Foto : PARIPURNA : Pelaksanaan Paripurna terkait LKPD 2020 Foto : PARIPURNA : Pelaksanaan Paripurna terkait LKPD 2020

Kerja Hebat OD-SK, Sukses Raih WTP Atas LKPD 2020

Written by  May 03, 2021

MANADO, Sulutnews.Com - Penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 termasuk rencana aksi yang telah direncanakan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Franaiakus Andy Silangen, Senin (3/5/2021) di kantor DPPRD Sulut tersebut, Dr Isma Yatun, anggota IV BPK-RI menyampaikan LKPD Sulut tahun 2020 yang telah diperiksa mempunyai kwalitas informasi yang cukup handal.

"Selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP, semoga capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ungkap Isma Yatun.

Sementara itu saat menyampaikan sanbutannya Gubernur Olly Dondokambey menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah kata akhir, tetapi bagaimana kita dapat melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada, transparansi harus dikedepankan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja pemerintah tanpa ada batas atau sekat ." Saya sangat bertrima kasih karena apa yang dilakukan selama ini termasuk kerja sama dengan legislatif berjalan sesuai dengan kewenangan masing- masing," ungkap OD.

Meski LKPD Pemerintah Sulut tahun 2020 mendapatkan Opini WTP, namun BPK RI memberikan catatan dimana dalam hal belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana bos, juga kelemahan dalam sistim pengelolaan aset tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal, dan soal keterlambatan pelnyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun sehingga perlu dibuat mekanisme yang bisa mengeliminir masalah dan pemprov perlu meningkatkan pengawasan secara rutin selama proses pekerjaan berlangsung.(josh tinungki)