MANADO,Sulutnews.com – Merasa Reformasi 98 yang membawa harapan dengan tuntutan dominasi militer dalam kehidupan sipil dikurangi sebagaimana amanat UU TNI no. 34 tahun 2004. tercederai, puluhan Mahasiswa di Sulawesi Utara yang menamakan diri “Sulut Bergerak” menggelar aksi demo di Gedung DPRD Sulut. Pada aksi yang berlangsung anarkis tersebut juru bicara Sulut bergerak Brayen Diadon menyampaikan permintaan agar Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut segera membuat rekomendasi ke DPR RI, mendorong pencabutan kembali RUU TNI yang sudah diketuk.
Mahasiswa saat menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulut
“Keputusan ini akan berdampak pada demokrasi, dan mungkin akan selalu terjadi tindakan kriminalisasi,” tegasnya di samping api yang dinyalakan oleh massa aksi,’ tegas Brayen saat aksi demo Kamis (20/3/2025).
Fasilitas di kantor DPRD Sulut yang dirusak
Kekecewaan kelompok mahasiswa terlihat ketika mengetahui jika di dalam gedung DPRD Provinsi Sulut tidak ada anggotanya, hanya ada Sekwan, mengingat semua katanya mengikuti reses.“Dikantor DPRD Provinsi Sulut ini ada 4 Komisi, kemudian tidak ada satu pun di dalam, semua mengikuti reses. Kami datang mau menyampaikan aspirasi, namun di dalam hanya sekwan, penghianatan ini,” tegas seorang orator sembari menyebut blokade saja jalan di depan DPRD Provinsi Sulut ini.
Sesudah memblokade jalan, Taufik Poli, salah satu orator mengarahkan massa aksi untuk masuk ke Gedung DPRD Provinsi Sulut, guna menduduki ruang paripurna.
Saat massa aksi mau memaksa masuk, terjadi saling dorong dengan pihak kepolisian pada pintu utama menuju Ruang Paripurna. Tak kunjung diizinkan masuk, akhirnya para demonstran mencoba memaksa masuk di 2 pintu masuk yang berbeda, ada yang mengikuti bagian bawah pintu depan, sebagiannya masuk melalui samping, sehingga terlihat beberapa fasilitas terjadi kerusakan.
Ketika menguasai ruang resepsionis sekaligus tunggu itu, terlihat massa aksi mulai menempelkan berbagai selebaran yang bertuliskan “Kembalikan Militer ke Barak. Tolak RUU TNI”, kemudian terlihat gambar Presiden Soeharto dan Prabowo berdekatan dengan tulisan “Siapapun yang melupakan kediktatoran Orde Baru akan dikutuk kediktatoran Orde yang paling baru.” Kemudian dilengkapi dengan tulisan “kayak kurang kerjaan aja, ngambil kerjaan double job.
Dengan aksi anarkis yang ditunjukan mahasiswa tersebut Sekertaris DPRD Sulut Niklas Wiliam Silangen menyayangkan tindakan perusakan fasilitas kantor, menurutnya ketika ada penyampaian aspirasi disampaikan secara baik dan menunjukan bahwa mahasiswa Sulut memiliki etika dan wibawa reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberpihakan terhadap persoalan masyarakat tanpa kekerasan.” Alur penyampaian aspirasi ke DPRD adalah amanah, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan,” ungkap Niklas sembari menegaskan aspirasi yang telah disampaikan akan disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti sebagaimana harapan Mahasiswa.(josh tinungki)
