Tahuna, Sulutnews.com – Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80, 17 Agustus 2024, ternyata masih menyisakan cerita pahit dari Kecamatan Kepulauan Tatoareng.
Mengapa demikian, pasalnya salah satu pulau inti yakni pulau Kahakitang berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan Tatoareng, malah terkesan sebagai anak tiri yang tidak diinginkan keberadaannya.
Persoalan sosial, ekonomi, kesehatan masih menjadi fenomena klasik yang seolah dibiarkan melanda warga di pulau Kahakitang tersebut.
Pulau ini sendiri memiliki tiga Desa yakni Desa Kahakitang (sebagai pusat pemerintahan Kecamatan atau Ibukota Kecamatan) Dalako Bembanehe dan Taleko Batusaiki.
Disana kita akan melihat bangunan peninggalan pemimpin yang betul-betul membangun Kahakitang yakni Almarhum Winsulangi Salindeho dan Hironimus Rompas Makagansa, mereka mantan Bupati yang karya kerja mereka masih bisa dilihat sebagai bukti sejarah bahwa perna ada pemimpin yang peduli terhadap pulau ini.
Berganti Bupati, tak menjamin pulau ini berkembang dari sisi infrastruktur pulau ini hanya menjadi lahan suara untuk menebar janji palsu saat hajatan politik, janji berseliweran seakan para politisi mampu memajukan dan membangun pulau ini.
Nyatanya, pulau ini masih hidup dalam kegelapan malam, tiang listrik dan infrastrukturnya telah di pasang sejak tahun 2019 silam, kala itu program mantan Presiden Jokowi yaitu Indonesia terang, hingga terpilihnya Prabowo kemudian di demo Mahasiswa dengan tagline Indonesia Gelap, seiring waktu gelap itu menjadi bagian Pulau Ibukota Kecamatan ini.
Adapun listrik yang diupayakan oleh pemerintah desa hanya menerangi warga dari pukul enam sore hingga pukul 9 atau 10 malam, itupun warga harus memutar cara bagaimana mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) demi menerangi gelapnya malam walau hanya beberapa saat saja.
Tiang listrik bahkan ada yang sudah menolak berdiri tegak tak kuasa menahan malu akan janji-janji pemerintah untuk menerangi pulau ini, demikian juga dengan fasilitas gardu listrik yang memilih bersahabat dengan rumput rayap dan menyelimuti diri dengan rerumputan.
Bukan hanya itu, di pulau ini ada Puskesmas, namun berbulan-bulan tidak ada satupun dokter, mengakibatkan warga lebih memilih ke pulau Sangihe ke kota Tahuna sebagai Ibukota Kabupaten untuk berobat, tentunya hal itu menimbulkan resiko anggaran, meski demikian tidak ada pilihan lain selain mengambil resiko menyebrang lautan dari pada memeriksakan diri di Puskesmas lalu disana para tenaga medis berkonsultasi via WA. Beruntung belum ditemukan ada kasus salah memberikan obat atau kesalahan medis.
Sebelumnya Puskesmas ini pernah disegel oleh warga akibat tidak memiliki dokter yang mengakibatkan banyak warga sakit harus meregang nyawa karena tidak ada penanganan medis.
Dinas Kesehatan memberikan jawaban, kalau pihaknya telah memasukan dokumen pengusulan untuk penempatan dokter di puskesmas Kahakitang ke BKD, lalu pihak BKD menjawab, pihak Dinas Kesehatan belum lama melengkapi dokumen sebagai persyaratan pengusulan dokter, kemudian pihak BKD menunggu persetujuan Bupati dan nantinya akan mengeluarkan petunjuk teknis (Pertek) setelah itu di konsultasikan ke BKN.
Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana ribetnya birokrasi padahal nyawa di pulau Kahakitang lebih penting dari sekedar regulasi dan admistrasi.
Di pulau ini, kini harga beras ukuran 14 kilo gram, dengan harga Rp.250.000, angka yang sangat mencekik namun masyarakat tetap menjalani kehidupan di negara merdeka ini dengan apa adanya. Harga semen per sak antara Rp. 100.000 hingga Rp.110.000.
Ini sebagai gambaran bahwa ekonomi di wilayah pulau memang panas disesuaikan dengan cuaca disana, herannya operasi pasar murah dari pemerintah Daerah belum menyentuh pulau ini, rupanya pasar murah lebih dinikmati warga di kota Tahuna dan sekitarnya.
Sulitnya memperoleh BBM bagi nelayan menjadi pergumulan tersendiri, akhirnya nelayan pun membeli BBM dengan harga Rp.15.000, meskipun pemerintah pusat dengan programnya satu harga, di pulau ini belum pernah menikmati program tersebut.
Kesulitan lain bagi nelayan adalah sulitnya memperoleh es batu untuk pengawetan ikan, nelayan harus membelinya dari Tahuna, dengan resiko mencair lebih cepat dikarenakan hanya diisi didalam cool box seadanya.
Melihat infrastruktur jalannya, jangan heran kalau di pulau ini motor warga banyak yang termodifikasi dengan sendirinya akibat jalanan rusak parah.
Selain kendaraan roda dua menjadi korban keganasan jalan berstatus milik Kabupaten itu, tak jarang warga berjatuhan di jalan rusak itu, bahkan ada yang sampai di rujuk ke Kota Manado akibat kecelakaan fatal.
Padahal program jalan lingkar pulau Kahakitang telah lama di cangkeng, terakhir jalan tersebut mendapat sentuhan APBD di masa kepemimpinan Hironimus Rompas Makagansa, setelahnya jalanan ini dibiarkan terbengkalai hingga rusak parah.
Untuk memperbaiki jalan Kabupaten itu, warga pun patungan dan secara sukarela bergotong royong mereka memperbaikinya demi kenyamanan warga. Tak hanya jalan ini, akses jalan ke lokasi sekolah SMP dan SMA di Kundaha masih menjadi saksi janji-janji palsu, bahkan ada yang dengan meyakinkan turun langsung sekedar selfie seolah akan menjadi pahlawan yang akan membangun jalan tersebut.
Tak terhitung, entah sudah berapa kali tim survei mengukur menggunakan meteran panjang maupun pendek, namun catatan hasil survei jalan kabupaten itu entah tercecer kemana, nyatanya jalan kabupaten yang rusak masih setia menunggu sentuhan APBD.
Herannya setiap tahun digelar Musrenbang Kecamatan, usulan mengemuka hanya soal infrastruktur, namun berkali-kali Musrenbang hasilnya pun pupus bab wanita di berikan janji palsu oleh pasangannya.
Di pulau Kahakitang sebagai Ibukota Kecamatan, dulunya ramai di singgahi kapal-kapal, namun kini pelabuhannya sepi, hanya satu kapal yang singgah disitu, rute Bitung. Padahal dimasa lalu kapal cepat pun memasukan jadwal singgah di pulau ini, demikian pula kapal Tol Laut.
Warga pun mengantungkan sarana transportasi kepada pelayaran rakyat lewat dua kapal milik warga. Akan tetapi masalahnya belum selesai dengan adanya transparansi mandiri ini sebagai lokomotif penggerak ekonomi di kepulauan Tatoareng, dengan adanya kebijakan BPH Migas membuat persyaratan memperoleh BBM pun ribet.
Terkadang kapal terancam tak bisa beroperasi dikarenakan kesulitan memperoleh BBM, padahal pemerintah tahu, bahwa urat nadi perekonomian di kepulauan itu bergantung pada transportasi mandiri ini. Pemilik kapal harus begini dan begitu dibuat sibuk hanya demi memperoleh BBM.
Yang seharusnya pemerintah menjadi ujung tombak untuk memfasilitasi lewat kebijakan yang bijak dan berpihak kepada kepentingan warga pulau, namun terkadang diam seribu bahasa, setelah ada kegaduhan akibat sulitnya memperoleh BBM barulah mereka seakan sibuk mengurus rakyat.
Kini warga menaruh harapan kepada pemimpin Baru untuk mempedulikan nasib warga di pulau Kahakitang, memperbaiki infrastruktur jalan dan listrik, memudahkan masyarakat memperoleh BBM, terpenuhinya tenaga kesehatan serta fasilitasnya dan menyimpan kebijakan khusus yang bisa memberikan kemerdekaan sesungguhnya bagi warga disana.
Harapan itupun dibuktikan dengan mayoritas warga pulau Kahakitang bahkan Kecamatan Tatoareng memberikan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Michael Thungari dan Tendris Bulahari.
Semoga di tahun-tahun mendatang Ibukota Kecamatan Tatoareng ini mulai berbenah, atas kepedulian kedua pemimpin muda ini. (Andy Gansalangi)
