MANADO, Sulutnews.Com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo pada rapat.bersama TAPD Sulut bersama Badan Anggaran mengkritik cara kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam hal penyampaian laporan terkait pertanggungjawaban APBD yang dinilai belum menjelaskan secara menyeluruh terkait realisasi dan capaian dimasing- masing Satuan Kerjan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana sehingga pembahasan yang dilakukan bersama Banggar belum dapat menjelaskan secara rinci capaian menyeluruh target realisasi pelaksanaan program ODSK disetiap SKPD..

" Pembahasan yang dilakukan sùdah baik tetapi hendaknya pemerintah melalui Bapeda dapat menjelaskan secara rinci capaian pelaksanaan program termasuk realisasi anggaran di masing- masing SKPD," kata Liputo Selasa (12/7/2021)

Politisi PKS asal daerah pemilihan Manado ini mengatakan, harusnya pembahasan LKPD APBD tidak lagi membahas angka tetapi kendala atau kelemahan yang dihadapi oleh SKPD terkait pelaksanaan APBD,, sehingga DPRD dapat menilai dan mengukur indikator atas capaian kinerja dari kepala daerah melalui SKPD selaku pelaksana program kegiatan." Dengan demikian dalam setiap pembahasan Banggar dan TAPD dapat menetapkan apa yang akan perlu ditingkatkan dan prioritas orogram yang akan dilakukan pada pelaksanaan APBD tahun kedepan," ungkap Liputo 

Menjawab terkait apa yang disampaikan Anggota Banggar, Sekertaris Provinsi Praseno Hadi yang juga selaku Ketua TAPD Pemprov Sulut menjelaskan rangkuman laporan APBD 2021 yang disampaikan telah menggambarkan capaian pelaksanaan program prioritas ODSK, namun demikian apa yang diusulkan, kedepan akan dilakukan perbaikan terkait mekanisme penyampaian laporan, sehingga dapat menjawab dan menjelaskan secara indikator capaian dan juga kendala dimasing - masing SKPD tentang pelaksanaan program ODSK sepanjang tahun 2021.

Sebagaimana laporan yang disampaikan PAD dalam APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 1,4 Triliun lebih dimana Pendapatan ditetapkan sebesar Rp 4,09 Triliun lebih dengan realisasi sebesar 3,96 persen lebih . Dengan Belanja sebesar Rp 4,9 Triliun lebih realisasi Rp 4,3 Triliun atau sebesar 87,19 persen.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen usai memimpin rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, menegaskan DPRD Sulut akan segera menindak lanjuti temuan yang direkomendasikan BPK lewat Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2021. Menurutnya DPRD saat ini tinggal menunggu laporan Inspektorat SKPD mana dan juga pihak ketiga yang memdapatkan catatan untuk kemidian akan dimintai penjelasannya terkait temuan yang direkomemdasikan oleh BPK.

" SKPD maupun pihak ketiga yang mendapatkan catatan, nanti akan dipanggil menghadiri RDP untuk dimintai penjelasannya terkait rekomendasi BPK dan ini wajib dilakukan," tegas Silangen Selasa (12/7/2022) siang.

Politisi PDIP yang selalu peduli dengan persoalan rakyat ini juga mengatakan terkait SKPD dan juga perusahaan yang kinerjanya menimbulkan catatan tinggal langsung diblacklist ."Catatan dalam LHP BPK akan terbawa terus sehingga harus dilakukan perbaikan sehingga nanti untuk LKPD tahun depan dapat bersih dari catatan," ungkap Silangen.

Sebagaimana dilaporkan oleh BPK dalam LHP beberapa waktu lalu hal yang sealu menjadi catatan yakni pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas PU dan Praskim yang tidak tuntas dilaksanakan setiap tahun.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com -Anggota Badan Anggaran DPRD Sulut Vonny Paat pada rapat pembahasan terkait LHP BPK terkait pertanggungjawaban APBD 2021yang dilaksanakan antara Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempertanyakan tindak lanjut TAPD terhadap rekomemdasi BPK terkait temuan baik rekomendasi dalam bentuk teguran administrasi kepada perangkat daerah ataupun temuan yang wajib dikembalikan ke kas daerah. Menurutnya sebagaimana ketentuan diberikan waktu 60 hari setelah LHP diserahkan.

" Rekomendasi BPK, harusnya sudah ada progres karena batas waktu 60 hari yang diberikan wajib untuj ditindak lanjuti," kata Paatsaat rapat pembahasan bersama Badan Anggaran dan TAPD yang dilaksanakan Selasa (12/7/2021).

Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini juga mengatakan, dalam hal pengawasan atas kinerja eksekutif DPRD sebagaimana tergambar dalam laporan pelaksanaan APBD belum diketahui berapa besar capaian dimasing- masing  SKPD termasuk tindak lanjut rekomemdasi BPK terkait temuan yang diberikan oleh BPK." DPRD bertanggungjawab secara moril untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait upaya yang dilakukan dalam kaitan tugas sebagai Anggota DPPRD," kata Paat.

Menanggapi pernyataan Anggota Banggar DPRD Sulut ini, Inspektur Daerah Provinsi Sulut Mecky Onibala mengatakan, rekomemdasi BPK yang dituangkan lewat LHP sudah ditindak lanjuti, bahkan Pemprov sudah memanggil semua pihak yang mendapatkan catatan BPK bahkan telah diberikan teguran keras." Kami sudah mengingatkan seluruh kepala SKPD untuk turun langsung melakukan pantauan lapangan dan mendesak pihak ketiga untuk wajib mengembalikan sisa anggaran, karena sampai kapanpun itu wajib dikembalikan dan sebagai pengguna anggaran harus proaktif menindak lanjuti desakan DPRD," jelas Onibala.

Dalam hal penerapan anggaran Pemprov telah mengikuti kesesuaian sebagaimana standar akuntansi Pemerintah mengikuti Ketentuan BPK.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi IV DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Pada giat yang dipimpin langsung Ketua Komisi Vonny Paat didampingi Wakil Ketua Priskilla Cindy Wurangian dan Sekertaris Mohammad Wongso bersama Anggota John Panambunan dan Novita Rewah tersebut mendengarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dinas Kesehatan pada triwulan dua dari mitra kerja komisi yang membidangi kesra.

" Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sudah terbagi lewat masing- masing UPTD dan ini terintegrasi dengan baik apalagi menyangkut kesehatan masyarakat menjadi hal prioritas hingga bulan Juli 2022 berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan," ungkap Kepadala Dinas Kesehatan Sulut dr Debby Kalalo Senin (11/7/2022).

Dalam dialog membahas capaian program Dinas, Wakil Ketua Komisi Priskilla Cindy Wurangian menanyakan terkait penanganan penderita sakit jiwa yang saat ini disejumlah sudut kota terlihat mulai banyak berkeliaran di jalan bahkan sampai ada yang tertidur dijalanan." Kondisi yang memperlihatkan ada beberapa penderita sakit jiwa yang berkeliaran dijalan ini harus disikapi," ungkap Wurangian.

Juga disampaikan Anggota Komisi Johny Panambunan yang menyorot pelayanan rumah sakit mata dikota bitung terkait pendaftaran yang menimbulkan antrian padahal sudah mendaftar saru hari sebelum pemeriksaan." Harus ada upaya melakukan perbaikan, sehingga kedepan tidak menimbulkan antrian panjang" kata Panambunan.

Dalam kaitan upaya pengembangan pembangunan dibidang kesehatan pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan saat ini sementara merampungkan program Sulut jadi Penang kedua dalam hal pelayanan kesehatan akan menjadikan rumah sakit OD-SK menjadi Centere pengobatan berbagai penyakit kronis seperti Jantung yang bisa diobati dengan menggunakan alat kesehatan jantung yang tidak kalah dengan yang dimiliki rumah sakit yang ada di Malasya dan juga negara maju lain yang ada di asia." Kami sementara mempersiapan untuk proses launching program Rumah sakit ODSK menuju centere pelayanan kesehatan yang juga menerima pasien dari luar negeri," kata dr Endriko selaku Direktur Rumah Sakit ODSK usai rapst dengar pendapat dengan komosi IV DPRD Sulut.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Priskilla Cindy Wurangian menyorot keberadaan warga yang menderita sakit jiwa yang saat ini dibeberapa sudut kota banyak yang berkeliaran. Kondisi ini menjadikan Politisi Partai Golkar yang selalu peduli dengan keberadaan masyarakat menanyakan peran Dinas Kesehatan dalam uoaya penanganan bagi masyarakat yang mengalami sakit jiwa. Menurutnya apa langkah dari oemerintah melalui Dinas Kesehatan terkait keberadaan mereka yang sakit jiwa yang saat ini berkeliaran bebas bahkan tertidur dijalanan.

" Harus ada perhatian,dan perlu ada kebijakan dari dinas kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa yang saat ini berkeliaran bebas dijalanan," kata Wurangian.

Dalam penanganan bagi orang yang mengslami gangguan jiwa tentu dibutuhkan sebuah pengorbanan karena mungkin ketersediaan anggaran juga masih kurang, tetapi mereka juga adalah manusia dan bahkan adalah saudara kita, sehingga jangannsampai pemerintah terkesan kursng peduli dengan keberadaan mereka," Keberadaan penderita sakit jiwa yang berkeliaran di jalanan ini menimbulkan persepsi buruk, sebab pemerintah dinilai kurang oeduli dengan keberadaan mereka," kata Wurangian.

Menjawab apa yang disampaikan Anggota DPRD Sulut ini, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debby Kalalo mengatakan upaya pemerintah Sulut saat ini sementara dalam persiapan membangunnsebuah fasilitas kesehatan khusus bagi penderita sakit jiwa yang secara terpusat juga disesiakan fasilitas Panti, sehingha secara tersentral bagi pasien penderita sakit jiwa tidak hanya mendapstkan pelayanan kesehatan secara medik tetapi juga pelayanan dari panti yang lebih menyentuh pada pemulihan jiwa." Sudah sementara direncanakan dan akan segera dibangun fasilitas rumah sakit sekaligus panti yang dapat melayani pasien sakit jiwa di Sulut," kata Kalalo.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi 1 DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka evaluasi program kegiatan pada semester dua triwulan satu Tahun 2022. RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi Raski Mokodompit tersebut mendengarkan laporan Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey.

" Dalam pelaksanaan program kegiatan yang didukung anggaran yang memadai, perlu juga dibarengi dengan inovasi sehingga capaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan hasil yang baik akan semakin lebih baik kedepan," ungkap Wakil Ketua Komisi Hendry Walukow disela pelaksanaan RDP Senin (11/7/2022).

Sementara itu saat menjelaskan pelaksanaan program kegiatan Kepala BKD Clay Dondokambey melaporkan BKD dalam pelaksanaan program ada 14 program kegiatan yang sementara dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22 Miliar yang bersumner dari APBD." Hingga juli 2022 realiasi anggaran sudah mencapai Rp 81,1Miliar lebih atau sebesar 35,81 persen, dan dari semua orogram kegiatan sementara dilaksanakan," ungkap Dondokambey.

Dengan capaian yang sudah dilaksanakan oleh BKD Wakil Ketua Komisi I Hendry Walukouw memberi apresiasi sambil berharap kinerja yang sudah baik kiranya kedepan terus ditingkatkan termasuk mengeksekusi program yang merupakan amanat dan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang berhubungan dengan ASN." BKD telah berhasil menorehkan prestasi, namun terkait keberadaan THL yang saat ini terkena kebijakan penghapusan kiranya dapat mengikuti edaran pemerintah pusat sehingga di Sulut tidak menimbulkan persoalan," kata Walukow. Saat memimpin rapat dengar pendapat bersama BKD Sulut.(josh tinungki)

 

MINUT, Sulutnews.Com - Dalam kaitan pelaksanaan amanat aturan yang mengamanatkan setiap Anggota DPRD Sulut dapat melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang), Hendry Walukouw mengunjungi daerah pesisir di Minahasa Utara. Pada kesempatan tersebut Ketua Fraksi Partai Demokrat itu melakukan sosbang di dua desa yakni Desa Jayakarsa dan Desa Termal Kecamatan Likupang Barat.

“Pemahaman tentang wawasan kebangsaan perlu terus diingatkan kepada masyarakat apalagi letak wilayah pesisir yang strategis dan terbuka dari jalur laut, ditambah kompleks pelabuhan, sehingga sangat potensial karena pasti banyaknya tamu dan pendatang yang masuk, tinggal atau transit,” ujar HW sapaan akrabnya politisi partai Demomrat Sulut ini.

Sulawesi Utara adalah daerah perbatasan dan sangat terbuka baik aktifitas perdagangan maupun arus lalu lintas orang yang keluar masuk sehingga dipandang perlu untuk dibentengi dengan nilai nilai Pancasila." Mengingatkan pentingnya makna dan arti wawasan kebangsaan dapat dipahami secara mendalam untuk meningkatkan kembali rasa Nasionalisme dan cinta Tanah Air, menghargai Perbedaan Suku, Agama dan Budaya,” tutupnya.

Pelaksanaan sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada warga di Desa Jayakarsa dan Desa Termal harus melewati laut dan ini butuh perhatian dari pemerintah sebab jika tidak maka potensi yang dapat mengikis rasa cinta tanah Air bisa saja berawal dari masyarakat desa yang kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintaah .(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor memberi apresiasi atas kelulusan 309 Polisi angkatan 1 tahun 2022. Politisi PDIP asal daerah pemilihan Bolaang Mongondouw raya ini menyampaikan selamat bertugas dan mengabdi kepada bangsa dan negara, dengan harapan Polisi yang baru semoga dapat menjaga ketertiban dan dapat menjadi pengayom yang baik bagi masyarakat.

" Sebagai Anggota DPRD Sulut sangat mendukung jika ada putra putri terbaik Sulawesi utara yang setiap tahun menjadi anggota Polisi, karena yang pasti merekalah yang akan menjaga dan mengayomi Sulawesi Utara," kata Wowor.

Politisi muda PDIP Sulut ini juga mengapresiasi pihak kepolisian yang dalam sistim penerimaan yang terus melakukan revormasih sehingga setiap tahun ada banyak peserta yang mendaftar dan ingin menjadi anggota Polri," Kami juga mengapresiasi pihak kepolisian yang telah melakukan berbagai gebrakan sehingga ada banyak yang berminat ingin menjadi anggota Polisi," ungkap Wowor.

Bintara Polisi tahun 2022 yang mengikuti seleksi Diktuba angkatan 1 Polda Sulut sendiri berhasil lulus seratus persen dan yang berhasil menjadi lulusan terbaik adalah Glenfil Kuntag Bintars asal Kabupaten Bolaang Mongondouw yang nota bene adalah anak seorang petani.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiskus Andy Silangen mengatakan mulai tahun 2023 pemerintah daerah diminta tidak lagi mengakomodir Tenaga Harian Lepas (THL) ini disampaikan Silangen setelah beberapa waktu lalu menemui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Menurutnya terkait THL yang sementara dipekerjakan membantu tugas administrasi akan dialihkan dan mengikuti program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K,) sedangkan sopir, Klining Servis dan Security akan dioutshorsing.

" Semua THL yang memenuhi syarat akan tetap dipertahankan, karena sebagaimana aturan ada juga jabatan fungsional yang bisa diisi oleh mereka yang direkrut lewat P3K," jelas Silangen.

Dalam kaitan restrukturisasi THL di Sulawesi Utara, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait langkah yang akan dilakukan, sehingga kebijakan menghapus THL tidak menimbulkan masalah." Perlu dijabarkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulut dalam menindak lanjuti kebijakan penghapusan THL dari pemerintah pusat,'c ungkap Silangen

Sebagaimana data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah, saat ini tercatat ada sebanyak 6.900 THL yang tersebar diberbagai instansi baik pemerintah maupun Guru.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Utara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Pada giat yang dihadiri seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP se Sulut tersebut dibuka langsung Olly Dondokambey selaku Ketua DPD PDIP Sulut. Saat menyampaikan sambutannya Dondokambey mengatakan Rakerda digelar sebagai amanat Rakernas sekaligus melaporkan pelaksanaan kinerja partai dosemua tingkatan.

"Rakerda kali ini yakni menggelorakan semangat seluruh struktur partai disemua tingkatan dalam mempersiapkan administrasinya secara lengkap sehingga disaat pendaftaran di KPU dalam rangka Pemilu legislatif 2024 mendatang yang mulai dibuka bulan Agustus, PDIP adalah partai pertama yang siap mengikuti Pemilu 2024" kata Dondokamney Jumat (8/7/2022)

Rakerda yang berlangsung di hotel Luwansa Manado itu, juga akan membahas tiga program kerja Partai yakni menindaklanjuti perintah dan amanat DPP untuk dijabarkan." Tugas PDIP kembali meletakan semangat pendiri bangsa agar rujuan berbansa dan bernegara dilakukan tidak tiba saat tiba akal," tegas Dondokambey.

Pelaksanaan Rakerda yang dihadiri ratusan peserta dari semua unsur pengurus bahkan organisasi sayap partai juga mendengarkan arahan Kerua DPP PDIP Puan Maharani yang berlangsung secara daring.(josh tinungki)