Rote Ndao, Sulutnews.com – Komisi I DPRD Kabupaten Rote Ndao mendesak Bupati Rote Ndao untuk segera menonaktifkan 42 kepala desa yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran desa. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Rote Ndao, Mesak Lona, saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Mesak Lona menjelaskan bahwa Komisi I telah melakukan investigasi lapangan dan menemukan bukti penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh 42 kepala desa di Kabupaten Rote Ndao. “Kami di Komisi I turun langsung ke lapangan dan menemukan bahwa 42 kepala desa di Kabupaten Rote Ndao terbukti menyalahgunakan dana desa. Oleh karena itu, kami meminta Bupati Rote Ndao segera menonaktifkan mereka,” tegas Mesak.
Menurut Mesak, penonaktifan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para kepala desa tersebut untuk mengembalikan kerugian negara. “Tujuan kami meminta Bupati Rote Ndao menonaktifkan jabatan mereka adalah untuk memberi ruang kepada mereka agar mengembalikan kerugian negara. Jika mereka telah mengembalikan kerugian negara, maka mereka dapat diangkat kembali,” jelasnya. Ia menambahkan, jika para kepala desa yang dinonaktifkan tidak mengembalikan kerugian negara, maka Komisi I DPRD Kabupaten Rote Ndao meminta agar mereka ditindak secara hukum sebagai contoh bagi generasi selanjutnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Rote Ndao, Mikael Manu, turut membenarkan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh 42 kepala desa tersebut. “42 desa tersebut sudah diaudit total oleh pihak inspektorat dan ditemukan penyelewengan anggaran desa. Karena itu, kami meminta Bupati Rote Ndao segera menonaktifkan mereka dan memberi ruang untuk melunasi kerugian negara yang disebabkan oleh perilaku ketidakbertanggungjawaban mereka,” tutur Mikael.
Reporter : Alden Mesah
