Sekayu, Muba,Sulutnews.com — Bupati Muba H M Toha Tohet SH yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba, Drs. H. RE Aidil Fitri, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Muba dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025, Senin (19/01/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kusuma Jaya, SH., M.Si., serta dihadiri para anggota Komisi I, di antaranya Irwanto, H. Suradi, Imam Sukamto, SH., MH, Andriyadi, S.IP., M.Si., Tapriansyah, S.Pd.I., Nangimul Huda, S.Pd.I., Meen Sapitri, SE, dan Andri Septa, SH., MH. Turut hadir pula para Kepala Bagian di lingkungan Setda Muba.
Dalam arahannya, Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kusuma Jaya menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Ia juga secara tegas meminta Pemkab Muba untuk memberikan perhatian serius terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para lurah.
Selain itu, Indra menyoroti disiplin ASN dan mengingatkan agar tidak ada lagi aparatur sipil negara yang bermain media sosial, khususnya TikTok, pada jam kerja. Menurutnya, hal tersebut dapat mencederai etika pelayanan publik dan menurunkan citra birokrasi.
“RDP ini tidak hanya untuk evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan dengan para Kepala Bagian Setda Muba yang baru dilantik. Harapan kami, dengan kepemimpinan yang baru, Kabupaten Muba dapat bergerak lebih cepat dan maju,” tegasnya.
Komisi I DPRD Muba juga berharap agar kinerja perangkat daerah pada Tahun 2026 dapat semakin meningkat, seiring dengan terjalinnya sinergi dan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba Drs. H. RE Aidil Fitri menyampaikan bahwa Pemkab Muba akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi I DPRD Muba. Baik terkait kajian TPP lurah, persoalan tapal batas Baznas, maupun penerapan kebijakan tegas terhadap ASN yang tidak disiplin di jam kerja.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan agar tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
