Utama

Utama (866)

MANADO, Sulitnews.com - Keluhan warga terkait sampah di jalan Rambutan Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) direspon Staf Khusus (Stafsus) Wali Kota Manado Reza Rumambi, bersama pemerintah Kecamatan. Menurutnya, untuk persoalan sampah yang menumpuk di jalan Rambutan sudah langsung dikordinasikan kepada pihak Kecamatan Mapanget.

"Bapak Camat Robert Dauhan dan bapak Sekertaris Camat Stanly Rondonuwu langsung merespon itu," kata Rumambi, Rabu (19/1/2022).

Rumambi pun berharap masyarakat yang berada di kompleks tersebut untuk tidak membuang sampah sembarang."Saya berharap ketika sudah dibersihkan sampah di daerah tersebut, memohon agar warga untuk tidak lagi membuang sampah sembarang. Menjaga kebersihan bersama berarti melindungi keluarga kita dari berbagai penyakit. Kebersihan juga pangkal dari iman," ujar Rumambi yang juga Penatua Pria Kaum Bapa (P/KB) GMIM Pinaesaan GPI."Lebih baik langsung action melakukan kerja nyata, dari pada mencari-cari kesalahan atau kritik tanpa ada data tidak jelas. Mari langsung bekerja," tegasnya.

Sementara itu, Camat Mapanget Robert Dauhan mengatakan proses pengangkutan sampah di jalan rambutan perum GPI sudah ditinjau terlebih dahulu."Kemarin sore, saya sudah turun lapangan melihat kondisi sampah yang menumpuk kompleks tersebut dan langsung merespon," kata Dauhan.

Dirinya pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang. "Torang jaga torang pe lingkungan. Kalau bersih tentu akan berpengaruh pada torang pe kesehatan. Tugas torang pemerintah tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk pengangkutan sampah," ujarnya Dauhan. "Tapi tetap mohon bantuan dari masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Masyarakat diharapkan untuk menegur kalo ada yang buang sampah sembarangan," sambungnya.

Nampak hadir dalam proses pengangkutan sampah di area tersebut, Sekertaris Camat Mapanget, Lurah, dan kepala-kepala lingkungan perum GPI.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Menindak lanjuti banyaknya laporan masyarakat selaku debìtur terkait pelayanan buruk Finance di Wilayah Sulawesi Utara, Komisi II DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang sejumlah perusahaan finance serta OJK. Pada RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi Priscilla Cindy Wurangian meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sangsi tegas bagi perusahaan finance yang melakukan praktek merugikan debitur.

" OJK perlu melakukan pengawasan bagi perusahaan finance yang dinilai melakukan pelanggaran, pasalnya dari laporan yang masuk banyak perusahaan finance yang bertindak sepihak dan merugikan pihak debitur," ungkap Wurangian

Ketua DPD Partai Golkar Bitung ini juga meminta OJK yang memiliki otoritas untuk dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku perusahaan yang menjadi Pelaku Jasa Usaha Keuangan yang melakukan penyitaan kendaraan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sehingga ini merugikan debitur." OJK dapat memfasilitasi pengadaan data kontrak baku dari semua PUJK di sulut dan diserahkan kepada komisi II DPRD Provinsi Sulut melalui staf komisi II paling lambat 2 minggu dari sekarang," tandas politisi Dapil Bitung-Minut saat membacakan kesimpulan RDP Selasa (18/1/2021) siang.

Hadir pada RDP yang digelar di ruang rapat umum kantor DPRD Sulit tersebut Kredit Plus Finance, Oto Multi Artha, Hasrat Multi Finance, PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, serta pihak debitur yang menyampaikan aspirasi kepada komisi II diantaranya, Rusdi Tanduk, Joudi Makarawung, Susana Deysi dan Dedi Pandelaki dan pihak OJK.(josh tinungki)

 

MANADO, Sulutnews.Com - Personil Komisi 1 bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sulut Hendry Walukouw mengingarkan Badan Kepegawaian Daerah terkait pembinaan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Walukouw ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyak ASN yang kurang disiplin. Personil Fraksi Demokrat ini juga mempertanyakan upaya apa yang dilakukan BKD terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

"Apakah ada ASN yang menerima sanksi selama tahun 2021. Dan upaya apa yang dilakukan oleh BKD terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, tanya Walukouw pada RDP bersama BKD Senin (17/1/2022) siang.

Menanggapi hal ini Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey menjelaskan, ada reward dan punishment terhadap ASN.“Untuk reward dimana setiap tahun BKD melaksanakan seleksi terhadap ASN teladan untuk kemudian di berikan kesempatan mendapatkan beasiswa untuk tugas belajar. Selain itu juga dipromosi untuk kenaikan pangkat. Sementara bagi ASN yang melalukan pelanggaran dikenakan sanksi mulai ringan hingga pemecatan. "Tahun 2021 kemarin ada 24 ASN yang dikenakan sanksi, akibat malas datang kantor dan pembinaan displin terhadap ASN dilingkup Pemerintah Propinsi Sulut terus dimaksimalkan " jelas Dondokambey.

Juga dilaporkan untuk ASN teladan, lanjutnya, baru 1 yang ditemui. Di 2021, ASN teladan golongan 3 dipromosi menjadi Kasubag Materi di Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulut. "Ini salah satu bentuk reward dari pimpinan. Dan yang bersangkutan adalah alumni IIDN yang disekolahkan keluar negeri (Amerika) karena dapat beasiswa LPDP atas rekomendasi gubernur. Dan ketika kembali, ditugaskan ke Inspektorat dan sekrang dipromosikan ke eselon Empat.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Menatap pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang sejumlah tokoh politik mulai bergeliat untuk mencoba peruntungan sekiranya dapat menjadi kontestan. Mereka tidak masuk melalui Partai Politik yang sudah ada, namun membentuk Partai Politik (Paerpol) baru yang saat ini telah didaftarkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Poĺitik. Terkait hal ini Kepala Kesbangpol Sulawesi Utara Ferry Sangian membenarkan jika sudah ada 5 Partai Politik yang telah mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu.

" Meski sudah resmi mendaftar namun belum bisa ditetapkan sebagai Parpol peserta Pemilu 2024 mendatang, karena harus melewati beberapa tahapan termasuk tahapan ferifikasi," ungkap Sangian disela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sulu, Senin (17/1/2022).

Lima parpol baru yang disebut telah mendaftar telah melengkapi berkas dan semua sudah diserahkan dan sementara berproses untuk kemudian dilaksanakan Verifikasi faktual sebagai salah satu syarat lolos tidaknya parpol peserta Pemilu." Prinsipnya kami menerima semua parpol yang baru mendaftar namun ini masih akan melewati beberapa tahapan," tegas Sangian, sambil menegaskan untuk tahapan Pemilu akan dimukai bulan Mei 2022.(josh tinungki)

5 Parpol baru yang telah mendaftar di Badan Kesbang Provinsi Sulut diantaranya
1. Partai Gelora Ketua DPW Jefry J Makalegi,
2. Partai Cinta Damai Ketua DPW Frangky Longdong, SE
3. Partai Nusantara Ketua DPD Herry Tongkukut.
4. Paetai Emas Ketua DPD Douwe D Kereh
5. Partai Umat Ketua DPW Djainudin Damopolii

MANADO, Sulutnews.com - Partai Demokrasi Indomesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara terus membangun sinergitas bersama masyarajat ini terbukti saat nenggelar kegiatan jalan sehat dan senam kreasi baru yang disebut Senam Cinta Tanah Air (SECITA) dalam rangka HUT ke 49 PDIP yang dilaksanakan Sabtu (15/1/2022).

Pada giat yang dipusatkan pelaksanaannya dikawasan Mega Mall Manado tersebut mendapat apresiasi masyarakat di Kota Manado apalagi saat Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw bersama Walikota Manado Andrei Angouw, Bupati Minahasa Selatan Franfky Wongkar, Bupati Minahasa Roy Oktavian Roring, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh turut terlibat mengikuti setiap gerakan senam yang dipandu instruktur senam kenamaan Sulut Debora Zindro dari IDZ Comunity Manado.

Menarik pada kegiatan tersebut terpilih seorang Bapak pengangkut sampah yang spontanitas mengikuti gerakan senam SECITA dan mendapatkan hadiah hiburan dari Panitia pelaksana." Ini bentuk perhatian PDIP bagi masyarakat kecil," ungkap Fabian Kaloh Anggota Fraksi PDIP DORD Sulut.

Untuk diketahui SECITA adalah senam kreasi baru yang digagas DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara dibawa Kepemimpinan Ketua DPD Olly Dondokambey bersama Wakil Ketua Steven O E Kandouw, Sekertaris Frangky Donny Wongkar dan Bendahara Andrei Angouw.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Kesibukan melaksanakan agenda kerja diluar daerah dan dalam daerah membuat sejumlah kegiatan kunjungan kerja lewat study komparasi dan penyampaian aspirasi masyarakat di kantor DPRD Sulut tidak berjalaan sebagaimana yang diharapkan, terbukti pada Jumat (14/1/2022) kemarin kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur dalam rangka study komparasi persiapan penyususnan Ranperda Covid 19 di Kabupaten Boltim hanya diterima oleh sejumlah pejabat Struktural Setwan. Juga Penyampaian Aspirasi dari Ormas batal dilakukan karena ketidak hadiran Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut

" Kami sangat berharap ada masukan dari teman- teman di DPRD Sulut untuk memberikan pendapat guna penyempurnaan Perda Covid di Boltim, namun sangat disayangkan kedatangan kami disaat teman- teman DPRD Sulut sedang tidak berada ditempat,, sehingga maksud dan tujuan tidak bisa dicapai" ungkap Fuad Lanjar Ketua DPRD Kabupaten Boltim.

Juga politisi muda Partai Amanat Nasional ini mengatakan, sebagaimana diketahui untuk Perda Covid di Sulut sudah ada, tapi itu berlaku secara global dan kami ingin agar Perda Covid yang kami hasilkan itu hanya spesifik untuk kabupaten Boltim saja." Nanti akan diagendakan ulang pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut guna meminta masukan," kata Lanjar.

Terkait pelaksanaan agenda luar daerah dan dalam daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, harusnya tidak dilakukan secara bersamaan agar disaat ada penyampaian aspirasi masyarakat ataupun kunjungan kerja dari Pimpinan dan Anggota DPRD ataupun kunjungan kerja yang lain ke DPRD Sulut tidak terjadi kekosongan dimana tidak ada satupun Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir." Dibutuhkan pengaturan agar agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut dapat menjembatani apa yang menjadi harapan masyarakat," kata Taufik Tumnelaka pengamat politik Sulut. (josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Meskipun pelaksanaan pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Pria Kaum Bapa Sinode GMIM rencananya nanti akan digelar 10 Maret 2022 mendatang, namun panitia pelaksana telah mempersiapkan berbagai kebutuhan terkait agenda pesta iman dilingkup GMIM yang digelar 5 tahun sekali ini. Terkait hal ini Sekertaris Panitia Pelaksana Pnt Dr Piter Lumingkewas mengatakan untuk persiapan sudah sementara dilakukan agar tujuan kegiatan yang akan memilih Ketua dan struktur Komisi Kategorial Pria Kaum Bapa Sinode FMIM tersebut dapat telaksana dengan sukses.

" kita masih dalam kondisi pandemi covid 19, agar penerapan prokes dapat dilakukan secara efektif maka untuk tempat pelaksanaan pemilihan telah ditetapkan Gelanggang olah raga (GOR) Maesa Bitung yang memiliki kapasitas 5 ribu orang," ungkap Lumingkewas.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung ini juga menjelaskan untuk semua kebutuhan peserta pemilihan saat memasuki lokasi tempat pemungutan suara telah terintegrasi dalam sistim digitalisasi."Karena Kota Bitung mulai menerapkan sistim digitalisasi, maka berbagai kebutuhan peserta yang berhubungan dengan pemilihan bisa mengakses lewat ID Cart yang diterima peserta," jelas Lumingkewas.termasuk soal konsumsi dan akomodasi peserta." Imbuhnya.

Sebagaimana keputusan BPMS GMIM yang mengacu pada tata gereja dan petunjuk teknis peserta ditetapkan dari Unsur Komisi PKB Sinode GMIM periode 2019-2022, Ketua Kompelka PKB Wilayah dan Ketua Kompelka PKB Jemaat yang tempat pelaksanaan di Rayon Bitung pada 10 Maret 2022..(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Agenda kerja tahun 2022 di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut yang telah ditetapkan kini sudah siap dituntaskan untuk itu mulai Januari tahun 2022 ini sudah akan mulai dibahas. Menurut Ketua Bapemperda Careig Naichel Runtu, S.IP mengatakan, awal tahun ini pihaknya akan segera mengadakan rapat perdana guna menetapkan agenda kerja.

“ Seluruh agenda kerja yang telah ditetapkan pasti akan dimulai dengab menggelar rapat perdana berkomunikasi dengan teman-teman Bapemperda untuk segera merampungkan agenda yang sudah ada," kata Runtu.

Politisi partai Golkar yang akrab disapa CNR ini juga mengatakan untuk saat ini ada 12 ranperda yakni 5 dari insiatif DPRD dan 7 dari Pemprov,” Tentunya kita segera menuntaskan kerja Baoemperda sehingga target yang diharapkan bisa tercapai," tegas CNR.

Bapemperda DPRD Sulut saat ini dengan Ketua Careiq Naikel Runtu (F-Golkar), Wakil Ketua Melky Yakin Pangemanan,(F-PDIP), Fabian Kaloh (FPDIP), Imelda Rewah (FPDIP), Melisa Gerungan (FPDIP), Boy Tumiwa (FPDIP), Sherly Tjanggulung (F Nasdem), Johny Panambunan (F Nasdem), Cindy Wurangian (F Golkar), Ivan Lumentut (F Demokrat) dan Yusra Alhabsyi (F- Nyiur Melambai). (Josh tinungki)

AKARTA, Sulutnews.Com - Patut mendapatkan penghargaan perhatian kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) Sulawesi Utara terkait kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dipimpin langsung Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor menggelar aksi bersih-bersih lingkungan dan menanam pohon, Minggu (09/01/2022). Pada giat yang digelar dalam rangkaian HUT PDIP ke-49 yang diikuti sebagian besar anggota fraksi melakukan aksi bersih - bersih di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan menanam pohon di Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur.

“Sebagaimana arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menyambut HUT Ke-49 PDIP maka kami menggelar aksi sosial membersihkan sampah di kali ciliwung dan menanam pohon dikanal timur” ungkap Wowor.

Hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen dan personil Fraksi PDIP Arthur Kotambunan, Fabian Kaloh, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Boy Tumiwa, Imelda Rewah, Melisa Gerungan, Agustien Kambey, Jems Tuuk, Berty Kapojos dan Herry Rotinsulu, yang juga sekaligus akan menghadiri pelaksanaan acara puncak HUT PDIP yang akan digelar Senin (10/1/2022) hari ini.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Rasky Mokodompit menegaskan pihaknya meminta semua pihak agar dapat menerima jika Janes Arthur Kojongian masih sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut. Hal ini ditegaskan Mokodompit, merujuk surat Kemendagri Nomor : 161.71/7002/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penjelasan Atas Usulan Pemberhentian James Arthur Kojongian ST, MM (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut) bahwa mekanisme yang berujung pada Rapat Paripurna pembacaan Keputusan BK dianggap tidak memenuhi kaidah hukum yang berlaku sehingga pihak Kemendgari tidak memproses usulan pemberhentian tersebut.

" Kami berharap semua pihak berjiwa besar dan menghormati keputusan Kemendagri yang tidak memproses pemberhentian James Arthur Kojongian dari posisi Wakil Ketua DPRD Sulut,"ungkap Mokodompit melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya Fraksi Golkar terkait keputusan BK tidak ada niat menghambat proses pada januari-februari 2021 lalu, tapi posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut yang notabene adalah kursi dari Partai Golkar dan sampai hari ini tidak ada Surat Keputusan pemberhentian dari Kemendagri maka harusnya hal ini harus ditindak lanjuti untuk dikembalikan keposisi awal." Pengusulan pemberhentian JAK tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti penjelasan dari pihak Kemendgari. Janganlah hanya faktor Like and dislike kepada seseorang hingga membuat kita sengaja menahan-nahan apa yang menjadi hak dari orang lain," tegas Mokodompit.

Sebagaimana diketahui, Keputusan Badan Kehormatan memberhentikan James Arthur Kojongian dari posisi Wakil Ketua DPRD Sulut dilakukan yang bersangkutan terlibat kasus menyeret istrinya dengan mobil karena persoalan dugaan perselingkuhan.(josh tinungki)