Rote Ndao,Sulutnews.com — Dalam sebuah pengaduan resmi dengan nomor surat 01/PM/IV/2024, masyarakat Desa Bolatena menyoroti dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Pj. Kepala Desa dan Pengurus Kepala Desa (PKA) setempat. Mereka mengungkapkan kecurigaan mereka terhadap berbagai kegiatan pembangunan dan pengadaan di desa tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan alokasi dana desa selama beberapa tahun terakhir.
Salah satu temuan utama yang mereka sampaikan adalah adanya ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2023 dengan data yang mereka terima dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bolatena dan paparan bendahara desa. Mereka menduga adanya manipulasi angka yang dilakukan dalam LPJ tersebut.
Selain itu, masyarakat juga mengkritik proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan aparat desa yang dianggap tidak sesuai prosedur. Mereka juga mempertanyakan legalitas ijazah beberapa perangkat desa yang dianggap tidak sesuai dengan standar pendidikan yang seharusnya.
Masalah pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi sorotan, di mana ditemukan temuan bahwa pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerugian keuangan negara juga disoroti terkait dengan pembangunan galian C tahun anggaran 2023 yang diduga dilakukan dengan harga material dan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan APBDes.
Selain itu, masyarakat menyoroti kurangnya survei harga oleh PKA sebelum melakukan pembelanjaan selama tahun 2022-2023, yang menyebabkan terjadinya selisih harga barang yang signifikan. Mereka mencatat beberapa contoh seperti pembelian seng, alat semprot rumput/padi, alat tanam, ayam petelur, sampan viber, minyak semprot rumput (Roundop), dan minyak semprot rumput (Lindomin) yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasar.
Permasalahan internal juga terungkap, di mana pemberhentian Kadis Kesejahteraan karena kasus foto viral mengundang pertanyaan terkait kebijakan pemberhentian yang tidak konsisten dengan kasus sebelumnya. Masyarakat menduga adanya perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang terus diizinkan untuk bertugas.
Dalam kesimpulan pengaduannya, masyarakat meminta Kapolres Rote Ndao untuk segera memanggil dan memeriksa Pj. Kepala Desa Bolatena beserta seluruh PKA Desa Bolatena. Mereka berharap agar tindakan hukum dapat diambil untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
Reporter : dance henuk
