MANADO, Sukutnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor DPRD Sulut untuk menyampaikan penjelasan terkait penanganan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara Saat memberikan penjelasannya Wahyudi bidangi kedeputian koordinasi dan supervisi satuan tugas IV bidang koordinasi dan pencegahan KPK RI menyatakan maksud kedatangan adalah untuk mengingatkan DPRD terkait pembahasan APBDP dalam tugas pengawasan agar tidak sampai melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi.

" Kehadiran kami disini untuk mengingatkan DPRD agar dapat memahami titik krusial yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam oembahasan APBDP, dan kalau ditanya kehadiran kami sebagai tanda awas yah ini sebagai upaya mengingatkan " kata Wahyudi pada pertemuan yang digelar Kamis (14/10/2021)

Juga disampaikan tugas lain yang penting untuk disosialisasikan terkait surat edaran KPK no 8 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2022 dan APBD Perubahan tahun 2021." Upaya prepentif sebagai upaya pencegahan menjadi mitlak agar tidak ada langkah penindakan dari KPK," kata Wahyudi.

Kehadiran KPK dan melakukan pertemuan dengan DPRD Sulut mendapatkan apresiasi Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen bersama Anggota DPRD Sulut sambil berharap agar pertemuan seperti ini dapat lebih ditingkatkan sehingga upaya pencegahan korupsi bisa lebih ditingkatkan dan bisa teejadii pencegahan korupsi yang terintegrasi.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Komisi 1 dibawah Koordinasi langsung Ketua DPRD Sulut dokter Fransiskus Andi Silangen, terus mendorong agar setiap SKPD yang ada di Pemerintah terus melakukan inovasi bahkan lompatan lompatan. Hal ini pun yang diharapkan juga dilalukan oleh KesbangPol Sulut dibawah Komando Kepala Kesbangpol Sulut Steven Evans Liow. Saat dimintai tanggapannya kepada wartawan Liow menyatakan Ini menjadi momentum bagi Kesbangpol untuk berinovasi. Terlebih Gubernur Olly Dondokambey memiliki yang kuat dipusat, sehingga sangat menunjang berbagai inovasi yang dilakukan.

"Keberhasila Sulut menggelar ivent nasional maupun internasional. Untuk itu tegasnya ditahun 2022 harus dilakukan program yang strategis.Langkah ini harus juga bisa dilakukan oleh Kabupaten kota sebagai bentuk sinergitas. Untuk kelemahan yang ditemui seperti Forum pembaruan kebangsaan" kata Liouw

Steven Evans Liow juga berharap agar dibelakang kantor kesbangpol bisa dibangun aula yang representatif yang bisa menampung ratusan orang, sehingga kedepan kegiatan seperti cipta kondisi bisa dilakukan digedung milik sendiri." Manfaat dapat digunakan untuk kepentingan nasyarakat," kata liouw.

Kesbang Pol sendiri dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 dinilai berhasil dan dapa(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas dokumen APBD Perubahan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (12/10), kemarin. Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, ada beberapa catatan yang diberikan Kemendagri dan ini menjadi perhatian dari Banggar DPRD untuk ditindak lanjuti.

" APBD Perubahan sudah final dan bisa digunakan. Meski ada beberapa catatan dari Kemendagri, tapi APBD Perubahan sudah final dan telah mengakomodir apa yang menjadi masukan dari DPRD sebagaimana aspirasi,” kata Lombok.

Lombok Juga menjelaskan, dalam catatannya, Kemendagri memberi penegasan terkait pemulihan ekonomi dalam masa pandemi agar lebih difokuskan “Pemerintah provinsi diingatkan untuk memperhatikan program pemulihan ekonomi. Kemendagari juga mengingatkan tentang bantuan pada masyarakat. Karena saat ini masyarakat butuh pendampingan pemerintah dalam melewati masa sulit akibat pandemi covid 19,” tukasnya.

Catatan lain dari Kemendagri juga terkait konteks keanekaragaman, yakni soal FKUB, pelayanan kesehatan. Jadi ini sudah paripurna, dimana di situ ada konteks pembangunan ekonomi, di lain pihak juga ada usaha membina kerukunan beragama." Soal kesehatan dan hal keberagaman dalam masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan hal mendesak lainnya juga ikut diakomodir,” ungkap Lombok.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Slogan Indonesia Hebat dan Sulut Hebat ternyata masih belum menjangkau kondisi masyarakat yang ada diwilayah perbatasan yang sudah 75 tahun mengharapkan penerangan listrik yang sampai hari ini belum mereka rasakan. Seperti yang disampaikan kepala badan perbatasan provinsi Sulut Jemmy Gagola pada rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Sulut, jika masih ada Desa di Kabupaten Sangihe tepatnya Desa Lipang belum ada listrik PLN.

" Fakta yang ada listrik PLN di Desa Lipang Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Sangihe belum ada sehingga masyarakat hanya mengandalkan mesin gendset dan itupun terbatas bagi mereka yang mampu, sementara warga yang kurang mampu hanya bias berlapang dada," ungkap Gagola.

Juga diungkapkan Gagola jika saat ini ada wilayah kepulaian perbatasan yang ada jaringan listrik PLN namun hanya jam oprasional dibatasi hanya 6 jam." Keterbatasan pasokan listrik bagi masyarakat jelas mengganggu aktifitas masyarakat terutama dalam hal menyediakan es sebagai bahan baku pengawetan ikan yang menjadi sumberbpendapatan masyarakat kepulauan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan," kata Gagola.

Wilayah kepulauan yang masuk kawasan perbatasan yang sudah mendapatkan pasokan listrik namun hanya dibatasi 6 jam oprasional diantaranya Pulau Lakorotan Kabupaten Talaud, Pulau Kawio, Kawaluso dan Pulau Bukide di Kabupaten Sangihe. Juga terdapat Pulau Mantehage dan Pulau Naen Kecamatan Wori Minahasa Utara.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Sekertariat DPRD Sulut sukses menggelar pertemuan Forum Komunikasi DPRD se Sulawesi Utara. Pada giat yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado dan dibuka oelaksanaanya oleh Asisten II Praseno Hadi mewakili Gubernur tersebut diawali dengan laporan penanggungjawab kegiatan Sekertaris DPRD Sulut Gledy Kawatu yang kemudian dibuka pelaksanaanya okeh Praseno Hadi mewakili Gubernur. Dalam sambutannya Praseno menyampaikan giat Forkom diharapkan bisa menyatukan wawasan dan persepsi Anggota DPRD dalam rangka menggerakan pembangunan di Sulut maupun secara nasional.

" Forum ini bisa ditingkatkan dengan adanya komunikasi bisa mengawal yang tujuaanya untuk mensejahtrakan masyarakat Sulut
Dri sisi pemerinrah mengharapkan kerjansama yg kondusif baik DPRD Sulut maupun kab kota." Kemitraan merupakan hal yg mitlak, karena anggota DPRD adalah pejabat daerah," ungkap Praseno

Sementara itu Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen yang memandu langsung acara pembukaan Forkom tersebut, berharap lewat kegiatan Forkom akan menjadi sarana menyampaikan masukan serta pokok pikiran dalam rangka evaluasi tuhas kinerja Anggota DPRD." Forkom dihadirkan untuk menjadi wadah penyampaian gagasan serta shering bagi anggota DPRD," kata Silangen.

Dari jasil kegiatan Forkom yang menghadirkan pemateri Ahmad Edwin dari Ditjen Pelaksana dan Pertanggungjawaban keuangan daerah Kementrian Dalam Negri tersebut menghasilkan 1i Rekomemdasi. (josh tinungki)

11 Rekomemdasi Forum Pimpinan DPRD Se-Sulawesi Utara (Sulut)

1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan;

3. Di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing;

4. Pelaksanaan Forum Kumunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;

5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD);

7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;

8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum;

10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;

11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan.

Wenny Lumentut : Apapun Hasilnya Bonus Rp 50 Juta Tetap Akan Saya Berikan

MANADO, Sulutnews.com - Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut mengatakan akan mengapresiasi atlit tinju Sulawesi Utara Toar Sompotan yang sedang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Hal ini disampaikan Lumentut sebagai motifasi bagi petinju asal Kota Tomohon ini untuk dapat merebut medali emas di cabang olahraga tinju bagi Sulawesi Utara .

".Apapun hasil yang akan dia capai di final hadiah dari saya sebesar Rp 50 juta akan tetap diserahkan,” kata Lumentut kepada wartawan

Wakil Ketua KONI Sulut ini juga mengatakan pemberian bonus ini adalah bentuk apresiasi untuk perjuangan Toar di PON Papua yang bisa mengharumkan nama provinsi Sulut di laga Nasional, dan ini juga menjadi motifasi bagi atlit yang lain untuk terus berlatih sehingga olah raga Sulut akan semakin berprestasi.
“Terima kasih dan apresiasi untuk Toar dari saya. Semoga sukses di final PON nanti. Saya berdoa dari Tomohon, Toar mendapatkan hasil maksimal,” tukas pemerhati olahraga tinju Sulut ini Diketahui, sosok Wenny Lumentut juga pernah menghibahkan sebidang tanah untuk pebulutangkis Greysia Polii saat menang di Olimpiade Jepang lalu.

Toar Sompotan yang akan berjuang memperebutkan medali emas di cabang olahraga tinju Rabu (13/10/2021) ini diketahui merupakan mantan Lurah Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Klaim masyarakat adat terhadap lokasi tambang yang dikelolah PT Bulawan Daya Lestari (BDL) akhirnya terjawab, setelah DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama Dinas Kehutanan, Dinas PTSP dan Dinas ESDM bersama jajaran Direksi PT BDL. Terungkap jika lahan yang dikelolah oleh PT BDL secara peta hutan dan sebagaimana ketentuan lokasi tambang yang diberikan ijin kepada PT BDL adalah hutan produksi dan bukan tanah milik adat.

" Lokasi pertambangan yang dikelolah PT BDL adalah wilayah hutan produksi dan bukan tanah milik adat," jelas Reiner Dondokambey Kepala Dinas Kehutanan Sulut pada RDP bersama DPRD Sulut.

Fakta lain yang juga diungkapkan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bahwa perijinan yang diberikan kepada PT BDL sudah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan dan perundang- undangan." Terkait ijin PT BDL adalah sah dan sesuak dengan Standar Oprasional Prosedur," ungkap Manumpil kepala PTSP Sulut.

Dengan fakta- fakta yang ada maka sudah jelas jika keberadaan PT BDL dalam hal berinfestasi dibidang pertambangan di wilayah provinsi Sulawesi utara, maka DPRD akan mendukung dengan catatan apa yang masih menjadi kewajiban dapat dipenuhi." DPRD Sulut sangat mendorong investasi di Sulut dan semua bisa diterima tentu dengan ketentuan telahbsah dan memenuhi syarat," kata Silangen. Sambil menegaskan untuk keberadaan PT BDL DPRD Sulut akan melakukan kunjungan lapangan.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui Wakil Ketua Billy Lombok meminta agar tindakan pelecehan seksual terhadap siswi SMA di Motoling yang diduga dilakukan oleh oknum Guru kiranya segera diproses sehingga dapat terungkap apa motif dari peristiwa yang melibatkan ASN tersebut. Menurut politisi Partai Demokrat Sulut ini, jika itu terbukti, maka harus ada tindakan tegas terhadap pelaku
.
“Jika terbukti benar, ini merupakan pelanggaran berat, maka yang bersangkutan harus mendapatkan sangsi seberat - beratnya dengan cara dipecat sebagai guru ASN,” tegas Lombok, saat dimintai tanggapannya Senin (11/10/2021)

Sekertaris DPD Partai Demokrat Sulut ini juga menjelaskan, keikutsertaan peserta didik, adalah bukti jika orang tua menaruh kepercayaan besar kepada dunia pendidikan, dan ketika harus ternodai dengan tindakan seperti ini maka ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Sulut." Dari dulu standar pendidikan kita tinggi., bahkan orang tua berkorban apa saja untuk menyekolahkan anak, dan ketika ada peristiwa seperti ini maka ini perlu disikapi dengan memberikan efek jera bagi para pelaku, siapapun dia," kata Lombok.

Terkait dugaan pelecehan seksual terhadap siswa, dirinya menyarankan agar dilakukan penegakan aturan dan agar kejadian serupa tak terulang lagi, semua pihak agar tidak ragu atau takut memberi laporan.“ Kami telah meminta tim di Minahasa Selatan untuk turun dan mengecek keadaan di lapangan sambil nanti berkoordinasi dengan pihak terkait,” pungkasnya.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang terus berupaya agar pemerintahan yang sedang dijalankan dapat berjalan maksimal sehingga berbagai kebijakan yang tujuannya untuk mensejahtrakan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, maka pasangan yang dikenal dengan sebutan AA- RS ini melantik 45 Staff Khusus. Dan dari 45 nama profesional yang dinilai mampu menjalankan tugas tersebut, nama Reza Khomeini Hans Carter Rumambi mendapat perhatian khusus, karena selain telah lama bekerja bersama pasangan AA- RS, Rumambi juga sukses menjadi penanggungjawab pelaksana berbagai program di Sekertariat DPD PDIP Sulut

" Menjadi Staff Khusus adalah amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab, agar apa yang menjadi program pemerintahan AA- RS dapat terimplementasikan secara nyata untuk kemaslahatan warga Kota Manado secara khusus," kata Rumambi usai dilantik pada pekan lalu.

Politisi yang selalu dipercayakan melaksanakan berbagai tugas partai PDIP Sulut ini juga mengatakan, dengan mendapa5kan tugas sebagai staf khusus Walikota dan Wakil Walikota Manado, maka tugas yang diemban tidak hanya untuk PDIP, tetapi juga menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk seluruh masyarakat Kota Manado." Program dan Kebijakan AA-RS sekarang adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Manado dan hal inilah yang akan dilaksanakan sebagai staf khusus," ungjap Rumambi.

Penetapan staff khusus dalam membantu tugas Walikota dan Wakil Walikota Manado, meeuoakan kebijakan yang baik, sehingga berbagai inovasi brilian yang diberikan oleh para staf khusus diharapkan akan lebih menjadikan kepemimpinan AA - RS menuju Kota Manado semakin Hebat akan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh warga Kota Manado.(josh tinungki)

Manado, SulutNews.com -- Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal VIII Kolonel Marinir Hendy Dwi Bayu Ardiyanto mewakili Danlantamal VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA., menutup kegiatan Perkemahan Pelayaran Lingkar Nusantara (Pelantara) 10 Tahun 2021 dalam upacara di Kampung Bahari Nusantara (KBN) TNI AL Desa Talise, Kepulauan Talise, Likupang Timur, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat (8/10/2021).

Kegiatan Pelantara dilaksanakan selama 5 (lima) hari dibeberapa tempat oleh Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII.

Upacara penutupan Pelantara 10 Tahun 2021 yang ditandai dengan pelepasan tanda peserta oleh inspektur upacara tersebut, dihadir Kepala Desa Talise Diana Kirauhe, S.Pd beserta perangkat Desa Talise, prajurit Lantamal VIII dan Yonmarhanlan VIII Bitung sebagai Tim pendukung.

Kegiatan Pelantara 10 yang digelar di Mako Lantamal VIII dan KBN tersebut diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya perkemahan, pelayaran, kepramukaan, leadership, kegiatan keagamaan, jumpa tokoh, olah raga, wisata bahari dan bakti sosial berakhir dengan sukses karena semuanya dapat berjalan sesuai rencana dan berlangsung dengan aman dan lancar.

Para peserta mengaku senang dan bangga dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

"Kebersamaan, kekeluargaan menjadi kesan paling berarti bagi saya, jadilah seorang Pramuka yang disiplin, berani, tegas dan setia", ungkap Natalio Gumolung salah satu peserta dari SMKN 1 Melonguane.

Sementara itu Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadispotmaral) Brigjen TNI (Mar) Markos, S.E., dalam sambutannya yang dibacakan Aspotmar Danlantamal VIII mengatakan bahwa kegiatan Pelantara merupakan bagian dari tugas TNI AL dalam bidang pemberdayaan wilayah pertahanan laut, yakni pola pembinaan dan pengembangan generasi muda Satuan Karya Pramuka (Saka) Bahari yang berkarakter maritim.

Selaku pimpinan Saka Bahari Nasional Kadispotmaral menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan perkemahan Pelantara. Mengingat kegiatan tersebut sangat penting dalam pembinaan generasi muda Saka Bahari, ia menghimbau kepada peserta agar apa yang sudah diperoleh dan dipelajari serta pengalaman selama perkemahan dapat dijadikan pedoman dan dikembangkan di lingkungan masyarakat.

Kadispotmaral berharap kegiatan tersebut dapat memberikan refleksi/dampak positif yaitu terwujudnya generasi muda yang mencintai dan memahami potensi kekayaan maritim, menambah pengalaman, dan meningkatkan ketrampilan serta dapat menumbuhkan kesadaran bela negara.

"Sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa harus selalu tampil dan menjadi pelopor masyarakat serta mempunyai jiwa kepemimpinan, tertanamnya rasa disiplin, untuk terus semangat belajar menuntut ilmu sebagai bekal masa depan kelak," pungkas Kadispotmaral.

(***/Tamura)