Sulutnews.com Bengkulu Selatan – keberadaan dewan permusyawaratan desa (BPD) dalam pemerintahan desa sangat di butuhkan dalam segi pengawasan, oleh sebab itu kridebilitas BPD sangat penting untuk memastikan kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa.
Masyarakat mengharapkan netralisasi BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, hal itu di butuhkan agar segala kebijakan dan realisasi dana desa dapat dengan jelas berpihak terhadap masyarakat.
Namun apa yang terjadi dengan BPD desa air tenam sangat memukul hati beberapa masyarakat desa air tenam kecamatan ulu Manna, hal itu di akibatkan BPD desa air tenam dinilai ikut saja dengan apa yang di lakukan pemerintah desa.
Salah satu bukti nyata kekeliruan pemerintah desa yang berdampak pada kerugian keuangan desa terjadi pada tahun yang lalu, pemerintah desa air tenam sembelih sapi bantuan BUMDes di ketahui oleh Ketua BPD setempat.
Penyembelihan tersebut terjadi pada tahun yang lalu bertepatan pada HUT Republik Indonesia, di ketahui setelah pemerintah desa air tenam di periksa akhirnya pemerintah desa air tenam di perintahkan untuk mengganti sapi bantuan BUMDes yang telah di sembelih.
Nazarman selaku penggiat aktif di kabupaten Bengkulu Selatan menilai kemungkinan besar pemerintah desa air tenam kecamatan ulu Manna merasa ganti sapi bantuan yang telah di sembelih terlalu ringan sebagai sanksi kesalahan yang di lakukan yang menimbulkan kerugian keuangan BUMDES.
“Kemungkinan besar sanksi yang di terima pemerintah desa air tenam atas kesalahan besar tahun kemaren terlalu gampang, patut diduga keringanan sanksi sekedar mengganti kembali sapi BUMDES sangatlah gampang, ada dugaan terjadinya kembali kerugian keuangan desa pada tahun anggaran 2025, dengan modus yang berbeda hingga SPJ fiktif terlebih hal tersebut di lakukan oleh kepala desa air tenam kecamatan ulu Manna Miki Aleksander” tutup Nazarman.
Sementara itu inspektur inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan Hamdan Sarbaini saat di konfirmasi menyatakan “Kalo ada pembayaran namun tidak ada barang atau fisiknya berarti fiktif kalo fiktif itu merupakan perbuatan melawan hukum oleh sebab itu saran saya jangan dilakukan” cetusnya. (JN)
