Rote Ndao,Sulultnews.com – JMSI (Jurnalis Media Siber Indonesia) sekaligus Jurnalis media Sulutnew.com, Dance Henukh, mendesak Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Max Sombu, untuk segera mengisi kekosongan jabatan eselon II di lingkup pemerintah daerah. Ia menilai, langkah ini penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal dan menghindari spekulasi di masyarakat terkait keberadaan sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) di jabatan strategis.
“Kewenangan pengisian jabatan itu sah dan mutlak dimiliki oleh seorang pimpinan daerah. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri pun sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Jadi tidak ada alasan untuk menunda ,Penjabat Bupati sesegera mengambil langkah tegas,” ujar Robby
Ia juga menyoroti kebijakan pengisian jabatan rangkap oleh pemerintahan sebelumnya yang dianggap menyimpang dan tidak sehat bagi birokrasi. “Bupati sebelumnya mengangkat pejabat rangkap lebih dari dua hingga tiga jabatan. Itu tindakan yang tidak etis dalam tata kelola birokrasi, namun sengaja didiamkan,” tambahnya.
Dinamika Sosial dan Tuntutan Evaluasi
Terkait isu kerenggangan sosial dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya Robby juga menilai hal tersebut sebagai dinamika. Wajar. “Dalam setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra, tapi itu tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan,” katanya.
Robby juga meminta evaluasi terhadap sejumlah keputusan strategis, terutama terkait pengangkatan Camat dan Penjabat Kepala Desa. Ia mengungkapkan, banyak pejabat yang terlibat politik praktis atau tersandung dugaan penyalahgunaan dana desa. “Ada Camat dan Penjabat Kepala Desa yang tidak berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan beberapa terindikasi menyalahgunakan dana desa. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sorotan terhadap Pengelolaan Dana Desa
Robby menyoroti buruknya pengelolaan dana desa di Rote Ndao. Ia menyebut, hingga kini masih banyak desa belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa tahun 2023-2024. “Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Bupati, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri. Banyak kejanggalan dalam pengelolaan dana desa, termasuk kasus-kasus sebelumnya yang tidak ditangani secara tuntas. Harus ada langkah nyata untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya.
Dukungan dan Harapan
Meskipun memberikan kritik, Robby menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Penjabat Bupati Rote Ndao yang di pimpin Oder Max Sombu hingga akhir masa jabatannya. “Kami mendukung penuh langkah beliau. Hak prerogatif yang diamanatkan oleh undang-undang dan persetujuan pemerintah pusat harus digunakan untuk kepentingan publik kususnya pelayanan untuk masyarakat Rote Ndao,” pungkasnya.
Dengan berbagai isu yang mencuat, ia berharap Penjabat Bupati dapat mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan demi menciptakan birokrasi yang transparan dan efektif di Kabupaten Rote Ndao yang kita cintai ini.
Reporter:Dance henukh
