KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan menandatangani Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama BPKP Provinsi Sulawesi Utara, di Kantor BPKP Sulut, Manado, Senin (6/10/2025).
Wali Kota Weny Gaib menyebut, kerja sama tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya nyata memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
“Kami ingin membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan terukur agar celah penyimpangan bisa ditekan sejak dini,” kata Wali Kota.
Langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang menjadi salah satu indikator utama kinerja tata kelola daerah.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, menambahkan, rencana aksi tersebut berisi strategi penguatan sistem pengawasan internal dan pengembangan budaya anti-korupsi di seluruh perangkat daerah.
“Dokumen ini bukan hanya komitmen di atas kertas, tapi panduan kerja yang akan kami terapkan, termasuk penyusunan pedoman pengendalian kecurangan dan kerja sama investigasi dengan BPKP,” tegas Yusrin.
Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan, menyambut langkah Pemkot Kotamobagu sebagai bentuk keseriusan memperkuat integritas birokrasi dan memperkecil risiko korupsi di level operasional pemerintahan.***
