MANADO,Sulutnews.com – Anggota DPRD Sulut Hendri Walukow mengatakan realisasi usulan pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Sulut kurang mendapatkan porsi sehingga penyerapan aspirasi lewat jaring Aspirasi sering tidak terealisasi. Menurutnya perlu dilakukan evaluasi terkait Pokir DPRD karena sangat silit melihat seberapa besar Pokir yang direalisasikan.
“Dibutuhkan sebuah regulasi yang mengatur berapa persen Pokir anggota DPRD yang dapat diakomodir, sehingga bisa diukur saat mengisi aplikasi sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) pemerintah provinsi,” kata Hendry.
Juga politisi Partai Demokrat ini berharap ada transparansi terkait input data, sehingga dari hasil evaluasi bisa diketahui dimana yang menjadi penyebab sehingga Pokir yang di input tidak disetujui.” Perlu ada penjelasan kepada Anggota DPRD, berapa banyak Pokir yang disetujui dan berapa yang tidak mendapatkan persetujuan,” ungkap Hendry
Dari pengalaman terkait usulan atau pengimputan Pokir Anggota DPRD Sulut selama 5 tahun sangat sedikit yang terealisasi dan terkesan tidak terjadi pemerataan yang mengutamakan prioritas kebutuhan ditengah masyarakat.(Josh tinungki)
