Caption Foto : PARIPURNA: Suasana sidang paripurna DPRD Sulut saat mendengarkan pidato kenegaraan Caption Foto : PARIPURNA: Suasana sidang paripurna DPRD Sulut saat mendengarkan pidato kenegaraan

DPRD Sulut Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Ir Joko Widodo

Written by  Aug 16, 2022

Fransiscus Andy Silangen : Momentum Kemerdekaan Mampu Menggerakan Persatuan dan Rasa Kepedulian Untuk Saling Berbagi

MANADO, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam rangka peringatan HUT ke-77 RI, serta Pidato dalam rangka penyampaian RUU APBD 2022 dan nota keuangan, Senin (16/8/2022). Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua James Arthur Kojongian dan Billy Lombok. Tampak hadir Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Hadir juga Forkopimda Sulut, Plt Sekprov Sulut dan Sekwan Glady Kawatu.

Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andy Silangen, mengatakan perayaan HUT Repoblik Indonesia ke 77 masih dirayakan ditengah pandemi covid 19 yang selama dua tahun menguji daya juang kita sebagai Bangsa, menguji Ketahanan kita, menguji Kedisiplinan Kita, menguji Kepatuhan kita, Menguji Pengorbanan kita, Menguji ketenangan kita dalam mengambil langkah kebijakan." Bersyukur kemerdekaan mampu menggerakan persatuan kita, menggerakan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi meringankan beban sesama anak bangsa," ungkap Silangen saat memimpin rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Presiden melalui media elektronik di DPR-RI Senayan, Jakarta

Sejumlah poin disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pada sidang tahunan MPR RI. Menyampaikan anggaran APBN direncanakan sebesar Rp 304,7 Triliun yang meliputi biaya pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 Triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 Triliun." Penanganan pandemi covid 19 serta reformasih birokrasi kesehatan, percepatan penurunan stanting serta kesinambungan program JKN kembali mendapatkan prioritas dimana pada APBN tahun 2023 mendapatkan alokasi sebesar Rp 169,8 Triliun atau 5,6 % dari belanja negara. Untuk mencapai target pembanginan Nasional, Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa bersatu padu mendukung pencapaian indonesia maju dengan inovasi dan kreatifitas agar Indonesia Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat.(josh tinungki)