Pj Bupati Ir Limi Mokodompit, MM hadir dalam pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas), tempat di Balai Sidang jakarta convetion center (JCC), pada hari senin 6/5/2024.pelaksana kegiatan oleh kementrian perencanaan pembangunan nasional Bappenas. Acara di buka oleh Presiden RI, dan turut hadir wakil presiden, kepala/Mentri lembaga dan kementrian, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekda, Kepala Bapeda se propinsi. Dalam Sambutan presiden RI pada pembukaan Musrenbangnas tahun 2024,menyampaikan pertama -tama Bismillanirwahman nirwahim Assalammuallaiqum warahmatullahi wabarakatuh, syalom, homswasti yastu,Namo budaya salam pengabdian.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, para Menko, para Menteri, seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
Yang saya hormati kepada Sekretaris Daerah, kepada Kepala Bappeda seluruh dunia;
Bapak Ibu hadir dan undangan yang berbahagia,
Sekarang ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, tantangan yang tidak mudah. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, dampak buruk dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang. Kita tahu beberapa negara telah memasuki masa resesi; Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju ke sana, menuju pada resesi. Oleh karena itu, kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas. Karena sekarang ini semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap tiga hal; yang pertama harga minyak, yang kedua masalah bunga pinjaman. Semua pada masalah itu takut, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat-sangat besar. 
Oleh karena itu, kita harus benar-benar hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tetapi, yang belum tenggelam atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini belum. Oleh karena itu, sinkronisasi itu menjadi kunci.
Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, jadi. Dibangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak bisa sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya di daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meski hanya pendek, mungkin hanya 5 km, hanya 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus sejalan dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya sejalan, kementerian sampai ke daerah itu harus segaris.
Oleh karena itu, saya juga ingin mengingatkan kepada kementerian juga, kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Ketuk pintu, kulo nuwun, siap ndak kita bangun waduk tapi irigasi sekunder dan tersiernya daerah. Kalau nggak sanggup, geser ke provinsi yang lain. Tapi biasanya memang kalau gubernur, bupati, wali kota ditanya, “Sanggup, sanggup Pak, sanggup Pak.” Begitu sudah selesai, “Waduh berat, Pak, kita, Pak. APBD kita habis, Pak, untuk ini, untuk ini.” Padahal sudah sanggup itu di depan. Inilah yang saya sampaikan perlunya sinkronisasi dan kunci itu ada di Sekda dan ada di Bappeda karena yang mengurus ke DPRD, Bappeda-Sekda itu yang harian itu ngurus ke sana.
Kita telah membangun atmosferik sampai saat ini selama 10 tahun sudah 42 atmosfer dan akan selesai mungkin 60-an, insyaallah tahun ini akan menjadi 60-an, atau kalau meleset-meleset dikit ya menjadi 54, karena yang lain dikebut tapi bisa selesai, tidak bisa , tapi pasti akan selesai insyaallah. Kemudian, jalan tol 2.049 km, jalan nasional 5.833 km selesai, pelabuhan baru 25, bandara baru/bandara baru 25. Tapi, ini tidak cukup. Kalau jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambungkan ke mana, ini kan utama, poros utamanya, terus disambungkan ke mana, dihubungkan ke wilayah pariwisata, dihubungkan ke wilayah perkebunan wilayah produktif, dihubungkan ke wilayah pertanian yang produktif, dihubungkan ke sentra-sentra kerajinan , itu harusnya yang mengerjakan daerah.
Tapi, kalau memang betul tidak bisa, ya sampaikan ke pemerintah pusat, “Pak ini ada rencana menuju ke kawasan sentra kerajinan sarung misalnya, sentra kerajinan mebel misalnya, tapi kami enggak sanggup.” Sekarang sudah ada, bisa dikerjakan dengan Inpres Jalan Daerah. Tahun lalu habis Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak. Tahun ini disiapkan lagi Rp15 triliun, tapi prioritas mana yang menimbulkan return ekonomi. Jangan sampai hanya jalan hanya dipakai untuk harian saja, tetapi harus ada oh ini jalan logistic, oh ini jalan menuju ke sentra produktif untuk pertanian, untuk perkebunan, itu produktif dan menimbulkan return ekonomi. Itu harus mulai dikalkulasi, mulai dihitung, dan kemudian dibuat di daerah.
Waduk misalnya, bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga untuk air baku. Tapi yang terjadi pipa akhirnya selesai, sambungan ke rumah tangganya yang belum. Kenapa belum? Karena PDAM-nya selalu rugi, sehingga tidak mampu membangun sambungan ke rumah tangga. Mestinya itu di-support oleh APBD dari daerah, tapi sampai saat ini tidak ada yang berjalan itu tambahan sambungan rumah tangga untuk air minum.
Oleh karena itu, kemarin saya sampaikan kepada Menteri Bappenas, ya sudah disiapkan lagi Inpres untuk sambungan rumah tangga yang berhubungan dengan air minum. Tapi, jangan semuanya itu pemerintah pusat, ini kalau didengar Inpres Jalan Daerah, Inpres sambungan ke rumah tangga untuk air minum, alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak-Ibu ngerjain yang mana? Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama agar apa yang kita telah bangun itu benar-benar bisa produktif karena rakyat membutuhkan.
Oleh karena itu, sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip yang pertama, sekali lagi programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri. Kehilangan kita, akan kehilangan. Semuanya harus sejalan, semuanya harus seirama. Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengubah sawah menjadi properti, enggak sinkron namanya. 
Yang kedua… Jadi yang pertama program tadi harus sejalan, kemudian program kedua harus berorientasi pada hasil, harus ada return ekonominya. Oleh karena itu, harus fokus, jangan sampai ini bolak-balik saya sampaikan, yang namanya anggaran itu di ecer-ecer kepada dinas, dinas, dinas semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas, enggak jelas. Ada kenaikan anggaran 10 persen, semua diberi 10, 10, 10, 10, 10 persen, tidak jelas skala prioritasnya yang mana. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi.
Kemudian yang ketiga, program harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD, APBN itu benar-benar manfaatnya kelihatannya karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk puskesmas stunting, diberikan ke puskesmas, jadinya pagar puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada loh. Ada. Enggak ada infrastruktur stunting sama pagar. Ada. Oleh karena itu, saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar semuanya sejalan, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Musrenbangnas 2024 saya nyatakan dibuka dan dimulai.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
(Syil).
