Manado, Sulutnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Senin (3/7/2023) siang menggelar Rapst Paripurna terkait penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda prakarsa Gubernur tentang penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Sulawesi Utara sekaligus Pemamdangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua buah Ranperda tersebut serta tanggapan Gubernur terhadap pemandangan Fraksi.
Caption : Pimpinan Rapat, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok, SH MAP saat memimpin rapst paripurna bersama Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw
Pada Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok SH, MAP dan dihadiri Wakil Gubernur Drs.Steven O E Kandouw tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan Doa
Foto : Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw saat menyampaikan LKPJ APBD tahun 2022
Laporan Pertanggungjawaban Gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur dimana orientasi penggunaan anggaran diarahkan untuk program yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Dimana alokasi dana untuk program strategis seperti Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Pariwisata dan sektor perekonomian lainya serta memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan soaial dimana Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.3.726.578.804.936 dari anggaran sebesar Rp.3.896.225.159.227.
Foto : Fary Liwe Jubir Fraksi PDIP saat membacakan pendapat umum Fraksi
Atas laporan tersebut Fraksi PDIP melalui Juru bicaranya Farry Liwe mengapresiasi pemerintah OD-SK yang tetap menerapkan prinsip anggaran yang transparan, efisiensi, proposional serta profesional sehingga APBD menjadi fariabel keberhasilan pembangunan di Sulut yang begitu kompetatif dengan menunjukan berbagai capaian.yang positif bagi kesejahtraan masyarakat.
Foto : Nick Adycipta Lomban saat membacakan Pemandangan Umum fraksi Nasdem
Juga Fraksi Partai Nasdem memberikan pandangan yang disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Nick Adicipta Lomban memberikan catatan untuk laporan keuangan PT JAMKRIDA Wajib dilaporkan, tujuan berdirinya Jamkrida dapat tercapai sehingga perputaran ekonomi di Sulut dapat senantiasa ditingkatkan bagi PAD.
Foto : Mike Lavarence Jubir Fraksi Golkar saat membacakan pemandangan umum fraksi
Pemandangan Umum Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Mike Lavarence menyatakan Indikator penilaian Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan APBD Sembilan kali berturut turut menambah catatan panjang bagi keberhasilan di Sulut. Namun demikian FPG memberikan catatan penting terhadap Ranperda LKPJ dan Ranperda Jamkrida agar catatan BPK harus diperhatikan dan diselesaikan sehingga ditahun berikut tidak ada lagi yang mengurangi nilai WTP agar permasalahan klasik dari tahun ke tahun menjadi catatan BPK bisa hilang. Juga Pemprov dapat menentukan batas waktu penyelesaian soal persoalan aset. FPG juga mengingatkan program beasiswa dapat diberikan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan sesuai waktu dan kebutuhan. Bansos program pusat dan daerah dapatt dinikmsti secara merata sehingga tidak memdapatkan keluhan, FPG mencatat dibidang kesehatan baik pelayanan, tenaga medis serta SDM dan peralatan perlu ditingkatkan, juga upaya penyertaan modal PT Jamkrida adalah positif dalam mengembangkan usaha dan ini harus diseriusi melalui kajian mendalam dengan didukungan regulasi yang nmengikat secara permanen,atas dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukan dan FPG menyetujui Ranperda LKPJ dan Ranperda penyertaan modal PT Jamkrida dibahas pada tingkatan selanjutnya.
Foto : Billy Lombok saat menyampaikan pemandangan Umum fraksi Demokrat
Sementara itu Fraksi Demokrat dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Penasehat Fraksi Billy Lombok menyetujui
Ranoerda Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dan Ranperda PT Jamkrida untuk dibahas pada tingkatan lebih lanjut
Foto : Herol Vresly Kaawoan jubir Fraksi Nyiur Melamnai saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi
Pemandangan Umum Fraksi Nyiur Melambai yang disamoaikan Henry Vresly Kaawoan menyatakan dalam pelaksanaan Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 Pemprov dimint harus berupaya maksimal meningkatkan APBD, Meningkatkan monitoring terhadap program kerja dan untuk Ranperda PT Jamkrida catatan Fraksi yang diketuai Syenny Kalangi ini berharap PT Jamkrida dapat bekerja profesiomal transparan dalam pengelolaan penyertaan modal dengan menempatkan orang – orang yang memiliki kopetensi
Foto : Sekertaris DPRD Sulut Sandra Moniaga saat membacakan surat masuk
Setelah penyampaian pemandangan umum Lima Fraksi, Rapat Paripurna memberikan kesimpulan menyetujui pembahasan dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan membentuk Panitia Khusus oembahas Ranoerda LKPJ dan Ranoerda PT Jamkrida.(*Advetorial/Josh Tinungki)
