Tahuna, Sulutnews.com – Warga Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta mulai bersiap menghadapi potensi gangguan jaringan internet sepanjang April 2026. Hal ini menyusul rencana perbaikan kabel bawah laut Palapa Ring pada segmen Tahuna–Melonguane yang akan dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Perbaikan infrastruktur telekomunikasi nasional tersebut diperkirakan berdampak langsung pada layanan internet di wilayah kepulauan, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, menjelaskan bahwa rencana pekerjaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama BAKTI yang dilaksanakan melalui Zoom pada 9 Maret 2026.
Menurut Lumiu, dalam pertemuan tersebut BAKTI mengungkapkan adanya gangguan pada kabel Palapa Ring di jalur Tahuna–Melonguane yang membutuhkan penanganan segera agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.
“Perbaikan dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga akhir April 2026 dan akan berdampak pada dua wilayah, yaitu Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro,” ujar Lumiu.
Ia menjelaskan bahwa proses perbaikan kabel bawah laut tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan infrastruktur strategis nasional. Jika kerusakan dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan dapat menyebabkan gangguan jaringan yang jauh lebih serius dan berlangsung lebih lama.
Selama masa perbaikan, masyarakat kemungkinan akan merasakan penurunan kualitas layanan internet. Bahkan pada fase tertentu, potensi terburuk berupa putusnya koneksi internet sementara bisa saja terjadi.
Lumiu menyebutkan bahwa periode paling krusial diperkirakan terjadi pada 16 hingga 21 April 2026. Pada rentang waktu tersebut, akses internet di wilayah terdampak berpotensi mengalami gangguan berat hingga tidak dapat diakses sama sekali.
“Pada masa itu ada kemungkinan masyarakat tidak dapat menggunakan internet. Untuk jaringan telepon kemungkinan masih tersedia, namun tetap ada potensi ikut terdampak karena berkaitan dengan proses perbaikan kabel,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pun mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar masyarakat tetap memiliki alternatif akses komunikasi selama pekerjaan berlangsung.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengoptimalkan jaringan internet bantuan dari BAKTI yang saat ini telah tersebar di 104 titik di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Titik-titik tersebut berada di berbagai fasilitas publik seperti kantor desa, puskesmas, serta sekolah.
Pemkab Sangihe juga telah meminta kepada pihak BAKTI agar kapasitas bandwidth pada titik-titik internet bantuan tersebut dapat ditingkatkan selama masa perbaikan.
“Kami berharap bandwidth pada titik bantuan itu bisa dinaikkan ke level tinggi agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan akses internet yang tersedia,” kata Lumiu.
Selain langkah teknis, pemerintah daerah juga mendorong agar pihak BAKTI turut melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting agar publik memahami bahwa potensi gangguan yang terjadi merupakan dampak dari proses perbaikan infrastruktur nasional, bukan karena kelalaian pemerintah daerah.
Menurut Lumiu, keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa jika nanti terjadi gangguan jaringan, itu bukan karena pemerintah daerah tidak bekerja, tetapi memang ada kegiatan teknis perbaikan kabel Palapa Ring,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa informasi mengenai rencana perbaikan tersebut juga telah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan arahan terkait langkah lanjutan yang perlu dilakukan pemerintah daerah.
Sementara itu, berdasarkan analisis teknis dari BAKTI, perbaikan kabel Palapa Ring di jalur Tahuna–Melonguane memang tidak bisa ditunda. Jika pekerjaan tidak segera dilakukan, kerusakan dikhawatirkan akan semakin parah dan berpotensi menyebabkan gangguan jaringan yang lebih lama di wilayah kepulauan.
Dengan adanya pemberitahuan lebih awal, masyarakat diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap aktivitas yang bergantung pada internet, seperti layanan pemerintahan, transaksi digital, kegiatan pendidikan, hingga komunikasi usaha.
Meski potensi gangguan cukup besar, pemerintah daerah memastikan akan terus memantau perkembangan pekerjaan di lapangan dan berkoordinasi intensif dengan pihak terkait.
Warga pun diimbau untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta memanfaatkan titik-titik internet publik yang tersedia selama proses perbaikan berlangsung. (Andy Gansalangi)
