Foto : RDP : Rapat dengar pendapat DPRD Sulut dengan Direksi PT BDL Foto : RDP : Rapat dengar pendapat DPRD Sulut dengan Direksi PT BDL

BPTSP dan Kehutanan : Ijin PT BDL Sah dan Lokasi Tambang Adalah Hutan Produksi Bukan Tanah Adat

Written by  Oct 12, 2021

MANADO, Sulutnews.Com - Klaim masyarakat adat terhadap lokasi tambang yang dikelolah PT Bulawan Daya Lestari (BDL) akhirnya terjawab, setelah DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama Dinas Kehutanan, Dinas PTSP dan Dinas ESDM bersama jajaran Direksi PT BDL. Terungkap jika lahan yang dikelolah oleh PT BDL secara peta hutan dan sebagaimana ketentuan lokasi tambang yang diberikan ijin kepada PT BDL adalah hutan produksi dan bukan tanah milik adat.

" Lokasi pertambangan yang dikelolah PT BDL adalah wilayah hutan produksi dan bukan tanah milik adat," jelas Reiner Dondokambey Kepala Dinas Kehutanan Sulut pada RDP bersama DPRD Sulut.

Fakta lain yang juga diungkapkan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bahwa perijinan yang diberikan kepada PT BDL sudah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan dan perundang- undangan." Terkait ijin PT BDL adalah sah dan sesuak dengan Standar Oprasional Prosedur," ungkap Manumpil kepala PTSP Sulut.

Dengan fakta- fakta yang ada maka sudah jelas jika keberadaan PT BDL dalam hal berinfestasi dibidang pertambangan di wilayah provinsi Sulawesi utara, maka DPRD akan mendukung dengan catatan apa yang masih menjadi kewajiban dapat dipenuhi." DPRD Sulut sangat mendorong investasi di Sulut dan semua bisa diterima tentu dengan ketentuan telahbsah dan memenuhi syarat," kata Silangen. Sambil menegaskan untuk keberadaan PT BDL DPRD Sulut akan melakukan kunjungan lapangan.(josh tinungki)