BOLMONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik manipulasi data dalam pendataan tenaga honorer daerah yang masuk dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, SE., didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta dan Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, SH., M.Si., bersama seluruh jajaran terkait.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umaruddin Amba, dalam pernyataannya usai rapat menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir munculnya nama-nama honorer yang tidak jelas rekam jejak pengabdiannya.
Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk sabotase terhadap honorer yang telah puluhan tahun mengabdi dengan dedikasi tinggi.
“Kami tidak main-main! Pemerintah Kabupaten Bolmong di bawah kepemimpinan Bupati Yusra Alhabsyi bersikap tegas. Kami tidak akan membiarkan tenaga honorer yang tak jelas pengabdiannya. Ini soal keadilan dan integritas. Banyak dari mereka yang sudah bekerja puluhan tahun, berdedikasi tanpa pamrih, justru dilangkahi oleh oknum yang tiba-tiba muncul dalam daftar honorer PPPK. Ini tidak bisa dibiarkan!” tegas Umaruddin Amba.
Ia menambahkan, jika terdapat honorer yang terindikasi tidak sah, baiknya urungkan niat untuk ikut ujian test P3K. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas dan menyeluruh, mulai dari pencoretan nama, tindakan administratif hingga pidana jika terbukti memalsukan data.
Dikatakan Amba, Sanksi juga akan dijatuhkan kepada pejabat yang memberikan keterangan tidak benar, rekan kerja yang menjadi saksi palsu, serta masyarakat yang terlibat dalam memberikan keterangan yang menyesatkan.
“Lebih baik mengundurkan diri daripada mencederai proses dan menanggung risiko hukum yang berat. Ini bukan hanya soal individu, tapi soal marwah dan kredibilitas pemerintah daerah,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bolmong berkomitmen menjaga proses seleksi PPPK tetap bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak akan membiarkan hak-hak para tenaga honorer sejati dirampas oleh praktik tidak etis dan manipulatif.
“Pemerintah Kabupaten Bolmong serius dan konsisten menegakkan aturan. Ini bukan sekadar retorika. Kami akan pastikan hanya mereka yang benar-benar layak dan sah secara aturan yang bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya,” tutup Kepala BKPP.
Dengan langkah tegas ini, Pemkab Bolmong menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem birokrasi yang profesional, adil, dan berintegritas, sekaligus memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka yang selama ini telah mengabdi dengan tulus.***
