga stabilitas kawasan serta jaringan digital global.
Sebagai mata rantai penting dalam rantai pasok dunia, gangguan terhadap konektivitas Taiwan dapat memicu guncangan besar terhadap arus informasi, modal, dan sistem ekonomi global yang makin terdigitalisasi, termasuk di era kecerdasan buatan (AI).
Dari Pengalaman Domestik Menuju Solusi Global
Menghadapi meningkatnya taktik zona abu-abu yang mengancam infrastruktur kritis, Taiwan memilih merespons melalui penguatan kerangka kelembagaan dan kerja sama internasional.
Baru-baru ini, Yuan Legislatif meloloskan amendemen terhadap tujuh undang-undang yang diajukan oleh Yuan Eksekutif untuk memperkuat perlindungan, pengelolaan, serta mekanisme penegakan hukum terkait kabel dan pipa bawah laut.
Langkah ini bertujuan memberikan efek jera terhadap sabotase dan pelanggaran regulasi, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menjadikan keamanan kabel bawah laut sebagai pilar ketahanan nasional.
Pada Oktober 2025, dalam Forum Keamanan Kabel Bawah Laut Taiwan-Eropa yang diselenggarakan bersama Kementerian Luar Negeri dan cabang Eropa Formosa Club, Taiwan mengusulkan “Risk Management Initiative on International Undersea Cables” (Inisiatif Manajemen Risiko pada Kabel Bawah Laut Internasional.
Inisiatif tersebut mendapat dukungan 42 anggota parlemen dari 18 negara Eropa dan dimasukkan ke dalam pernyataan bersama KTT Tahunan Formosa Club di Taipei. Dukungan ini menandai transformasi Taiwan dari pihak terdampak menjadi aktor proaktif yang menawarkan solusi kelembagaan.
Inisiatif RISK itu bertumpu pada empat tujuan kebijakan yang saling melengkapi yaitu:
1. Risk Mitigation (Mitigasi Risiko) – memperkuat kemampuan perbaikan darurat dan sistem cadangan melalui koordinasi lintas negara.
2. Information Sharing (Berbagi Informasi) – membangun mekanisme pertukaran intelijen ancaman dan sistem peringatan dini.
3. Systemic Reform (Reformasi Sistemik) – meninjau kelemahan regulasi internasional dan domestik dalam menghadapi ancaman hibrida.
4. Knowledge Building (Pembangunan Kapasitas Pengetahuan) – meningkatkan perlindungan dan ketahanan melalui pelatihan profesional dan pertukaran praktik terbaik secara internasional.
Keempat pilar tersebut bertujuan membangun jaringan keamanan kabel bawah laut internasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Taiwan juga mendorong kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan sejalan seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, serta negara-negara Eropa.
Upaya ini dilakukan melalui diplomasi parlemen, kerja sama lembaga penegak hukum dan penjaga pantai, pertukaran data kapal bermasalah, serta pengembangan teknologi untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum.
Melalui “Global Cooperation and Training Framework” (Kerangka Kerja Sama dan Pelatihan Global), Taiwan mengundang pakar dari berbagai negara untuk merumuskan langkah konkret pencegahan dan mitigasi risiko kabel bawah laut, sekaligus memfasilitasi pertukaran pengalaman dalam bidang perawatan dan perbaikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara demokratis, termasuk Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia telah mengakui kabel bawah laut sebagai infrastruktur kritis yang vital bagi keamanan nasional dan tatanan digital global.
Kabel bawah laut bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan juga merupakan barang publik dalam ekonomi digital global serta urat nadi penghubung masyarakat demokratis.
Taiwan menyatakan kesiapannya menjadi simpul penting dalam jaringan keamanan kabel bawah laut global dan siap bekerja bersama dengan mitra-mitra internasional untuk melindungi arteri vital yang menopang operasional dunia modern.
Penulis : Lin Chia-lung adalah Menteri Luar Negeri ROC (Taiwan).
