Manado,Sulutnews.com – Hari Utomo Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menyampaikan kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2025, Sabtu, 26 Juni 2025.
Dalam paparannya Hari Utomo menyampaikan bahwa Prospek pertumbuhan ekonomi & perdagangan global masih lemah dipicu tekanan ketidakpastian dan lesunya aktivitas dagang dunia termasuk Indonesia. Hal ini diantaranya disebabkan oleh Legal standing kebijakan dagang AS yang masih dipertanyakan. Harga komoditas (energi, pangan, & logam) mulai naik di tengah eskalasi tensi global.
Namun di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan kinerja stabil yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro yang terkendali. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7% (yoy) pada triwulan I 2025, dan inflasi Mei terjaga di 1,53% (yoy). Tingkat Inflasi dipengaruhi naiknya harga beras karena berkurangnya pasokan dari luar Sulut, lonjakan harga emas, naiknya harga ikan (cuaca ekstrem), dan fluktuasi harga cabai rawit. Sektor Pariwisata tumbuh dipicu musim liburan dan peningkatan penumpang dipicu musim liburan dan beberapa hari libur ”long weekend”.
Lebih rinci disampaikan bahwa kondisi perekonomian di kawasan Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan penguatan seiring dengan peranan fiskal sebagai shock absorber dan tetap kuatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,62% pada triwulan I TA 2025. Untuk tingkat inflasi di Sulawesi Utara pada Mei tahun 2025 ditutup dengan mencatatkan tingkat inflasi pada level 1,53% yoy. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Mei 2025 naik 3,92% dari bulan sebelumnya menjadi 131,14. Selaras dengan itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,10% menjadi 108,23 di bulan Mei 2025. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Mei 2025 melanjutkan tren surplus dengan kinerja neraca perdagangan surplus 71,21 Juta USD.
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, APBN tetap menjadi shock absorber dampak dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi di tingkat global, sekaligus sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Atas pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan telah terealisasi sebesar Rp1.758,26 miliar atau 34,07% dari target yang telah ditetapkan.
Disampaikan bahwa di Sulawesi Utara, pendapatan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan 31 Mei tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.159,64 miliar atau telah terealisasi sebesar 31,47% dari target penerimaan perpajakan tahun 2025.
“Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Mei 2025, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp46,37 miliar. Sampai dengan akhir Mei 2025 penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp6,41 miliar, Bea Masuk sebesar Rp6,95 miliar, dan realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp33,01 miliar” ucapnya.
Hari Utomo manyampaikan komponen pendapatan negara lainnya adalah PNBP. Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp598,62 miliar atau 40,55% dari target.
“Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 34,64% dari alokasi/pagu dengan nilai realisasi sebesar Rp7.740,70 miliar. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Secara serapan belanjanya, Belanja Pegawai terealisasikan 41,90% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Barang terealisasikan 24,40%. Sampai dengan 31 Mei 2025, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp5.982,44 miliar” urainya.
Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Mei 2025 telah disalurkan Rp5.331,16 miliar atau 39,46% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan nilai realisasi Rp3.989,00 miliar dan disusul DAK Non Fisik dengan realisasi Rp527,34 miliar.
“Di tengah dinamika ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada kuartal I 2025 terjaga positif 5,62% yoy dimana peran sentral fiskal melalui APBN dan APBD di Sulawesi Utara sebagai shock absorber tekanan yang muncul untuk melindungi masyarakat dan menjadi katalisator untuk menjaga stabilitas ekonomi di sepanjang tahun 2025” tutupnya.(*/Merson)
