Manado,Sulutnews.com – Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado Steven Tumiwa,SPd,MPd menjelaskan tentang pelayanan optimal untuk jalannya kebutuhan pendidikan peserta didik oleh lembaga pendidikan sekolah jenjang SD dan SMP harus dimulai sejak tahapan dibukanya Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB.
Menurutnya sistim dalam PPDB manual maupun online yang digunakan sebelumnya, misalnya jalur zonasi, oleh lembaga pendidikan SD dan SMP negeri maupun swasta di Manado menjadi salah satu cara yang penting diikuti dengan tujuan meningkatkan pelayanan pendidikan, namun kenyataannya memberi masih kecolongan ada sekolah yang tak bisa menerima peserta didik baru karena harus membagi siswanya sesuai zonasi.
Foto : Gedung SMP Negeri 09 Manado
“Tahun sebelumnya kita sempat kecolongan, sekolah banyak, namun siswa baru yang mendaftar melalui jalur sonasi jumlahnya masih lebih banyak, hal ini yang harus dipahami masyarakat misalnya tidak semua kecamatan memiliki calon siswa, demikian pula dengan gedung SD dan SMP,” kata Steven Tumiwa dalam Hearing bersama Komisi IV DPRD Kota Manado di Kantor Dewan Manado di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Manado, Selasa (25/2) siang.
Ia menambahkan pada tahun 2025 pihaknya akan menerapkan jalur domisili pada PPDB untuk menggantikan jalur zonasi ini.
“Soal perubahan jalur zonasi menjadi jalur domisili sudah sesuai arahan Menteri Dikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti M.Ed. Kami akan sosialisaikan dalam waktu dekat,” tambah Steven Tumiwa.
Demikian pula untuk jalur prestasi perlu tetap diadakan untuk memberikan ruang kepada peserta didik yang sebelumnya berprestasi di bidang pendidikan sehingga mereka dapat bergembira karena masuk di sekolah pilihannya.
Dalam hearing dengan Komisi IV DPRD Kota Manado terungkap tentang adanya sekolah yang berada diambang batas jumlah siswa di Manado. Misalnya SMPN 09 Manado yang hanya memiliki 64 siswa. Tahun sebelumnya SMP Negeri 9 Manado memiliki 6 rombel kini tersisa 3 rombel saja yangterisi siswa.
Heiring dihadiri Ketua Komisi IX DPRD Manado Benny Paransa beserta seluruh anggota komisi. Mereka mengharapkan ada perbaikan pelayanan bidang pendidikan untuk tahun 2025.(*/Merson)
