Utama

Utama (1131)

Manado, Sulutnews. Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw meminta semua pihak untuk dapat menginformasikan secara benar terkait virus corona (Covid-19). Menurutnya pemberitahuan yang simpang siur dan belum pasti sebaiknya tidak langsung disebar luaskan, karena hal itu bisa berdampak kurang baik bagi masyarakat.

"Informasih terkait Virus Corona hendaknya disampaikan apa adanya, dan tidak berlebihan, sehingga tidak membuat panik warga yang mendengarkannya., kata Angouw.

Politisi yang selalu peduli dengan kepentingan masyarakat ini, juga mengatakan, edukasi terhadap masyarakat terkait langkah mengatasi agar tidak terjangkit virus corona sangat penting dan itu yang harus dilakukan."Akan lebih bermanfaat jika informasi terkait cara menangkal penyebaran virus corona daripada menyampaikan informasih profil pasien yang belum tentu terjangkit virus," ungkap Angouw.

Sebagaimana pemberitaan yang saat ini lagi marak, di Sawesi Utara khususnya Manado, Sudah ada warga positif Corona dan hal ini harus disikapi secara bijak dan tidak berlebihan. (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews. Com - Komando Pemenangan Wilayah (Komperwil) DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara Felly Estelita Runtuwene menegaskan, Tiga anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulawesi Utara masing-masing Mohammad Wongso, Sherly Tjanggulung dan Johny Panambunan bakal mendapat teguran keras dari Partai, hal ini diungkapan Runtuwene, karena saat mengikuti perjalanan dinas Luar Negeri sehubungan tugas sebagai Anggota DPRD Sulut mereka tidak melapor ke pengurus DPW Partai Nasdem. kepada sejumlah wartawan, Jumat (13/3/2020) pekan lalu.

Menurut dia, fraksi akan memanggil Wongso Cs karena tidak melapor ke pimpinan fraksi saat berangkat studi banding ke Perancis.

“Jadi, fraksi akan mengambil langkah karena untuk izin saja tidak tidak disampaikan kepada fraksi. Mereka ada fraksi, bukan non fraksi. Jadi, harus fraksi tahu perjalanan dinas mereka,” kata Runtuwene kepada wartawan Jumat (13/03/2020) pekan lalu. 

Menurutnya Partai Nasdem, memiliki komitmen tidak suka dengan kegiatan perjalanan dinas Luar Negeri yang menguras uang rakyat. "Kami akan memanggil ketiganya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dengan megikuti perjalanan dinas Luar Negeri, dan yang pasti kami akan berikan teguran keras," tegas Felly sambil menambahkan, Kalau yang tidak penting sebaiknya tidak dilakukan, karena pasti tidak berdampak positif bagi Sulawesi Utara," Output dan inputnya harus ada, kalau tidak ada dan tidak jelas sebaiknya jangan diikuti."kata Runtuwene. 

Tiga legislator dari Fraksi Nasdem diketahui bersama satu Anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut telah melakukan kunjungan kerja ke Paris, Perancis untuk memenuhi undangan asosiasi Budaya dan Persahabatan Nirlaba Pasar Malam untuk kegiatan Decouvrons Sulawesi Du Nord selama 7 hari dari tanggal 3-9 Maret 2020. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Strategi partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Utara dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2020, akan segera mengumumkan siapa Calon Gubernur yang akan menggunakan kendaraan politik Partai Nasdem. Menurut Ketua Komando Pemenangan Wilayah (KOMPEMWIL) Partai Nasdem Sulawesi Utara Felly Estelita Runtuwene, saat ini nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2020 sementara diferifikasi dan sekiranya akan segera diumumkan. 

"SK untuk calon Gubernur akan kita umumkan seminggu lagi," kata Runtuwene. Ketua Komisi IX DPR RI ini juga mengatakan, terkait siapa yang nantinya ditetapkan itu tergantung DPP, yang pasti semua nama-nama calon yang mendaftar lewat DPW partai NasDem Sulut sudah diteruskan ke DPP.

"Semua nama yang mendaftar diusulkan ke DPP dan itu berdasarkan petunjuk, meskipun kami telah menetapkan tiga nama untuk kemudian ditetapkan," jelas Runtuwenekarena itu PO seperti itu.

Partai Nasdem sendiri setelah mengumumkan calon Gubernur, kemudian akan mengumumkan nama nama calon Bupati Walikota. nantinya akan disampaikan kemudian." Calon Bupati atau Walikota akan diumumkan setelah calon Gubernur," jelas Runtuwene. (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews. Com - Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, bagi masyarakat penggunaan BPJS Kesehatan Mandiri untuk dapat melaksanakan pembayaran secara teratur agar tidak berpengaruh pada pelayanan, menurutnya ini wajib dilakukan mengingat banyak yang dirugikan akibat adanya tunggakan sehingga pihak rumah-sakit sering lalai melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesehatan pasien peserta BPJS Kesehatan. 

"Saya menghimbau masyarakat peserta BPJS Mandiri agar dapat melakukan pembayaran secara teratur agar tidak mengalami hambatan dalam hal pelayanan," kata Runtuwene, usai menghadiri acara Komunikasi Informasi Edukasi bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado, Jumat (13/03/2020). 

Upaya Pemerintah pusat yang menaikan iuran BPJS per 1 Maret 2020 telah dibatalkan dan bagi peserta BPJS Mandiri yang sudah terlanjur membayar akan diperhitungkan, "Semua kelebihan pembayaran akan diperhitungkan saat membayar iuran bulan selanjutnya," ungkap Runtuwene. 

Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara politisi Partai Nasdem yang menjadi Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sulut ini, juga melaksanakan kunjungan ke Rumah Sakit Prof Kandouw Malalayang Manado, Juga menghadiri pertemuan pengelola Rumah Sakit se Sulawesi Utara."Komitmen memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulut dibidang Kesehatan serta berbagai sektor yang berhubungan dengan mitra kerja Komisi pasti akan diperjuangkan," pungkas Politisi yang pernah menjadi Anggota DPRD Sulut ini. (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews. Com - Meski baru Enam bulan dilantik sebagai Anggota DPRD Sulut 3 Legislator Provinsi periode 2019-2024 yakni Mohammad Wongso, Sherly Tjangkulung dan Imelda Novita Rewa ternyata suda dua kali terbang ke Luar Negri dengan menggunakan biaya APBD. 

Sejak dilantik pada 8 September 2019 silam sebagaimana data di Sekertariat DPRD, pada akhir bulan November 2019 silam, Sherly Tjanggulung terbang ke Cekoslovakia (Eropa Tengah) diamelakukan studi banding Prague Smart City dan menghadiri beberapa lokakarya. Kemudian, Mohammad Wongso dan Imelda Nofita Rewah terbang ke Italia untuk studi banding tata kelola pemerintahan.

Dan untuk perjalanan dengan agenda Study Banding ke dua yang dilaksanakan Mohammad Wongso dan Imelda Novita Rewah serta Sherly Tjanggulung yakni ke Paris, Perancis pada 3-9 Maret 2020 guna menghadiri undangan Asosiasi Budaya dan Persahabatan Nirlaba Pasar Malam untuk kegiatan Decouvrons Sulawesi Du Nord. Mereka diterima oleh Wakeppri Paris Kedubes Republik Indonesia, Fernando Aiwi.

Saat dikonfirmasi terkait berapa kali perjalanan Kunker tiga Anggota DPRD Sulut ini ke Luar Negeri, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sulawesi Utara, Ronny Geruh tak membantah, dan menyampaikan benar jika sudah dua kali mereka mengadakan perjalanan ke Luar Negeri.“Sebagaimana data sudah dua kali dan itu dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapat izin untuk melakukan studi banding,” kata Geruh, Kamis (12/3/2020) sore.

Dan sebagaimana informasih ternyata akan ada lagi Anggota DPRD Sulut yang akan mengadakan perjalanan dinas Luar Negri dan ada tiga rombongan masing-masing Latvia, Selandia Baru dan Berlin Jerman namun keberangkatannya masih ditunda. (josh tinungki) 

Manado, Sutnews. Com - Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatra Utara Anwar Sany Tarigan memberi apresiasi kepada Sekertaris DPRD Gledy Kawatu yang mewakili Pimpinan DPRD Sulut, hal ini disampaikan Tarigan saat menggelar kunjungan kerja ke kantor Dewan Provinsi Sulut Kamis (13/03/2020). Menurutnya penerapan pada dasarnya DPRD Propinsi dari segi kelembagaan sama, namun khusus DPRD Sulut memberi gambaran jika DPRD Sumut harus banyak yang perlu dibenahi. 

"DPRD Sulawesi Utara memiliki kelebihan sehingga kami (DPRD Sumut-red) perlu melakukan pembenahan." kata Tarigan. 

Sementara itu terkait kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatra Utara, Sekertaris DPRD Sulut Glady Kawatu pada sambutannya memaparkan capaian berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Sulut." Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan melakukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ini berjalan harmonis termasuk membangun kemitraan bersama pemerintah Provinsi," jelas Kawatu. 

Kunjungan Komisi D DPRD Sumatra Utara dilaksanakan dalam rangka mempelajari regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulut terkait Pertambangan. Dan pada kesempatan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Sumatra Utara berkesempatan mengunjungi ruangan Rapat Paripurna dan fasilitas olahraga Gym yang dimiliki DPRD Sulut. (josh tinungki) 

Manado, Sulutnews. Com - Langkah Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang selalu melaporkan hasil kunjungan kerja kepada masyarakat mendapatkan apresiasi Pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka. Menurutnya sebagai wakil rakyat harus seperti itu melaporkan hasil dari kegiatan yang menggunakan anggaran APBD."Dari 45 Anggota DPRD saya hanya melihat MJP yang rutin menyampaikan laporan kepada masyarakat ini patut diapresiasi," kata Tumbelaka. 

Sebagaimana dalam laporan yang disampaikan secara terbuka lewat Medsos MJP menyatakan hasil yang diterima oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan Ujian Nasional diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan, maka UN dilaksanakan berbasis kertas dan pensil (UNKP). "Ujian Nasional merupakan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu," jelas MJP

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mengatakan, ujian nasional untuk peserta didik atau siswa pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan termasuk ujian kompetensi keahlian dan peserta didik pada akhir jenjang sekolah menengah pertama luar biasa (SMP-LB) dan sekolah menengah atas luar biasa (SMA-LB) tidak wajib mengikuti UN, serta biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sekolah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya dari peserta didik, orang tua/wali, dan atau pihak yang membiayai peserta didik."intinya pelaksanaan Ujian Nasional bebas biaya," tegas MJP

Sebagaimana jadwal UN SMK 16 s/d 18 Maret, SMA 30 Maret s/d 2 April, Susulan SMA/SMK 7-8 April, SMP 20 s/d 23 April, Susulan 29-30 April, Paket C 4 April s/d 7 April, Susulan 18-19 April, Paket B 2-4 Mei, Susulan 9-11 Mei, Ujian Nasional (UN) tahun ini akan diikuti 8,3 juta peserta didik dari 103.000 satuan pendidikan, Yang menggunakan UNBK 96%, menggunakan UNKP 4%. (josh tinungki) 

 

Manado, Sulutnews. Com - Sekertariat DPRD Sulut melakukan terobosan baru dengan memberlakukan sistim pelayanan publik berkelas dan profesional. Dengan menampilkan penataan ruang layaknya hotel berbintang, kantor Wakil rakyat DPRD Sulut yang berlokasi di jalan raya Manado - Bitung Kairagi Manado tersebut melakukan pembenahan berdasar pada Implementasi UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyarankan setiap penyelenggara pemerintahan dapat menyediakan beberapa komponen yang harus disiapkan. 

"Semua layanan administrasi termasuk surat menyurat, tanda tangan SPPD akan melewati unit layanan administrasi yang berada didepan," jelas Sekertaris DPRD Sulut Glady Kawatu. 

Juga kata pejabat yang pernah menjadi Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulut ini, selain untuk layanan administrasi, unit pelayanan publik di kantor Sekertariat DPRD ini juga, melayani tamu Anggota Dewan, juga melayani substansi yang sifatnya koordinasi, serta penyampaian administrasi. "Sepanjang bisa diterima di lobi, semua urusan yang menyangkut pelayanan publik akan diselesaikan di lobi tidak harus ke ruangan Anggota." jelas Kawatu. 

Dengan adanya penataan unit pelayanan publik ini, kantor Sekertariat DPRD Sulut terlihat berbeda dari sebelumnya, dimana setiap tamu yang berkunjung wajib melewati pelaporan dengan pelayanan yang ramah bersama staff yang telah melalui proses pelatihan. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Anggota Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) dan Balai Sungai terkait penanganan Banjir dan pasca banjir yang terjadi diwilayah Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya dalam upaya memantapkan penanganan bencana pihak BPBN dan Balai Sungai agar dapat melakukan koordinasi terutama dalam hal penanganan. "Jangan terkesan ada pembiaran sehingga saling melempar tanggungjawab dan mengorbankan masyarakat korban bencana." tegas Liputo. 

Senada dikatakan Netty A Pantouw yang juga mengingatkan tanggungjawab pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat agat terus mengawasi semua program bantuan bencana." Jangan lepas tanggungjawab, dan ketika terjadi persoalan maka yang disalahkan pemerintah Kabupaten Kota, padahal ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi melalui pihak terkait," kata Pantouw. 

Dalam kaitan penanganan pasca banjir, DPRD Sulut melalui Komisi III langsung melakukan kunjungan lapangan yang diawali dengan meninjau aliran sungai Mahawu di Kota Manado yang menjadi daerah langganan banjir, kemudian direncanakan Komisi yang dipimpin Berty Kapojos ini akan mengunjungi Wilayah Bolmut yang juga mengalami banjir bandang. (josh tinungki) 

 

Manado, Sulutnews. Com -- Dalam upaya koordinasi dampak virus Korona (Covid-19) terhadap pengelolaan sektor Pariwisata, Komisi IV DPRD Sulut, Rabu (11/03/2020), menggelar kunjungan kerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Terkait kunjungan kerja tersebut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP), Anggota Komisi IV mengatakan Pemerintah Provinsi segera mengeluarkan edaran atau Instruksi Gubernur tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan Virus Corona."Pemerintah Provinsi segera menerbitkan seruan lewar Instruksi Gubernur, untuk memerintahkan seluruh jajaran SKPD melakukan kegiatan sosialisasi terkait resiko penularan Virus Corona di Sulawesi Utara," kata Pangemanan.

Politisi PSI ini juga mengatakan DPRD lewat Komisi IV mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengikuti langkah pemerintah pusat dengan mewajibkan seluruh SKPD melaksanakan aktifitas kedinasan ataupun pertemuan-pertemuan hanya di dalam daerah.

" Perlu ada langkah strategi untuk meminimalisir dampak negatif akibat pemberitaan virus Korona, sehingga dampak yang ditimbulkan terutama bagi sektor tenaga kerja lokal juga terhadap segmen UMKM tidak semakin terpuruk," jelas MJP. 

Ditambahkan politisi yang selalu peduli dengan kepentingan rakyat ini, komisi IV DPRD Provinsi Sulut akan mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengeluarkan regulasi yang bisa segera diberlakukan guna merespon kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan nol pajak bagi hotel dan restoran.

"Investasi harus mendapatkan jaminan dari pemerintah karena mereka memiliki kontribusi dalam bentuk retribusi di sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah," pungkas MJP. (josh tinungki)