Bengkulu, Sulutnews.com – Masyarakat dari kabupaten Bengkulu Utara dan masyarakat dari kabupaten Bengkulu tengah hari ini menyatu dalam gerakan rakyat yang di komandoi Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Pekat Bengkulu demo di kantor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Bengkulu dan di lanjutkan demo di kantor Badan Pengawas Keuangan ( BPK ) Perwakilan Bengkulu serta demo di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.1/10/2025.
Tiga lokasi yang di datangi oleh LSM Pekat Bengkulu demo bersama masyarakat ini sekaligus menunjukan betapa besar rasa cinta masyarakat kepada provinsi Bengkulu dinyatakan bertepatan hari kesaktian pancasila 1 Oktober 2025.
Dua orang orator menyampaikan kritik kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) agar lembaga ini jangan menunggu proses hukum sudah berjalan baru mau melakukan audit atau dengan kata lain menunggu permintaa dari APH.
Seruan yang di sampaikan oleh orator meminta BPKP melakukan audit terhadap pengelolaan ADD/DD di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara termasuk meminta BPKP melakukan audit terhadap keuangan kebun kas desa berupa hasil kebun kebun kelapa sawit seluas 13,8;hektar yang di kelola kades tidak jelas hasilnya selama 15 tahun.
Selain dari itu orator Ishak burmansyah menyampaikan dalam orasi meminta BPKP melakukan audit kinerja terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara, Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, camat Ulok Kupai dan pendamping desa tanjung sari sebab bagaimana bisa terjadi selama 15 tahun tidak perna di temukan adanya kejanggalan pengelolaan kebun kas desa sementara hasil kebun tersebut yang merupakan pendapatan hasil desa tidak masuk dalam APBDes di desa tanjung sari namun tidak perna ada temuan dalam audit akhir tahun oleh Inspektorat.
Atas dasar itu LSM Pekat Bengkulu bersama masyarakat menyampaikan pelaporan khusus kepada BPKP dan BPK perwakilan Bengkulu agar di lakukan audit investigasi baik itu terhadap pengelolaan keuangan ADD/DD desa tanjung sari serta untuk dilakukan audit investigasi terhadap keuangan hasil kebun kas desa tanjung sari yang diduga merugikan masyarakat banyak di desa tanjung sari.
Tidak luput pula masyarakat menuntut kepada BPKP perwakilan provinsi Bengkulu untuk melakukan audit terhadap perkebunan PT.Riau Agrindo Agung ( RAA ) yang sudah berdiri di kabupaten Bengkulu tengah selama 18 tahun tanpa Hak Guna Usaha ( HGU ).
Dengan tidak adanya HGU perkebunan kelapa sawit jelas tidak membayar pajak terhadap negara termasuk pajak penjualan dan pajak penghasilan.
Tidak luput juga LSM Pekat menyoroti terkait terbitnya Perwal nomo 43 Tahun 2019 yang diduga melanggar aturan dan Undang undang yang lebih tinggi dan akibat terbitnya Perwal itu maka terjadinya naiknya BPHTB di kota Bengkulu yang menyebabkan adanya dugaan kerugian negara dalam pembebasan lahan Gedung Merah Putih.
Dilain pihak LSM Pekat juga menyoroti adanya kejati bengkulu terkait adanya perkebunan kelapa sawit yang diduga milik PT.Citra Selaras yang ada di kabupaten Bengkulu Tengah yang berdiri di atas lahan Ek Tambang Batu bara yang sepengetahuan masyarakat kebun tersebut ada sangkut pautnya dengan bos tambang batu bara ilegal Bebby Huse yang sekarang sedang di tahan di penjara.
Pada kesempatan demo ini LSM Pekat Bengkulu juga bersama masyarakat menyampaikan surat tertulis kepada BPKP dan BPK agar dapat menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh warga masyarakat hari ini pada demo yang di laksanakan hari ini dan warga berpesan jika tidak ada eksen dari BPKP Dan BPK terhadap apa yang telah di laporkan ini maka dalam kurun waktu satu bulan kedepan warga akan datang lagi dengan membawa masa lebih dari 1000 orang.(Dn)
