Rote Ndao, Sulutnews.com – Masyarakat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta kepada Menteri Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menindak tegas atau bahkan memecat seorang oknum pegawai kantor pertanahan kabupaten setempat. Taufiqul Al Mutamimimul Ula, S.ST, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan serta Ketua Satuan Tugas Fisik Kantor ATR/BPN Kabupaten Rote Ndao, diduga kuat terlibat dalam praktik mafia tanah di dua desa, yakni Desa Sedeoen dan Desa Mboeain, Kecamatan Rote Barat.
Menurut laporan warga dua Desa di kabupaten Rote Ndao, Taufiqul Al Mutamimimul perbuatan mafia Tanah sudah sejak lama dirinya terlibat dalam berbagai kasus mafia tanah di kabupaten tersebut. Ia dituduh mencaplok tanah milik warga dengan imbalan yang mahal, sehingga tanah yang sudah bersertifikat diterbitkan ulang oleh pihak pertanahan.
“Oknum pegawai ini sangat mahir dalam cara-cara mencaplok tanah orang dengan iming-iming bayaran yang sangat tinggi,” ungkap salah satu warga yang menjadi korban. Ia menambahkan bahwa Taufiqul telah menerbitkan sertifikat baru di atas sertifikat asli milik warga, sebuah tindakan yang jelas melanggar hukum dan merugikan banyak pihak.
Lebih lanjut, tuduhan terhadap Taufiqul juga melibatkan konspirasi untuk merampas sebagian tanah milik masyarakat Desa Sedeoen dan Desa Mboeain, serta tanah milik individu dengan inisial Ustadz GB. “Lokasi tanah yang dipersoalkan saat ini telah diterbitkan sertifikat di atas sertifikat dan banyak sekali Tanah masyarakat yang punya sertifikat di atas sertifikat,” tambah warga Desa SEDEOEN Dan masyarakat Desa MBOEAIN.
Masyarakat berharap agar Bapa AHY Menteri Pertanahan Nasional segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum pegawai ini demi menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan. Mereka juga mendesak adanya penyelidikan menyeluruh terhadap praktik mafia tanah yang telah merugikan banyak warga di Kabupaten Rote Ndao.
Dengan adanya dugaan kuat dan bukti-bukti yang telah diajukan, masyarakat Kabupaten Rote Ndao menanti respons cepat dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku.
Reporter: Dance Henukh