KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Tonny Nainggolan, Bc.IP., S.H., M.H.
Menandatangani Nota Kesepakatan tentang sinergi penyelenggaraan Griya Abhipraya, penunjukan lokasi pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.
Pidana Pelayanan Kemasyarakatan, serta Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan. Penandatanganan berlangsung di Taman Kesatuan Bangsa, Manado, Rabu (19/11/2025).
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kotamobagu, Atmawijaya Damopolii, S.Kom., M.E., menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadi landasan penting bagi kolaborasi pemerintah daerah dan jajaran pemasyarakatan.
“Maksud dari Nota Kesepakatan adalah sebagai landasan bagi para pihak dalam mendukung pengelolaan Griya Abhipraya, penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi anak, serta pemberdayaan klien pemasyarakatan,” terangnya.
Atmawijaya juga menambahkan bahwa sinergi ini diharapkan memperkuat penerapan keadilan restoratif serta meningkatkan kualitas pembimbingan.
“Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya para pihak dalam rangka pengelolaan Griya Abhipraya, penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi anak serta pemberdayaan klien pemasyarakatan, mendukung penerapan Restorative Justice dan memberikan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M., juga menerima Penghargaan Karya Bhakti Pemasyarakatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sulawesi Utara.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Tonny Nainggolan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemerintah Kotamobagu dalam mendukung program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan di Sulawesi Utara.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 Tahun 2025 ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara.
Para wali kota, serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sulawesi Utara.***
