Reporter : Dance Henukh
ROTE NDAO. Sulutnews.com — Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bersiap memasuki tahap penetapan dalam Sidang IV DPRD Tahun 2026. Namun, di balik proses legislasi tersebut, ada satu pertanyaan besar yang tidak boleh diabaikan: siapa yang paling diuntungkan oleh aturan ini—rakyat atau birokrasi kekuasaan?
Pertanyaan itu penting karena produk hukum daerah bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi agenda legislasi. Setiap pasal dapat menentukan beban masyarakat, arah pembangunan, tata kelola pemerintahan, hingga masa depan desa-desa di Kabupaten Rote Ndao.Pembahasan tujuh Ranperda berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Rote Ndao, Jumat (23/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Yunus Panie, dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Rote Ndao, Pauwil J.J. Nggili, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Berdasarkan berita acara pembahasan, ketujuh Ranperda dinyatakan memenuhi persyaratan substansi dan muatan teknis penyusunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Akan tetapi, lolos pembahasan bukan cek kosong bagi pemerintah daerah, dan pengesahan bukan alasan bagi DPRD untuk berhenti mengawasi.Justru di sinilah tanggung jawab politik dan hukum kedua lembaga tersebut diuji.
TUJUH RANPERDA, TUJUH UJIAN KEBERPIHAKAN
Tujuh Ranperda yang dibahas meliputi:
Penyelenggaraan Parkir.
Penyelenggaraan Angkutan.
Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Perubahan Keempat atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Tujuh regulasi ini bukan perkara kecil. Masing-masing menyentuh bidang yang berpotensi menentukan kualitas pelayanan publik dan arah pembangunan daerah.
Dalam urusan pajak dan retribusi, pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil secara tidak proporsional. Dalam urusan parkir dan angkutan, masyarakat membutuhkan kepastian tarif, ketertiban, keamanan, dan pelayanan yang layak.
Sementara itu, aturan pemilihan kepala desa dan BPD harus menjaga demokrasi desa agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan. Adapun penataan perangkat daerah dan RTRW akan menentukan efektivitas birokrasi, arah investasi, pemanfaatan ruang, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan Rote Ndao.Jika disusun tanpa mempertimbangkan realitas masyarakat, aturan yang seharusnya menjadi solusi justru berisiko menambah persoalan baru.
DPRD JANGAN HANYA MENJADI PINTU PENGESAHAN
Publik berhak menuntut lebih dari sekadar rapat, berita acara, dan pengesahan dalam sidang paripurna.DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap Ranperda dibahas secara kritis, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah pun harus mampu menjelaskan tujuan, konsekuensi, serta dampak penerapan setiap regulasi.Apakah masyarakat telah memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi? Apakah dampak terhadap kelompok rentan sudah diperhitungkan? Apakah aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia? Dan apakah mekanisme pengawasannya cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan?
Pertanyaan-pertanyaan itu layak dijawab sebelum produk hukum ditetapkan.
Jangan sampai masyarakat baru mengetahui konsekuensi sebuah aturan setelah aturan tersebut berlaku. Jangan pula sampai regulasi hanya tegas terhadap rakyat kecil, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan.
PENGESAHAN BUKAN GARIS FINIS
Ketujuh Ranperda tersebut direncanakan untuk ditetapkan dalam Sidang IV DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026, setelah melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.Tahap berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya: apakah aturan-aturan itu mampu memperbaiki pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan?
Masyarakat tidak membutuhkan Perda yang hanya indah dalam dokumen. Masyarakat membutuhkan regulasi yang bekerja, memberikan kepastian hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
DPRD dan pemerintah daerah harus menyadari bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui banyaknya produk hukum, melainkan melalui kualitas kebijakan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tujuh Ranperda kini berada di persimpangan penting: menjadi instrumen kemajuan daerah atau sekadar menambah deretan regulasi tanpa perubahan berarti.Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai sebuah pemerintahan hanya dari berapa banyak aturan yang disahkan. Yang akan diingat masyarakat adalah apakah aturan tersebut menghadirkan keadilan, memperbaiki pelayanan, dan melindungi hak-hak mereka.
Rakyat bukan objek regulasi. Rakyat adalah alasan mengapa regulasi itu harus dibuat






