Bolmong Utara, Sulutnews.com – Gelar unjuk rasa mahasiswa dan LSM Penjara melakukan aksi dengan mengusung keranda jenasah di depan gedung wakil rakyat dan Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara berlangsung damai dan tertib. Senin (8/9/2025).
Tuntutan aliansi Barisan Aksi Kerakyatan (BARA) dipimpin orator Fardhan Patingki, SH dan Aden Mansur telah menjadi perhatian masyarakat yang melintasi jalan trans sulawesi.
Tertulis di spanduk orasi; bubarkan DPR, usut tuntas pengadaan mobil dinas DPRD Bolmong Utara, perhatikan pembangunan SDM Bolmong Utara, periksa dugaan mark up pengadaan tenaga listrik tenaga surya.
Tentang pengadaan mobil dinas DPRD senilai Rp 700 juta tahun anggaran 2025, mengapa wakil rakyat tidak peka pada saat efisiensi anggaran serta keadaan perekonomian rakyat tidak stabil, Ketua DPRD Bolmong Utara Frangky Chendra meminta maaf.
Wakil Ketua DPRD Bolmong Utara Drs. Hi. Depri Pontoh mengungkapkan proses pengadaan kenderaan dinas sudah disepakati bersama pada penetapan tahun anggaran 2024, sudah diperdakan, sebelumnya belum terbit Inpres efisiensi anggaran merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025.
Orator Aden Mansur mengkritisi kinerja legislatif dari 23 ranperda diajukan, hanya 7 perda disyahkan. Termasuk tertundanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sampai hari ini belum tuntas.
Katanya, tanpa perda rtrw, investor tambak udang paname di areal ondernemeng belum jelas, apalagi program koperasi tambang rakyat. Apa kerja wakil rakyat selama ini ?
Wakil Ketua DPRD Bolmong Utara Saiful Ambarak, S.Pd.I menjawab tentang proses ranperda berjenjang serta proses penetapan ranperda dibutuhkan waktu melalui tahapan kajian akademis.
Kemudian diajukan ke kementerian terkait, dan kita sedang menunggu kepastian regulasinya bersamaan dengan sinkronisasi dengan Perda RT/RW Provinsi Sulut.
Namun telah berkembang orasi unjuk rasa dengan mendesak legislatif untuk mendukung RUU Perampasan Aset para koruptor, dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bolmong Utara menyatakan setuju diucapkan lansung Ketua Frangky Chendra.
Dewi Mondo, anggota legislatif Bolmong Utara, srikandi dari PDIP mengungkapkan kembali rasa bersyukur hari ini, unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan sejuk, karena kita telah sepakat seluruh anggota legislatif siap berdialog dengan para demonstran.
Sesudah itu barisan demonstran meminta ijin ke aparat keamanan menuju Kantor Bupati Bolmong Utara, dan diterima langsung Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev dan Wabup Moh. Aditya Pontoh, S.IP beserta jajarannya.

Foto : Bupati dan Wabup bersama Kapolres Bolmong Utara mendengar dan menyimak dengan serius setiap orasi dan tuntutan para demonstran.
Terjadi orasi dan tuntutan berbeda, antara lain tentang kepastian beasiswa untuk mahasiswa dan akhir studi, Ranperda BUMN sebagai sumber PAD, maraknya pengeboman ikan, rumah sakit daerah dan puskesmas terbatas anggarannya; sering langka pengadaan obat tertentu, kendala bbm ambulance membawa pasien, dan seterusnya…
Bupati Bolmong Utara mengajak seluruh peserta unjuk rasa untuk duduk sambil berdialog.
Keterbatasan anggaran untuk beasiswa sejak beliau menjadi penjabat bupati sudah dinaikan plafon dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Tuntutan para mahasiswa sudah kaji bersama.
Bersyukur kebijakan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menambah kuota beasiswa bagi mahasiswa kedokteran.
Langkah ini diambil sebagai upaya mengatasi rendahnya jumlah dokter dan dokter spesialis di Tanah Air, dan Pemda Bolmong Utara sudah siapkan beasiswa para calon dokter spesialis.
Ranperda BUMN sedang kita buat kajian akademis. Kemarin saya dan Bupati Minahasa diundang untuk pemberdayaan BUMN.
Kita fokus saja untuk mengembangkan bawang sebagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kita telah menghitung kebutuhan bawang untuk konsumsi di daerah, kita membeli bawang ke luar daerah setiap bulan membelanjakan Rp. 180 juta.
Bagaimana nila beli sebesar itu kita produksi bawang merah di Bolmong Utara, tentu nilai uang tersebut tidak keluar daerah.
Laporan dari masyarakat pesisir pantai tentang maraknya penggunaan bom dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosisem terumbu karang.
Kita sudah meminta bantuan dari patroli Angkatan Laut, dan dua hari mereka mengitari seputaran perairan Pulau Bongkil, tapi para oknum pengebom ikan tidak melaut, mereka sudah tahu jika sedang diawasi.
Pemkab Bolmut meminta ke Lantamal VIII Bitung untuk mendirikan Pos Patroli AL guna bersama dengan Polair yang ada, dan koordinasikan bersama Kapolres Bolmong Utara.
Kendala dan permasalahan RSUD Bolmut sudah kita kaji dengan Kementerian Kesehatan solusinya dalam keterbatasan anggaran operasional. Apalagi kita ketambahan RSU yang baru dengan plafon anggaran sudah ditetapkan dari pemerintah pusat.
Kapolres Bolmong Utara AKBP Juleigtin Siahaan, SIK.,MIK, setelah orasi dan dialog bersama pimpinan daerah dan wakil rakyat berlangsung aman, tertib, dan akrab, hal ini karena rasa kebersamaan kita sebagai masyarakat adat Bolmong Utara.

Foto : Duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam berdialog antara pengunjuk rasa dan pemerintah daerah Bolmong Utara.
“Salah satu kunci setelah demonstrasi aliansi barisan aksi kerakyatan tetap berlangsung aman, tertib, dan damai adalah menjaga komunikasi yang efektif dengan sesama peserta. Koordinasi yang baik akan membantu menjaga ketertiban massa sehingga suasana tetap tenang dan kondusif.” Pungkasnya. *** GG









