Rote Ndao,Sulutnews.com – Kejadian yang terungkap pada Kamis, 8 Mei 2025, di mana Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao tidak dijaga oleh petugas Satpol PP, merupakan sebuah peristiwa yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius. Ketidakhadiran petugas ini, yang berlangsung dari siang hingga pukul 20.00 WITA, menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rote Ndao. Peristiwa ini bukan hanya sekadar kelalaian, tetapi juga menunjukkan potensi kelemahan sistemik dalam pengamanan aset daerah yang berharga.
Laporan media yang menyebutkan ketidakmampuan untuk menghubungi Kasatpol PP, Yeskial Mesakh, pada malam hari semakin memperparah situasi. Meskipun Sekretaris Pol PP, Melky Sole, telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk melakukan investigasi, hal ini tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran yang muncul. Pernyataan maaf tersebut, meskipun penting, tidak menjawab pertanyaan mendasar: mengapa pengawasan di Rumah Jabatan Bupati, tempat aset-aset daerah yang berharga disimpan, dibiarkan tanpa pengawasan selama berjam-jam?
Kejadian ini memicu seruan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Rote Ndao. Evaluasi ini bukan hanya untuk menilai efektivitas dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, tetapi juga untuk mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan ketidakhadiran petugas. Pertanyaan-pertanyaan krusial yang perlu dijawab meliputi: apakah terdapat kekurangan personil? Apakah ada masalah dalam sistem penjadwalan dan pengawasan? Apakah pelatihan dan pemahaman tugas para petugas sudah memadai? Dan yang paling penting, mengapa Kasatpol PP tidak dapat dihubungi pada saat kejadian?
Ketidakhadiran Kasatpol PP sendiri menambah keparahan situasi. Sebagai pemimpin, beliau seharusnya menjadi contoh dan memastikan bahwa tugas-tugas pengamanan dijalankan dengan baik. Ketidakhadirannya menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan kepemimpinan yang seharusnya ditunjukkan.
Evaluasi yang komprehensif harus dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang tepat. Hal ini termasuk peningkatan pelatihan, perbaikan sistem penjadwalan, dan penegakan disiplin yang lebih ketat. Lebih dari itu, evaluasi ini harus menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas setiap anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa pengamanan aset daerah dan penegakan hukum bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Kepercayaan publik terhadap kinerja Satpol PP harus dipulihkan melalui tindakan nyata dan perbaikan sistemik.
Reporter: Dance Henukh
