MANADO, Sulutnews.com - Sekertariat DPRD Sulut yang dipimpin langsung Sekwan Gleddy Kawatu Rabu (22/6/2022) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan. Pada pertemuan yang juga dihadiri pejabat struktural dilingkup Setwan itu diagendakan pasca roling Alat Kelengkapan Dewan dimana Komisi 1 juga diisi oleh personil yang baru hasil roling yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

" Meskipun sudah saling mengenal, tetapi kami di Komisi 1 perlu adaptasi terkait tugas pokok komisi, sehingga dipandang perlu mengundang Ibu Sekwan beserta jajaran yang adalah mitra kerja Komisi," ungkap Rasky Mokodompit sebagai kerua komisi 1 yang baru menggantikan Vonny Paat yang berpindah ke komisi IV.

Pada kesempatan tersebut Gledy Kawatu menyampaikan laporan terkait rencana kerja DPRD Sulut sebagaimana tertuang dalam Sistim Informasih Pembangunan Daerah (SIPD) dan sesuai dengan rencana kerja tahunan, sekertariat DPRD melaksanakan 2 program dan 19 kegiatan serta 72 sub kegiatan." Seluruh program kegiatan dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang dikelolah oleh Pejabat Struktural, Staf ASN dan THLyang cukup besar," ungkap Kawatu.

Juga dilaporkan Kawatu, dalam mendukung program kegiatan dilingkup sekertariat DPRD, dialokasikan anggaran sebesar Rp 99,7 Milyar lebih yang dianggarkan lewat APBD setiap tahun.(josh tinungki)

MANADO,Sulutnews.com - Komisi 1 DPRD Sulut dalam pertemuan awal dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi mendapatkan laporan terkait beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan tugas. Sebagaimana dilaporkan Ferry Sangian Kepala Kesbang Sulut kepada Pimpinan dan Anggota Komisi 1 saat Rapat.Dengar Pendapat (RDP) Rabu (22/6/2022) untuk program penanganan konflik diwilayah Sulut berhasil dilaksanakan atas kerjasama BIN dan Densus 88.

" Prioritas menjaga stabilitas Politik daerah menjadi program utama Kesbangpol, dan ini berhasil dilakukan berkat kerja bersama BIN dan Densus 88," ungkap Sangian

Atas capaian kinerja Kesbangpol dibawa kendali Kaban Ferry Sangian Ketua Komisi I Rasky Mokodompit bersama Wakil Ketua Braien Woworuntu, Sekertaris Hendry Walukouw dan Anggita Melky Jakhin Pangemanan, Fabian Kaloh serta Hilman Idris memberi apresiasi yang tinggi, bahkan pada giat yang dilakukan sebagai perkenalan bersama personil Komisi yang baru tersebut disarankan agar kegiatan kemasyarakatan dalam upaya kewaspadaan dini seperti Mapalus Kamtibmas perlu juga digiatkan kembali ditengah masyarakat termasuk dalam setiap kegiatan sosialisasi program kegiatan Kesbangpol kiranya dapat.melibatkan DPRD khususnya Komisi 1 yang menjadi mitra kerja." Diharapkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program kegiatan terutama dalam menjaga stabilitas politik bahkan keamanan daerah tetap terus digalakan dan ditingkatkan, sehingga Sulut tetap aman dan terhindar dari ancaman yang mencoba menggangu dan merongrong ketentraman yang selama ini terjaga," kata Mokodompit.

Juga dikatakan Fabian Kaloh yang mengingatkan Kesbangpol terkait gerakan separatis yang mengarah pada radikalisme sehingga dapat mengganggu kantibmas daerah agar tetap diantisipasi." Kita memiliki banyak ormas yang bisa diberdayakan sehingga bersama pemerintah menjaga dan menjadi filter masuknya gerakan separatis," tegas kaloh.

Dari laporan realisasi progran untuk triwulan pertama tahun 2022, Kesbangpol Provinsi telah merealisasikan dana hibah untuk sejumlah Ormas yang berhak menerima, juga anggaran untuk oprasional KPU Sulut sebesar Rp 400 juta dan juga dana bantuan parpol tahun 2022 sebesar Rp 1, 5 Milyar, (josh tinungki)

MANADO, Sulutnewa.Com - Komisi 1 DPRD Sulut yang saat ini dipimpin Rasky Mokodompit mulai melaksanakan fungsinya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Terbukti pada Selasa (21/6/2022) komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut.

“Tatap muka dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi terkait evaluasi kinerja KPID dalam triwulan pertama dan ini sekaligus perkenalan dengan komisioner KPID,” ungkap Mokodompit

Juga politisi partai Golkar ini mengatakan, pada pertemuan yang juga dihadiri Wakil Kerua Komisi Braien Woworuntu tersebut merupakan pertemuan formal yang hanya membicarakan capaian kinerja KPID secara umum dalam kurun waktu hingga bulan Mei 2022."Nanti untuk laporan hasil kinerja akan lebih diperdalam pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) nanti.Tadi hanya secara informal," ungkap Mokodompit

Terkait agenda kerja direncanakan mulai Rabu (22/6/2022) hari ini, komisi 1 akan menggelar rapat bersama seluruh SKPD yang menjadi mitra kerja, dan akan digelar bertahap.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut gencar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana memilih siaran yang baik kepada masyarakat. Terkait hal ini, Kamis (16/6/2022) KPID Bidang Kelembagaan menyambangi SMA Negeri 1 Manado dan menggelar sosialisasi bagi siswa-siswi yang ada di Sulut. Pada giat yang mengangkat tema " Literasi Digital 'Generasi Hebat, Cerdas Memilih Siaran," dibuka langsung langsung oleh Pengasihan Amisa S,IP selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID.

"Diharapkan dari kegiatan ini, dapat membendung dampak negatif dari konten siaran yang kita akses dengan mudah ketika kita menggunakan perangkat digital," ujar Bung Santo Sapaan Akrab Korbid Kelembagaan KPID Sulit saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu, Merlyn Watulangkow, SH, Komisioner KPID Sulut selaku narasumber dalam materinya menekankan terkait 'Dampak Media Sosial menjadi wadah interaksi sehingga sudah menyenggol kehidupan sehari-hari."Ketika kemajuan teknologi sudah menjadi makanan kita sehari-hari, ternyata pengaruh positifnya bagi kita adalah bisa memiliki jejaring pertemanan hingga di seluruh dunia, informasi jadi lebih mudah, dan membantu kita dalam mengekspresikan diri dengan bebas, bahkan bisa meningkatkan kreativitas kita sehingga akan ada inovasi baru yang dihasilkan, misalnya peluang bisnis melalui media sosial," ungkap Watulangkow.

Juga Watulanfkouw menjelaskan dampak positif,dan juga dampak negatif dari media sosial bagi para pelajar, tidak semua pengguna media sosial bersifat baik dan sopan, pelajar akan menjadi lebih malas belajar, tidak ada lagi privasi karena mengganggu kebidupan pribadi, bahaya kejahatan, dan bahaya penipuan, sehingga menurut Komisioner yang sudah lama berkecimpung dalam dunia penyiaran ini, mengatakan perlu bijak dalam menggunakan media sosial.

"Mengendalikan teknologi agar teknologi tidak mengendalikan kita, dengan melakukan hal positif agar supaya menikmati hidup tanpa dijajah teknologi," tegas Watulangkow.

Sementara itu, Ketua KPID Sulut, Reidi Sumual, S.Sos., SH, menyampaikan program KPID Sulut Award dan mendorong para siswa untuk mengawasi tayangan siaran televisi, sehingga siswa bisa memiliki peluang untuk mendapatkan penghargaan melalui ajang KPID Sulut Award.

Dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Sulut kepada para siswa, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manado, Jemmy James Jeremias, S.Pd merespon baik kegiatan tersebut, dengan harapan para siswa bisa menjadi generasi cerdas dalam memilih siaran."Karena ada banyak sekali siaran, tergantung tangan mau tekan yang mana untuk melihat konten yang ada, kita harus menjadi pemirsa, pendengar, penonton yang cerdas, kalau tidak akan merusak pola pikir dan hidup kita," ujar Guru Matematika yang cukup dikenal.

Kegiatan yang dilangsungkan di Sports Hall SMA Negeri 1 Manado diikuti oleh 50 siswa perwakilan dari berbagai organisasi kesiswaan, dan berlangsung interaktif antara pemateri dan peserta. (*/ josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara Irjen Pol Drs Mulyatno SH MM, menjadi keynote Speaker pada acara pembekalan terkait wawasan kebangsaan bagi Anggota DPRD Sulut juga bagi staff ASN pendamping pada pelaksanaan Sosbang yang akan berlangsung mulai 25 sampai dengan 30 Juni 2022 yang akan dilakukan oleh Pimpinan dan Anggita DPRD Sulut ke wilayah daerah masing- masing. Saat menyampaikan materi terkait wawasan kebangsaan Kapolda menegaskan tidak akan mengajarkan tetapi shering pengetahuan soal wawasan kebangsaan yang berdasar pada 4 pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

" Wawasan kebangsaan sangat penting agar Indonesia tidak punah dengan masyarakat yang memiliki integritas dan mampu bersaing yang selalu mencintai Indonesia dengan semagat bela negara yang didasari pada sikap dan perilaku untuk berbuat segala kebaikan yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI," urai Mulyatno.

Saat membuka kegiatan yang digelar diruang paripurna kantor DPRD Sulut, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen mengatakan, wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan, bagi bangsa negara Indonesia yang terus membangun agar NKRI memiliki karakter percaya diri yg tinggi dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara." Kita patut memberi apresiasi karena kehadiran Kapolda menjadi narasumber akan menambah wawasan kita terkait wawasan kebangsaan," kata Silangen.

Dalam laporannya Sekertaris DPRD Sulut Gledy Kawatu diawal kegiatan menyampaikan pelaksanaan Sosbang oleh Anggota DPRD Sulit didasarkan pada Peraturan Daerah no 1 pasal 123 yang mengamanatkan anggota DPRD mensosialisasikan peraturan perundang undangan kepada komponen masyarakat diwilayah daerah pemilihan masing - masing dengan menyatukan visi dan persepsi terkait wawasan kebangsaan." Kami mengapresiasi kepada Bapak Kapolda yang sudah hadir sebagai keynote speaker dalam acara pembekalan sosbang," kata Kawatu

Hadir pula para akademisi yang dipercayakan menjadi narasumber pada pelaksanaan Sosbang yang nanti akan dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD Sulut.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Menanggapi laporan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Provinsi Sulut terkait masih banyak kepala sekolah di Sulut yang ststusnya masih sebagai Penjabat, Anggota Komisi IV DPRD Sulut Careigh Naikel. Runtu meminta Dinas Pendidikan Nasional Daerah Provinsi Sulut untuk segera menginventarisir seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) yang statusnya masih penjabat alias belum definitif. Menurutnya ini sangat penting dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas terutama terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan oprasional sekolah.Hal ini diutarakan CNR (sapaan akrabnya) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dikda Sulut, Senin (20/6/22) siang.

Dinas perlu segera melakukan inventaris status Kepsek yang baru menjabat, ini penting agar tidak mengalami kendala, apalagi ketika sekolah tersebut masuk sebagai sekolah unggulan," kata CNR saat gelar RDP bersama Dinas Pendidikan Nasional Daerah Senin (20/6/2022) siang

CNR juga menyampaikan jika ada aspirasi yang masuk dari Dapil Monahasa - Tomohon yang melaporkan jika sampai hari ini masih banyak Kepsek yang belum definitif." Masih Banyak Kepsek yang masih diisi oleh penjabbat dan Kondisi ini harus segera disikapi, bahkan parahnya lagi penjabat sudah berlangsung hingga 6 tahun," ungkap politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut dijelaskan Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini mengatakan, dalam hal penetapan Kepsek definitif harus profesionalisme sesuai dengan kompetensi yang dimiliki baik di SMU ataupun SMK sehingga target pendidikan sulut semakin baik kedepan dan SDM Sulut mampu bersaing.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Fransiskus Andy Silangen memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara Alexander Watimena, atas kebijakan yang dilakukan terhadap harapan Petani pemakai air yang menghendaki dapat menjadi pengelola pemeliharaan daerah irigasi yang ada didesa mereka.

" Saya sebagai Ketua DPRD memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR yang telah mampu menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat petani untuk dapat mengelola pemeliharaan irigasi yang dibangun oleh Dinas secara swakelola. Dengan memberdayakan petani setempat maka kebijakan dengan mengedepankan kearifan lokal ini adalah jawaban atas apa yang menjadi harapan masyarakat petani," ungkap Silangen pada RDP lintas komosi yang juga melibatkan sejumlah SKPD terkait.

Atas apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut, Kepala Dinas PUPR Sulut Alexander Watimena mengatakan dirinya hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana amanat aturan yang tentunya diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan."Apa yang dilakukan adalah hasil kesepakatan bersama dan juga rekomemdasi dari DPRD Sulut yang mengharapkan agar direalisasikan untuk masyarakat," kata Watimena usai RDP.

Sebagaimana diketahui RDP lintas komisi antara Komisi 2 dan 3 DPRD Sulut yang juga melibatkan Balai Sungai, Dinas Pertanian juga Biro Hukum Pemroc Aulut tersebut digelar guna menindak lanjuti aspirasi petani pemakai air yang ada di wilayah irigasi Bolmong yang mengeluhkaan adanya kebijakan dinas terkait yang dinilai merugikan Petani setempat.(josh tinungki)

Billy Lombok : Jika Wawasan Kebangsaan dilaksanakan Lewat Program Belajar Mengajar Itu Keliru

MANADO, Sulutnews.Com.- Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok mengritik Kebijakan dinas pendidikan sulawesi utara yang kembali menerapkan sistim belajar mengajar terkait wawasan kebangsaan. Menurutnya terkait wawasan kebangsaan Bung Karno sebagai founding father menggali Pancasila itu dari rakyat, sehingga ke Indonesiaan yang dibangkitkan oleh Bing Karno bukan lagi diajarkan seakan masyarakat tidak mengenal NKRI.

" Jangan menjadi memo resmi jika wawasan kebangsaan diajarkan kembali, seperti membenarkan masyarakat Indonesia tidak mengenal NKRI, padahal sesungguhnya NKRI sudah ada sejak dulu dan dipahami oleh seluruh rakyat, sehingga jika wawasan kebangsaan kembali diajarkan maka itu adalah keliru," tegas lombok.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, kebijakan yang kembali menjadikan wawasan kebangsaan sebagai satu kurikulum pendidikan patut diapresiasi, tetapi ketika itu dilaksanakan dengan menerapkan sistim mengajar kembali adalah sangat keliru." Sebagai orang yang paham tentang ajaran Bung Karno, sangat menentang jika wawasan kebangsaan diajarkan kembali, karena itu sangat keliru apalagi ini diajarkan kepada masyarakat Indonesia yang berpendidikan SMA yang paham betul soal wawasan kebangsaan," ungksp Lombok.

Sebagaimana penjelasan kepala dinas Pendidikan Sulut dr Grace Punu pada RDP yaang digelar Senin (20/6/2022) dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, jika saat ini sementara digalakan pelajaran wawasan kebangsaan kepada siswa siswi SMA di Sulut, yang merupakan program kegiatan Dinas Pendisikan Sulit.(josh tinungki)

CEP : Ini Misi Kemanusiaan Partai Golkar Untuk Bencana Alam

MINSEL, Sulutnews.Com - Sebagai bentuk kepedulian atas bencana alam yang menghantam wilayah pantai di Kabupaten Minahasa Selatan yang terjadi Rabu (15/06/2022) lalu sehingga mengakibatkan kerugian harta benda milik masyarakat di kelurahan Bitung dan Uwuran Satu kecamatan Amurang mendatangkan keprihatinan mendalam bagi Ketua DPD I Golkar Sulut Christiani Euqinia Paruntu (CEP).

Dengan mendatangi langsung lokasi bencana dan juga mengunjungi warga pengungsi yang rumahnya tergerus ke laut, CEP menyerahkan bantuan berupa uang tunai, juga makanan serta pakaian dengan nilai mencapai ratusan juta rupian." Jajaran pengurus dan kader partai Golkar Sulut turut prihatin atas bencana yang terjadi dan kedatangan ini adalah misi kemanusiaan dari Partai Golkar bagi masyarakat yang terkena musibah," ungkap CEP saat nenyerahkan bantuan didampingi ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Sulawesi Utara Michaella Paruntu.

Pada kesempatan tersebut CEP bersama rombongan meninjau lokasi bencana dan posko-posko bencana dan mendapat sambutan hangat dari ratusan masyarakat." Seperti yang sudah menjadi kebiasaan saat menjadi Bupati Minsel CEP membagikan berkat berupa uang kepada ratusan warga yang menghampirinya. Tak akan pernah dilupakan,"ungkap Corry warga uwuran yang terdampak bencana.(josh tinungki)

TOMOHON, Sulutnews.Com - Anggota Komisi P/ KB Sinode GMIM Pnt Rio Rindengan mengatakan, sukses pelaksanaan Pekan Olahraga di Hari Persatuan Pria Kaum Bapa (Hapsa) Sinode GMIM yang mempertandingkan sejumlah cabang olaraga kedepan pelaksanaanya akan lebih diperluas sehingga tidak hanya diikuti oleh Pria Kaum Bapa tetapi juga dapat diikuti kelompok usia, sehingga POR PKB dapat dijadikan wadah untuk mencari atlet berprestasi yang tidak hanya membanggakan GMIM tetapi juga dapat mewakili Sulaweai Utara di ajang yang lebih bergengsi apakah itu tingkat Nasional maupun Internasional.

" POR yang digelar dalam rangkaian Hapsa P/KB perlu dikembangkan lagi, sehingga dapat.menjadi wadah munculnya bibit atlet yang dapat berlaga digelanggang yang lebih tinggi baik tingkat Nasional maupun Internasional," ungkap Rindengan.

Dalam kaitan diperluas, tidak secara keseluruhan tetapi hanya beberapa cabor seperti Catur dan Bulutangkis yang memiliki potensi menghasilkan arlet berprestasi." Pelayanan Pria Kaum Bapa akan terus melakukan inovasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diraih demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan," kata Rindengan.

Sebagaimana hasil pada gelar Hapsa dan POR P/KB di Wilayah Kakaskasen semua kegiatan baik kesenian maupun olah raga berhasil menjadikan utusan jemaat mendapatkan predikat juara dengan kwalitas yang sangat baik dan bisa mejadi rekomemdasi untuk dapat tampil di ivent yang lebih tinggi.(josh tinungki)