Utama

Utama (1131)

MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Rasky Mokodompit mengatakan, selang satu pekan Komisi yang membidangi Pemerintahan dan Hukum DPRD Sulut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama SKPD Mitra Kerja Komisi. Menurutnya pertemuan dilakukan untuk lebih mengenalkan pimpinan dan anggota komisi pasca roling atas komitmen masa kerja dua tahun lima bulan.

" Kita mengundang mitra kerja untuk saling mensuport pelaksanaan program kerja, sekaligus untuk silaturahmi karena adanya oergantian pimpinan komisi." kata Mokodompit.

Sekertaris DPD Partsi Golkar Sulut ini juga mengatakan, rapat bersama mitra kerja hanya rapat kerja biasa dan belum masuk terlalu teknis." Dengan silaturahmi yag dilakukan, mudah - mudahan kedepan dapat terbangun sinergitas, sehingga saling mensuport baik dari segi anggaran maupunnprogram kegiatan, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat daoat direalisasikan," ungkap Mokodompit.

Dari 14 SKPD yang menjadi mitra kerja komisi tersisa hanya Badan Perbatasan yang belum melakukan RDP.(josh tinungki)

MANADO,Sulutnews.Com - Anggota Komisi IV DPRD Suliut Muslimah Mongilong meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara dapat terus melakukan inofasi dengan nenggiatkan program yang bermanfaat bagi nasyarakat. Menurutnya keberadaan Dinas Tenaga Kerja memiliki banyak program yang lebih memberdayakan masyarakat kearah kemandirian lewat program kegiatan pelatihan.

" Berharap dinas tenaga kerja dapat terus mengadakan program kegiatan berupa pelatihan dalam bentuk ketrampilan sehingga dapat menjadikan masyarakat dapat mandiri," kata Muslimah

Politisi PDIP asal daerah Bolaang Mongondouw ini juga mengatakan, sebagai Anggota DPRD memiliki kewajiban dapat memberikan kontribusi positif lewat program pemerintah." Masyarakat saat ini sangat berharap kegiatan pelatihan dapat terus direalisasikan, sehingga lewat perjuangan kami di DPRD dapat dinikmati oleh masyarakat," kata Muslimah.

Terkait apa yang disampaikan Anggota Komisi IV Muslimah Mongilong, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulut Erni Tumundo menjelaskan saat ini program bagi masyarakat tetap ada dan nanti dilaksanakan di triwulan tiga sebanyak 7 jenis pelatihan bersumner dari dana APBN dan 2 jenis pelatihan bersumner dari dana APBD. Sasaran untuk masyarakat miskin, Daerah tertinggal, daerah Kepulaauan. (josh tinungki)

MINAHASA, Sulutnews.Com - Pemuda GMIM Wilayah Sonder dan Sonder Satu melaksanakan Ibadah bersama dalam rangka Hari Persatuan (Hapsa) Pemuda wilayah. Pada giat yang mengambil tema " GOD WITH US" menjadi momentum membangun kebersamaan dalam pelayanan di lingkup pemuda GMIM se Wilayah Sonder.

" Pemuda Gereja khususnya dilingkup GMIM untuk menjaga agar Api Pelayanan terus menyala sehingga menjadi berkat bagi semua.," ungkap Ketua Panitia Diaken Stefany Waany S.Kep saat menyampaikan ucapan selamat datang

Sementara itu saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan Pnt Rio Dondokamney yang menjadi khadim Ibadah Agung HAPSA lewat pembacaan Yeremia 1:4 -19 menyampaikan , bagaimana cara Tuhan memanggil Yeremia dengan cara khusus, karena Yeremia sudah dibentuk sejak dari rahim dengan tugas besar yang harus dikerjakan untuk melawan berbagai kelaliman sehingga menjadikan umat Tuhan percaya sungguh dan memuliahkan nama Tuhan." Pemuda Gereja harus mampu menghadapi berbagai tantangan serta pergumulan dan persoalan dalam mencari jati diri, karena Tuhan sudah merencangkan apa yang menjadi tugas pelayanan pemuda GMIM, dan oercaya sungguh Tuhan telah menetapkan jalan kehidupan manusia lewat talenta yang dianugrahkan," ungkap Pnt Rio

Kegiatan yang dipusatkan pelaksanaannya di Jemaat GMIM Nazaret Talikuran Minggu (17/7/2022) dihadiri ratusan Pemuda yang datang dari 14 Jemaat yang ada di wilayah Sonder Satu dan Sonder dengan menggelar berbagai lomba diantaranya Olahraga Lintas Alam, Lari Estafet, Tarik Tambang dan juga Lomba Kesenian Bintang Vokalia dan lomba kebersamaan.(josh tinungki)

MINAHASA, Sulutnews.com - Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh mengatakan pertemuan raya dan konfrensi Kaum Bapa Katolik yang dibuka pelaksanaannya oleh Gunernur Sulut Olly Dondokambey pada Jimat (15/7/2022) di Stadion SH Sarundajang Kawangkoan merupakan wada membangun persatuan dan kesatuan sesama umat se Keuskupan Manado.yang tersebar di Wilayah Sulawesi Utara, Gorontslo dan Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan konfrensi dilakukan efaluasi atau meninjau kembali tentang tata dasar KBK

" Konfrensi akan menentukan pelaksanaan program pelayanan dalam tujuan membangun persekutuan umat untuk menetapkam pemimpin di lingkup KBK Keuskupan Manado," jelas Kaloh.

Dalam kaitan pelaksanaan konfrensi ke IV KBK Tahun 2022 ada 11 kegiatan lomba yang akan dipertandingkan termasuk melaksanakan agenda Pemilihan Ketua KBK Keuskupan Manado." KSB KBK Utusan 9 Kavikepan dan 75 Paroki dari tiga Provinsi akan datang di Konfrensi untuk melaksanakan pemilihat Ketua,"ungkap Kaloh yang adalah Ketua KBK kevikepan Tonsea.

Pelaksanaan Konfrensi ke IV dan Pertemuan Raya KBK Keuskupan Mamado akan berlangsung selama tiha hari dengan melibatkan kursng lebih Duapuluh Ribu Kaum Bapa Katolik yang datang dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulut sebagai tuan rumah.(josh tinungki)

MINAHASA, Sulutnews.Com - Konfrensi VI dan Pertemuan Raya Kaum Bapa Katolik Keuskupan Manado resmi dibuka pelaksanaanya oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey Jumat (15/7/2022). Pada giat yang dilgelar di Stadion SH Sarundajang diawali dengan Misa perayaan ekaristi dipimpin uskup Manado Mgr Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC,

Terkait agenda yang dihadiri kurang lebih 15.379 Pria Kaum Bapa dari 75 Paroki di Wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo tersebut saat dimintai tanggapannya Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut yang adalah bagian dari KBK Keuskupan Manado mengatakan ini adalah pesta iman dalam memilih pimpinan KBK sehingga siapapun nantinya yang dipilih sebagai ketua KBK Keuskupan Manado, kiranya dapat bekerja untuk kepentingan umat dan masyarakat

“Siapapun yang terpilih Ketua harus benar benar bekerja untuk kepentingan umat dan masyarakat, ” kata Lumentut.

Konfrensi ke VII dan Pertemuan Raya KBK Keuskupan Manado akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 15-17 Juli 2022 dengan menggelar berbagai lomba Kesenian dan Olah Raga serta melaksanakan agenda utama memilih Ketua KBK Keuskupan Manado.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda APBD 2021 menjadi Perda..Pada paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Fransiskus Andy Silangen didampingi Wakil Kerua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kotambunan dan Billy Lombok dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, DPRD memberikan Sembilan catatan rekomemdasi untuk mendapat perhatian dari Pemerintah.

" Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kwalitas pengelolaan keuangan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Silangen saat membuka paripurna Rabu (13/7/2021) siang.

Silangen juga mengatakan, kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif dalam membangun Sulut lebih hebat kiranya juga terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan APBD ditahun berikutnya dapat beejalan dengan baik." Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yangnkau kerjakan," kata Silangen mengutip ayet Firman Tuhan dalam Mazmur 20:4.

Saat menyampaikan sambutannya Gubernur Olly Dondokamney mengatakan pertanggungjawaban APBD merupakan siklus akhir dalam tatakelola pemerintahan sekaligus amanat konstitusi sekaligus bukti capaian pelaksanaan pemerintahan." Apa yang menjadi temuan pemerintah wajib menindaklanjutinya sebagaimana harapan DPRD," kata OD.

Sebagaimana laporan pertanggungjawaban APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 4, 09 Triliun dengan PAD Rp 1,4 Triliun, Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 20 Miliar dengan total Belanja Daerah sebesar Rp 4, 9 Triliun dan Belanja Oprasional sebesar Rp 3,8 Triliun lebih dan Belanja Modal sebesar Rp1,4 Triliun lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 7,3 Miliar lebih dan Belanja Transfer sebesar Rp 493 Miliyar sedangkan untuk Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 1,1 Triliun yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebeaar Rp 998 Miliar lebih dan oengeluaran sebesar Rp 103 Juta lebih.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rajyat Daerah (DPRD) Sulut melalui Badan Anggaran (Banggar) memberikan 9 catatan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ODSK Tahun 2021, Sebagaimana disampaikan juru bicata Bangar Amir Liputo pada rapat Paripurna penetapan Ranperda APBD 2021 menjadi Perda yang digelar Rabu (13/7/2022) siang, pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaksanaan APBD masih memdapatkan catatan dari BPK sehingga DPRD melngingatkan Pemeritah dibawa kepemimpinan ODSK harus lebih fokus

" Catatan DPRD atas APBD 2021 karena dalam pemnerian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih terdapat temuan yang wajib diperbaiki oleh Pemerintah," ungkap Liputo.

Ini Rujuh catatan DPRD Sulut atas APBD Tahun 2021 :
1. Pemerintah dalam pelaksanaan program lebih berfokus pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pembangunan,

2.Perhatian kepada BLK karena lewat pelatihan kerja akan meningkatkan kemampuan pekerja dan menekan angka pengangguran di Sulut.

3.Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan sektor pendidikan yang masih belum mencapai target yang diharapkan.

4.Hasil kinerjasetiap SKPD kiranya dilaporkan sesui indikator target yang dicapai ataupun tidak untuk dijadikan acuan dipembahasan anggaran perubahanAPBD 2022

5.Pemprov diminta secepatnya menyelesaikan catan temuan BPK agar tidak melampaui waktu yang disyaratkan sehingga tidak terjadi pada pelaksanaan APBD selanjutnya

6.Catatan temuan BPK yang dilakukan berulang ulang oleh SKPD kedepan tidak lagi terjadi.

7.Pemprov diminta dapat meningkatkan kinerja setiap Organisasi Persngkat Daerah dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sevara tertib dan objektif sehingga penyerapan angaran dapat teelaksana dengan baik. (josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo pada rapat.bersama TAPD Sulut bersama Badan Anggaran mengkritik cara kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam hal penyampaian laporan terkait pertanggungjawaban APBD yang dinilai belum menjelaskan secara menyeluruh terkait realisasi dan capaian dimasing- masing Satuan Kerjan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana sehingga pembahasan yang dilakukan bersama Banggar belum dapat menjelaskan secara rinci capaian menyeluruh target realisasi pelaksanaan program ODSK disetiap SKPD..

" Pembahasan yang dilakukan sùdah baik tetapi hendaknya pemerintah melalui Bapeda dapat menjelaskan secara rinci capaian pelaksanaan program termasuk realisasi anggaran di masing- masing SKPD," kata Liputo Selasa (12/7/2021)

Politisi PKS asal daerah pemilihan Manado ini mengatakan, harusnya pembahasan LKPD APBD tidak lagi membahas angka tetapi kendala atau kelemahan yang dihadapi oleh SKPD terkait pelaksanaan APBD,, sehingga DPRD dapat menilai dan mengukur indikator atas capaian kinerja dari kepala daerah melalui SKPD selaku pelaksana program kegiatan." Dengan demikian dalam setiap pembahasan Banggar dan TAPD dapat menetapkan apa yang akan perlu ditingkatkan dan prioritas orogram yang akan dilakukan pada pelaksanaan APBD tahun kedepan," ungkap Liputo 

Menjawab terkait apa yang disampaikan Anggota Banggar, Sekertaris Provinsi Praseno Hadi yang juga selaku Ketua TAPD Pemprov Sulut menjelaskan rangkuman laporan APBD 2021 yang disampaikan telah menggambarkan capaian pelaksanaan program prioritas ODSK, namun demikian apa yang diusulkan, kedepan akan dilakukan perbaikan terkait mekanisme penyampaian laporan, sehingga dapat menjawab dan menjelaskan secara indikator capaian dan juga kendala dimasing - masing SKPD tentang pelaksanaan program ODSK sepanjang tahun 2021.

Sebagaimana laporan yang disampaikan PAD dalam APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 1,4 Triliun lebih dimana Pendapatan ditetapkan sebesar Rp 4,09 Triliun lebih dengan realisasi sebesar 3,96 persen lebih . Dengan Belanja sebesar Rp 4,9 Triliun lebih realisasi Rp 4,3 Triliun atau sebesar 87,19 persen.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen usai memimpin rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, menegaskan DPRD Sulut akan segera menindak lanjuti temuan yang direkomendasikan BPK lewat Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2021. Menurutnya DPRD saat ini tinggal menunggu laporan Inspektorat SKPD mana dan juga pihak ketiga yang memdapatkan catatan untuk kemidian akan dimintai penjelasannya terkait temuan yang direkomemdasikan oleh BPK.

" SKPD maupun pihak ketiga yang mendapatkan catatan, nanti akan dipanggil menghadiri RDP untuk dimintai penjelasannya terkait rekomendasi BPK dan ini wajib dilakukan," tegas Silangen Selasa (12/7/2022) siang.

Politisi PDIP yang selalu peduli dengan persoalan rakyat ini juga mengatakan terkait SKPD dan juga perusahaan yang kinerjanya menimbulkan catatan tinggal langsung diblacklist ."Catatan dalam LHP BPK akan terbawa terus sehingga harus dilakukan perbaikan sehingga nanti untuk LKPD tahun depan dapat bersih dari catatan," ungkap Silangen.

Sebagaimana dilaporkan oleh BPK dalam LHP beberapa waktu lalu hal yang sealu menjadi catatan yakni pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas PU dan Praskim yang tidak tuntas dilaksanakan setiap tahun.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com -Anggota Badan Anggaran DPRD Sulut Vonny Paat pada rapat pembahasan terkait LHP BPK terkait pertanggungjawaban APBD 2021yang dilaksanakan antara Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempertanyakan tindak lanjut TAPD terhadap rekomemdasi BPK terkait temuan baik rekomendasi dalam bentuk teguran administrasi kepada perangkat daerah ataupun temuan yang wajib dikembalikan ke kas daerah. Menurutnya sebagaimana ketentuan diberikan waktu 60 hari setelah LHP diserahkan.

" Rekomendasi BPK, harusnya sudah ada progres karena batas waktu 60 hari yang diberikan wajib untuj ditindak lanjuti," kata Paatsaat rapat pembahasan bersama Badan Anggaran dan TAPD yang dilaksanakan Selasa (12/7/2021).

Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini juga mengatakan, dalam hal pengawasan atas kinerja eksekutif DPRD sebagaimana tergambar dalam laporan pelaksanaan APBD belum diketahui berapa besar capaian dimasing- masing  SKPD termasuk tindak lanjut rekomemdasi BPK terkait temuan yang diberikan oleh BPK." DPRD bertanggungjawab secara moril untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait upaya yang dilakukan dalam kaitan tugas sebagai Anggota DPPRD," kata Paat.

Menanggapi pernyataan Anggota Banggar DPRD Sulut ini, Inspektur Daerah Provinsi Sulut Mecky Onibala mengatakan, rekomemdasi BPK yang dituangkan lewat LHP sudah ditindak lanjuti, bahkan Pemprov sudah memanggil semua pihak yang mendapatkan catatan BPK bahkan telah diberikan teguran keras." Kami sudah mengingatkan seluruh kepala SKPD untuk turun langsung melakukan pantauan lapangan dan mendesak pihak ketiga untuk wajib mengembalikan sisa anggaran, karena sampai kapanpun itu wajib dikembalikan dan sebagai pengguna anggaran harus proaktif menindak lanjuti desakan DPRD," jelas Onibala.

Dalam hal penerapan anggaran Pemprov telah mengikuti kesesuaian sebagaimana standar akuntansi Pemerintah mengikuti Ketentuan BPK.(josh tinungki)