Mitra, Sulutnews.com – Guna menyelaraskan strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), Bupati Kabupaten Mitra Ronald Kandoli adakan audiensi bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara. Bertempat di ruang Kerja Bupati, Rabu 23 April 2025.
Adapun yang turut hadir dalam pertemuan yaitu, Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos,AP, MM, Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Arnold Mokosolang, MM, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Mecky Tumimomor.
Menjadi fokus utama pertemuan tersebut adalah membahas penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Kesempatan tersebut Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa, audiensi ini penting untuk menyelaraskan langkah strategis pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran anggaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen untuk mempercepat penyaluran dan pelaksanaan program-program pembangunan di tahun 2025. Karena itu kami menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan KPPN dan Kanwil DJPb agar tidak ada kendala administratif dalam proses pencairan dana,” ujar Ronald Kandoli.
Menurutnya, percepatan penyaluran dana TKD sangat penting untuk memastikan kelangsungan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Mitra.
Utamanya lagi, Dana Desa yang memiliki peran vital dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pihak KPPN Manado dan Kanwil DJPb Sulut menyampaikan berbagai mekanisme terbaru terkait tata kelola penyaluran dana, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Mereka juga memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif yang diambil oleh Pemkab Mitra dalam mendorong sinergi antar lembaga.
Audiensi ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Mitra dalam mengawal pelaksanaan anggaran tahun 2025. Koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar pembangunan yang direncanakan bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
