Bolmut, Sulutnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia(KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dilansir dari detiknews, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango menyebutkan KPK itu seperti bayi yang tidak dikehendaki lahir. Hingga KPK berusia 22 tahun, Nawawi menilai masih banyak pihak yang tidak menginginkan adanya lembaga antirasuah tersebut.
“Bahwa sampai sekarang anak ini sampai usia 22 tahun masih begitu banyak yang tidak menginginkan gitu,” kata Nawawi di acara Indonesia Integrity Forum yang disiarkan secara daring, Kamis (10/10/2024).
Nawawi menjelaskan bahwa KPK dilahirkan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 43 ayat 1 UU itu, disebutkan bahwa seharusnya KPK lahir maksimal 2 tahun setelah UU tersebut diteken.
“Tapi apa yang kita lihat? Apakah 2 tahun kemudian lahir undang-undang itu? Harusnya dia lahir pada 16 Agustus 2001. Sebab, UU 31 lahir pada 16 Agustus tahun 1999, 2 tahun lewat sebagaimana yang diperintahkan UU nggak lahir bayi (KPK) ini,” ucapnya.
Namun, KPK baru lahir pada 27 Desember 2002. Atas hal tersebut, Nawawi menyimpulkan bahwa KPK seperti tidak dikehendaki lahir.
“Hampir nggak lahir sebetulnya bayi ini. Itu kemudian harus kita simpulkan bahwa memang tidak dikehendaki lahirnya bayi KPK ini gitu,” imbuhnya. ***
