Beijing,Sulutnews.com – Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), satu-satunya Organisasi Advokat (OA) dari Indonesia, mendapat kehormatan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Asosiasi Advokat Beijing (Beijing Lawyers Association/BLA) di Beijing China pada 28 Juni 2025.
Keterangan pers Ketua Umum DePA-RI, Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LL.M., Minggu (29/6/2025) menyebutkan, selain dengan DePA-RI, BLA juga menandatangani MoU dengan organisasi advokat Laos, Thailand, Mongolia, Zimbabwe, dan Nigeria serta beberapa Organisasi Arbitrase di kawasan Asia.
Perhelatan para advokat dari berbagai negara itu ditindaklanjuti dengan simposium yang mengangkat berbagai tema hukum aktual, antara lain terkait dengan hukum investasi, mekanisme penyelesaian sengketa (Dispute Resolution), digital economy, dan artificial intelligence (AI).
Acara itu dihadiri advokat dari negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, dan berbagai kantor hukum dari daratan China sendiri. Saat ini di seluruh China terdapat sekitar 800 ribu advokat, dan di Beijing sendiri terdapat sekitar 60 ribu advokat.
Presiden BLA Liu Yanling yang beberapa bulan lalu memimpin delegasi BLA dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan DePA-RI di Jakarta membuka acara yang penuh persahabatan di Hotel Yuyang, Beijing. Kata sambutan juga disampaikan oleh perwakilan pemerintah kota Beijing (Beijing Municipal).
Pada kesempatan yang sama, pimpinan organisasi advokat dari berbagai yurisdiksi menyampaikan pidato, di antaranya Tong Lihua (Vice President/VP of BLA), Lisa Sam (President of Law Society of Singapore), Danzannorov Lkhagva (President of Associaton of Mongolian Advocates), dan Tewodros Getachew Tulu (VP of Pan African Lawyers Union).
Pimpinan organisasi advokat lainnya yaitu Lison Ncube (President of Law Society of Zimbabwe), Datuk Almalena Sharmilla Johan (CEO of Asian International Arbitration Centre), Saritorn Laungwattanawich (VP of Thailand Bar Associaton), Viengsavanh Phanthaly (Chairman of Lao Bar Association), dan Sabastian Anyia (VP of Nigerian Bar Association).
Sementara itu Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid dalam pidatonya menyampaikan pentingnya kerjasama internasional antar organisasi advokat, termasuk kerjasama antara DePA-RI dan BLA.
DePA-RI mengirimkan 16 utusan dalam forum yang bertemakan: “Rule of Law Safeguarding The Silk Road Joint Efforts For A Shared Future: Forum Related Legal Services Under Belt and Road Cooperation” itu.
Menurut Luthfi, dalam perkembangan geopolitik serta ketidakpastian ekonomi global, harmonisasi, saling menghargai, dan saling bekerjasama antar negara menjadi sangat penting, dan hubungan Indonesia-Tiongkok yang sudah terbina sejak lama harus dipelihara dengan prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan.
Ia menambahkan, Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial.
Ketum DePA-RI juga menyampaikan bahwa advokat dan praktisi hukum harus menempatkan hukum bukan sebagai “law in text”, namun lebih dari itu sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan tegaknya prinsip negara hukum (The Rule of Law) sebagai mandat konstitusional.
“Indonesia sangat terbuka bagi investasi asing dengan catatan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia haruslah juga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia,” katanya.(*/Merson)
