Minahasa, Sulutnews.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring MSi, IPU, ASEAN Eng dan Wakil Bupati Dr. (HC) Robby Dondokambey SSi, MM, MAP, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, Rabu (31/5/2023).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Minahasa Glady Patricia Kandouw SE., setelah membuka Paripurna menyampaikan, pembicaraan tingkat dua sesuai pasal 9 ayat (4) peraturan DPRD kabupaten Minahasa no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD kabupaten Minahasa no.1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Minahasa.
“Dengan keberhasilan ini dalam momen hardiknas 2023, maka saya sampaikan salut dan terimakasih kepada panitia khusus dan rekan rekan anggota DPRD serta pihak eksekutif dan dewan pendidikan kabupaten Minahasa yang telah membahas bersama sama dengan memperoleh hasil akhir yang sangat baik dan kiranya hubungan sebagai mitra kerja yang telah terbina selama ini tetap dipelihara demi kemajuan kabupaten Minahasa tercinta.” Tutur Glady.
Dalam sambutannya Bupati Minahasa menjelaskan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam Ranperda pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini yaitu :
- Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sampai daerah bersama masyarakat dan stakeholders.
- Bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta arus globalisasi, maka pemkab Minahasa sangat perlu melakukan upaya strategis untuk peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Minahasa.
- Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Minahasa belum pernah diatur dengan peraturan daerah sebelumnya, sehingga rancangan peraturan daerah ini merupakan regulasi pertama yang dibuat untuk mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Minahasa.
“Ini merupakan prestasi kita bersama, sebuah hasil kolaborasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, yakni antara Pemkab Minahasa dengan DPRD Minahasa,” ucap Bupati.
“Saya berharap setelah ranperda pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini diundangkan, maka OPD dan lembaga pendidikan terkait untuk segera mengambil langkah strategis untuk percepatan proses pemenuhan regulasi operasional, sebagai tindak-lanjut peraturan daerah ini,” tambahnya.
Hadir dalam Rapat Paripurna Sekda Kabupaten Minahasa Dr Lynda D Watania MSi, Sekertaris DPRD Dra.Ria Suwarno, Mewakili Kapolres Minahasa AKBP Lexi Ratumbanua, Dandim 1302 Minahasa Letkol Ircham Effendi, Mewakili Kejaksaan Negeri Tondano Olivia Pangemanan SH MH, Para Anggota DPRD, Asisten I Drs Reviva Maringka MSi, Asisten II Ir.Wenny Talumewo, serta para Pejabat Eselon II.(*/Merson)
