Tahuna, Sulutnews.com – Dinamika politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali bergulir. Christ Meity Pontoh (CMP), yang akrab disapa Meity, resmi dipercaya menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Penunjukan ini menandai babak baru perjalanan politik sosok muda yang dikenal gigih dan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Kepercayaan tersebut datang langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang saat ini juga mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan penuh dari DPP PAN menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi partai di wilayah perbatasan seperti Sangihe menjadi perhatian serius.
Tak hanya itu, legitimasi terhadap kepemimpinan CMP juga datang dari Ketua DPW PAN Sulawesi Utara, Ashabul Kahfi, yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Dukungan struktural dari tingkat wilayah hingga pusat mempertegas posisi CMP sebagai figur strategis dalam penguatan basis PAN di daerah kepulauan.
Dalam waktu dekat, seluruh DPD PAN se-Sulawesi Utara dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PAN. Agenda tersebut diyakini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan arah perjuangan partai menghadapi tantangan politik ke depan.
Langkah CMP menakhodai PAN Sangihe bukan tanpa visi. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan, dua sektor vital bagi daerah perbatasan Indonesia-Filipina seperti Sangihe.
Menurutnya, posisi PAN di tingkat pusat memberikan peluang besar untuk memperjuangkan aspirasi nelayan. Salah satu kader PAN yang menduduki jabatan strategis adalah Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Sinergi antara kekuatan pusat dan daerah inilah yang ingin dimaksimalkan CMP demi mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Sebagai daerah perbatasan, masyarakat Sangihe membutuhkan perhatian khusus, terutama nelayan yang menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan laut kita. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan akses bantuan, perlindungan, serta program pemberdayaan yang tepat sasaran,” ujar CMP.
Ia menambahkan bahwa politik baginya bukan sekadar perdebatan atau isu-isu sesaat, melainkan instrumen perjuangan untuk menghadirkan kesejahteraan nyata. PAN, menurutnya, dipilih sebagai jembatan strategis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sangihe.
CMP juga menekankan pentingnya kolaborasi antara partai politik dan pemerintah daerah. Ia menyatakan PAN siap bergandengan tangan dengan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.
“Kami tidak ingin berjalan sendiri. Pembangunan daerah perbatasan membutuhkan kekompakan dan kerja sama semua pihak. PAN akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah demi percepatan pembangunan,” tegasnya.
Lebih jauh, CMP menegaskan komitmennya untuk menjauhi praktik politik transaksional. Ia menyatakan bahwa merebut hati rakyat bukan melalui “serangan fajar” atau politik uang, melainkan lewat kerja nyata dan konsistensi perjuangan.
“Kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli. Itu harus diperjuangkan dengan kerja, dedikasi, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat,” tandasnya.
Dengan dukungan kuat dari struktur partai hingga pusat kekuasaan, CMP optimistis PAN Sangihe akan menjadi kekuatan politik yang produktif dan solutif. Ia berjanji akan memanfaatkan jalur partai secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat perbatasan, sehingga kesejahteraan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang dirasakan seluruh rakyat Kepulauan Sangihe.
(Andy Gansalangi)
