Manado, Sulutnews.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara kerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPB) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melaksanakan Kegiatan BI Basuara, Bacirita Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kebijakan Moneter dan Fiskal, Kamis, 25 September 2025.
Mewakili Gubernur Sulut Mayjen (Purn) Yulius Selvanus SE., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Utara adalah Daniel Anderspindene Mewengkang, SE, M.Si., menyambut dan menyampaikan apresiasi kepada BI dan DJPB yang selalu bersinergi dalam meingkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut.
Di tengah situasi ketidakpastian global, perekonomian Sulawesi Utara mampu tetap tumbuh kuat 5,64% yoy pada Q2 2025. Pertumbuhan ekonomi positif Sulawesi Utara pada triwulan 2 2025 didorong pertama aktivitas produksi yang menguat utamanya pada sektor pertanian/peternakan, antara lain daging ayam, sapi dan seiring peningkatan permintaan. Kedua peningkatan mobilitas masyarakat seiring beberapa momen hari raya besar keagamaan dan libur sekolah, dan yang ketiga konsumsi masyarakat tetap tinggi tersermin kredit konsumsi yang tumbuh 7,67 % yoy dan inflasi yang terjaga pada rentang 2,50%.
Secara lebih spesifik, tingkat inflasi Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2025 adalah 0,94% yoy yang secara m-to-m, pada Agustus 2025 Sulawesi Utara mengalami deflasi sebesar 1.11% dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,93%, dan secara lokasi inlfasi tertinggi pada Kota Kotamobagu 1,16% dan terendah pada Kabupaten Minahasa Selatan 0,24%.
Hal tersebut disampaikan Hari Utomo, Kakanwil DJPB Sulut, dalam paparan penyampaian kinerja APBN sampai dengan 31 Agustus 2025, dihadapan peserta dari Pemerintah Daerah, Perbankan, Akademisi, pengusaha dan Pers, bahwa ALCo Regional bertugas menyusun proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN 2025.
Heri Utomo menjelaskan, sampai dengan31 Agustus 2025, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp2.910,10miliar (56,37% daritarget), tumbuh15,38% secara m-to-m dibanding bulan Juli 2025. Sementara itu, Realisasi Belanja APBN (Belanja TKD & Belanja K/L) sebesar Rp13.369,64 miliar (59,26% dari pagu), tumbuh 15,79% m-to-m di sepanjang bulan Agustus 2025. Sehingga, terdapat defisit Rp10.459,51 miliar.
“Secara struktur, dari total realisasi penerimaan negara di Sulawesi Utara, 68,17% -nyaditopang penerimaan perpajakan (Realisasi Rp1.983,85 M), dan 31,83% berasal dari realisasi PNBP (Realisasi Rp926,25 M). PNBP merupakan pendapatan pemerintah pusat atas pelaksanaan fungsi satker di bawah K/L di Sulut diantaranyaPendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (RS Kandouw, dan RS Lainnya), Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (Unsrat, Unima, dan Lainnya)” ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Belanja APBN di Sulut sebagai bagian dari Mandatory Spending.
Dijelaskan bahwa APBD turut menjadi bagian dari fiskal di daerah untuk menggerakkan perekonomian dengan Pendapatan Rp10.704,21 M, realisasi 63,08% dan Belanja Daerah Rp7.754,29 M Realisasi 45,76%. Surplus Rp2.949,92 M dan SiLpa Rp2.997,17 M. Transmisi fiskal terhadap sistem perekonomian di Sulut total Rp 13,33t.(Merson)
