Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulut Tak Taati Permenaker 4 Tahun 2022

Written by  May 12, 2022

MANADO, Sulutnews.Com - Klaim jaminan Hari Tua (JHT) yang harusnya menjadi hak peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh kantor BPJS justru dipersoalkan padahal sesuai ketentuan setoran yang diserahkan ke BPJS dipotong langsung dari gaji pekerja. Seperti yang dialami oleh pekerja di PT Azravi Manado. Saat pekerja yang bergelut di perusahaan media massa itu hendak melakukan klaim tidak bisa direalisasikan karena tersandung masalah hutang perusahaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami tidak bisa melakukan klaim karena perusahan tempat kami bekerja masih menggantung kepesertaan kami di BPJS, dan memiliki masalah hutang yang belum tahu kapan akan selesai," ucap Yinthze dan Vivi, peserta BPJS Naker dari PT Azravi, Kamis (12/5/2022).

Menurut keduanya, Permenaker nomor 4 tahun 2022 yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah menjelaskan, pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) meskipun terdapat terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh perusahaan." Tunggakan iuran wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha. Jadi, hak pekerja atau buruh atas manfaat JHT ini tidak akan hilang," mengutip Permenaker nomor 4 tahun 2022 pasal 20, yang menuliskan, peserta yang mengajukan permohonan pembayaran manfaat JHT, dan telah memenuhi persyaratan dokumen tetapi masih terdapat tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar manfaat JHT kepada peserta sebesar iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara terkait Permenaker, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku belum tahu soal aturan itu. Bahkan pak Idham (Petugas Pengawas Pemeriksa, red) menegaskan harus ada pemutusan kepesertaan BPJS Naker dari perusahaan, dimana perusahaan harus datang melapor ke kantor BPJS terlebih dulu. Karena memang masih ada hutang yang harus dituntaskan,"Perusahaan harus melunasi dulu hutang BPJS baru bisa diproses BPJS Naker," terang Idham.

Terkait dengan kondisi ini, pihak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Widodo yang dimintai tanggapan menyampaikan harusnya BPJS Ketenagakerjaan mengabulkan klaim JHT.
"Apalagi jika sudah lengkap dokumen yang dimintakan. Dicairkan sesuai dengan Permenaker 4 tahun 2022 pasal 20, bahwa adalah merupakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih hutang ke perusahaan. Tapi klaim JHT harus dicairkan," ucapnya.

Hal serupa disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Yang meminta BPJS Ketenagakerjaan Manado Sulut segera mencairkan klaim JHT."Sangat tidak mungkin kalau kepala BPJS Ketenagakerjaan Manado tidak tahu soal Permenaker ini. Kepalanya harus diedukasi. Aturannya sudah jelas. Urusan hutang perusahaan, yang nagih adalah BPJS. Bahkan kalau sudah berhasil dibayarkan, BPJS harus membayarkan selisih JHT kepada peserta," terang Timboel.

Sedangkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado Fransiskus Marcelino Talokon yang didampingi Ketua Divisi Tenaga Kerja Ronni Sepang yang dimintai tanggapan mengatakan bahwa masalah ini akan terus dikawal, agar pekerja, khususnya jurnalis bisa mendapatkan hak-haknya."Akan kita kawal. Karena jurnalis saja bisa kesulitan mendapatkan hak-haknya, apalagi pekerja-pekerja lainnya yang juga bisa berhadapan dengan masalah yang sama, tanpa ada yang mengawal dan memperjuangkan hak mereka," tegas keduanya.
"Kasus ini harus dikawal agar tidak menjadi preseden buruk di seluruh Indonesia, terutama bagi pekerja pers," tutup keduanya. (josh tinungki)