Manado, SulutNews.com -- Selama libur dan cuti bersama kawasan Taman Nasional (TN) Bunaken ditutup sementara untuk kunjungan dan aktivitas wisata alam.

Hal ini guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Nomor: 440/21.2415/Sekr.Ro Hukum tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan, Pelarangan Ibadah Rekreasi di Tempat Umum pada Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Tahun 2021.

Penutupan sementara kawasan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19, terhitung sejak tanggal 12-16 Mei 2021 yang meliputi wilayah perairan dan Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Mantehage, Pulau Nain, Pesisir Molas-Meras dan Pesisir Poopoh-Popareng yang tertuang dalam surat edaran SE.254/BTNB/TU/UM/05/2021 tanggal 11 Mei 2021.

Kepala Balai TN Bunaken Genman Suhefti Hasibuan, S.Hut, MM menyampaikan bahwa penutupan sementara kawasan dari kunjungan dan aktivitas wisata alam diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas maupun masyarakat dalam kawasan TN Bunaken.

"Ini juga berguna bagi para wisatawan, mengingat antisipasi bila terjadi lonjakan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan TN Bunaken pada hari libur dan cuti bersama", ungkap Kepala TN Bunaken.

Sejak pandemi pengunjung ke kawasan Taman Nasional Bunaken didominasi oleh wisatawan Nusantara.

"Pada tahun 2020 selama bulan Maret-September, kawasan ditutup dari aktivitas wisata alam, dan kembali dibuka pada tanggal 12 September 2020. Sejak itu total jumlah kunjungan sampai bulan Desember mencapai 6.834 orang", terang Kepala TN. Bunaken.

"Tahun 2021 dari bulan Januari sampai awal Mei total jumlah pengunjung 3.347 orang dengan berbagai aktivitas dalam kawasan seperti diving dan snorkelling. Dimana spot favorit yang dikunjungi antara lain Tawara dan Likuan III, beberapa mengelilingi kawasan dimulai dari Bungin Pasir Timbul Nain, Timur Bunaken dan rute terakhir di Liang Bunaken. Rata-rata komposisi pengunjung nusantara terdiri atas 70% dari lokal Sulawesi Utara dan 30% dari luar daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar", katanya.

Terkait pelayanan, masyarakat dapat secara langsung menghubungi Call Center Balai TN Bunaken di 0821 9539 9339, jika membutuhkan informasi yang diperlukan.

"Kita sekalian berharap dapat membangun bersama-sama gerakan secara terpadu, dalam upaya penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan terkait Covid-19", tutup Genman.

(***/TamuraWatung)

MANADO, Sulutnews.Com - Komandan Korps Menwa Nasional (DanKoNas) Ahmad Reza Patria menyerahkan Surat Keputusan (SK) Komandan Resimen Mahasiswa Sulut (DanMenwa) Sulut kepada Fabian Kaloh. Saat penyerahan SK di ruang kerja Wagub DKI, Balai Kota Jakarta, DanKoNas berpesan agar Menwa Sulut dapat menjadikan organisasi Menwa dapat berperan aktif dilingkuo kampus bahkan dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi Bangsa dan Negara terlebih bagi daerah.

Membangun Menwa dibutuhkan kerja sama yang solid agar tujuan organisasi untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI juga Daerah dapat direalisasikan secara nyata," ungkap Kaloh mengutip pesan . Dankonas sambil menjanjikan akan mengunjungi Sulut dan memberi salam bagi pengurus dan anggota Menwa Sulut,”ujar Fabian Kaloh.

Dengan diterimanya SK DanMenwa Sulut, Kaloh menyatakan akan berbuat yang terbaik bagi provinsi Sulawesi Utara melalui Menwa.“ Apa yang menjadi pesan Dankonas harus dilaksanakan dan Menwa Sulut akan tampil baik di kegiatan sosial kemasyarakatan dan lainnya. Kami akan tampil dengan berbagai inovasi dan aktivitas untuk berperan bagi masyarakat luas,”tandas Kaloh yang juga legislator Sulut tersebut.

Diketahui, belum lama ini, Fabian Kaloh mendapat kepercayaan menjadi Danmenwa Sulut yang dipilih lewat dukungan secara aklamasi menggantikan DanMenwa sebelumnya Jackson Ruaw.(josh tinungki)

MANADO,Sulutnewa.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 Stela Runtuwene merasa kecewa atas kinerja Pansus, hal ini diungkapkan Runtuwene setelah salah satu rekomemdasi terkait pembangunan anjungan Pemerintah Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak dimasukan dalam jadwal kunjungan Pansus terkait Chek On The Spot. Menurutnya komitmen awal Pansus telah memasukan jadwal kunjungan ke lokasi pembangunan Anjungan Pemprpv di TMII di Jakarta, namun entah kenapa justru dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas.

"Jelas saya kecewa, sebab kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sangat dibutuhkan agar dapat disingkronkan, jika apa yang saya sampaikan saat pembahasan tidak asal bicara tetapi sesuai fakta dilapangan jika pemanfaatan anggaran APBD sepeti tidak tepat sasaran," ungkap Runtuwene.

Politisi artai Nasdem yang juga sebagai Sekertaris Komisi III membidangi Pembangunan DPRD Sululut ini mengatakan meski hampir disemua SKPD melakukan kebijakan refocusing anggaran akibat Covid 19, namun untuk pembangunan anjungan pemprov di TMII tidak, namun sangat disayangkan anggaran yang begitu besar justru tidak dimanfaatkan dengan baik." Bangunan dikerjakan asal jadi, desain ruangan terlihat tidak menarik sehingga tujuan bangunan untuk promosi pariwisata tidak memberikan pengunjung nyaman saat berkunjung," kata Runtuwene.

Pembangunan Anjungan Pemerintah Provinsi Sulut di lokasi TMII yang telah menelan anggaran Rp 80 Miliar tersebut belum selesai dibangun dan masih akan memasuki tahaap 3 rencana pembangunan, sehingga anggaran yang begitu besar disayangkan habis untuk membangun sesuatu yang tidak prioritas disaat masyarakat sedang diperhadapkan pada situasi sulit yang membutuhkan anggaran untuk menopang usaha perekonomian" Alangkah bijaksananya jika refocusing anggaran oembangunan anjungan diarahkan untuk sektor lain yang kangsung dirasakan oleh nasyarakat," pungkas Runtuwene yang menjadi anggota DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan Minsel - Mitta.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Banyaknya catatan yang direkomendasikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020, menjadi tanda bahwa pelaksanaan program pembangunan meskipun dalam pemanfaatan anggaran mendapatkan asumsi Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, namun hal ini masih perlu mendapatkan perhatian dan kajian dari eksekutif mengingat fakta lapangan perimbangan pembangunan baik diwilayah Daratan, Pesisir dan Kepulauan masih belum terjadi perimbangan. Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukouw. Menurutnya disatu sisi LKPJ patut mendapatkan apresiasi namun masih banyak catatan yang perlu disempurnakan lagi.

" Ini jadi PR bersama untuk membangun sebuah format pemerintahan yang lebih bersinergi antara Legislatif dan Eksekutif agar kedepan lebih memberikan perhatian kepada wilayah yang kurang mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program pemerintah ditahun berjalan," kata Walukoiw.

Politisi partai Demokrat ini juga mengatakan, catatan yang dihasilkan oleh Pansus LKPJ bukan tanpa dasar namun ini dibuat berdasarkan hasil kunjungan lapangan meskipun ini belum sempurna." Evaluasi teehadap program yang telah dilaksanakan itu sangat penting mengingat ini belum sempurna, sehingga dibutuhkan kajian agar untuk pelaksanaan program tahun kedepan, dapat dilaksanakan sebagaimana  yang diharapkan," ungkap Walukow.

Seperti diketahui terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Sulut tahun anggaran 2020 baru saja dievaluasi oleh DPRD Sulut melalui Paniti Khusus dimana dalam rekomemdasi Pansus memberikan 105 Catatan yang perlu mendapatkan peehatian dari Pemerintah Provinsi.(josh tinungki)

Manado, SulutNews.com -- Menjelang perayaan Lebaran, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA., melakukan pemantauan di Pelabuhan Manado. Selasa (11/5/2021).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung keberadaan kapal serta situasi penumpang antar pulau sejak pemberlakuan larangan mudik dari pemerintah sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna laut yang berangkat dari Pelabuhan Manado.

Danlantamal VIII pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka pengawasan terhadap larangan mudik yang diberlakukan pemerintah sejak 6-17 Mei 2021.

"Mudik tetap dilarang kecuali transportasi antar pulau yang pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti saat ini terlihat kapasitas penumpang kapal hanya sekitar 25 persen", ujar Danlantamal VIII.

Danlantamal VIII menegaskan bahwa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri, TNI AL dalam hal ini Lantamal VIII beserta jajarannya tetap meningkatkan operasi pengamanan laut untuk memberikan rasa aman kepada semua masyarakat pengguna laut.

Sementara itu Kepala Kepala Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado Capten Mozes Karaeng memberikan apresiasi atas kepedulian kepada Danlantamal VIII yang turun langsung mengawasi Pelabuhan Manado sejak pemberlakuan larangan mudik.

Senada dengan Danlantamal VIII Kepala KSOP Manado menyampaikan bahwa tidak ada pemudik yang ada hanya transportasi antar pulau rutin dengan pelayanan terbatas, karena kalau tidak ada transportasi ini akan berpengaruh terhadap ekonomi di daerah kabupaten.

"Pengawasan terhadap penumpang kapal dilakukan sangat ketat itu tergambar pada pagi hari terlihat aparat TNI-Polri malah lebih banyak dari penumpang", ujar Kepala KSOP. Turut mendampingi Danlantamal VIII pada kesempatan tersebut, Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Apriyani, S.H., M.M., M.Si., (Han)., CHMRP., M.Tr.Opsla, Para Asisten Danlantamal VIII, serta Danpom Lantamal VIII.

(***/TamuraWatung)

MANADO, Sulutnews.Com - Penolakan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Save Sangihe Island yang terdiri dari Masyarakat Adat Sangihe, Masyarakat Bowone, Aktivis Lingkungan dan Walhi kepada perusahaan tambang PT Tambang Mas Sangihe yang telah mendapatkan ijin eksploitasi dari Pemerintah Pusat mendapatkan dukungan dari Anggota DPRD Sulut Ronald Sampel. Menurut politisi partai Demokrat Sangihe ini <span;>sesuai dengan UU no 1 tahun 2018 aktifitas tambang tidak bisa dilaksanakan di kbupten kepulauan sangihe, karena kabupaten kepulauan snagihe itu terdiri dari 73 ribu hektar sedangkn ijin yang di berikan 40 ribu hektar.

" Ini adalah kebijakan yang tidak melihat jika dikepulauan sangihe itu terdapat ratusan ribu warga yang hidup dan mendiami wilayah perbatasan tersebut dan jika ini tidak ditolak maka kita seperti akan memusnakan kehidupan warga," tegas Sampel.

Dia juga mengakui karena PT TMS ini sudah memiliki ijin yang lengkap sesuai dengan aturan, tentu untuk menyampaikan penolakan kita juga harus lakukan dengan mengikuti ketentuan." Negara kita adalah negara hukum dan jika kita menolak maka harus mengikuti koridor aturan yang ada," ungkap Sampel.

Terkait aspirasi penolakan ijin tambang PT TMS oleh masyarakat Adat Sangihe bersama LSM Lingkungan tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Vicktor Mailangkay, Ketua Fraksi Golkar Rasky Mokodompit, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Sekertaris Komisi IV Melky Jakhin Pangemanan dan Anggota Komisi III Ronald Sampel yang pada pertemuan tersebut sepakat akan menjembatani aspirasi yang disampaikan.(josh tinungki)

Rocky Wowor : AA - RS Disiapkan PDIP Bawa Kemajuan Bagi Kota Manado

MANADO,Sulutnews.Com - Dilantiknya Andrei Angouw sebagai Walikota dan Richard Sualang sebagai Wakil Walikota Manado, mendapatkan apresiasi Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor. Kepada wartawan politisi muda asal daerah pemilihan Bolmong Raya ini menyampaikan ucapan selamat khusus keoada dua kader PDIP yang beehasil memenangkan Pilkada Manado tahun 2020 lalu.

" Ada banyak Pekerjaan Rumah yang perlu dikerjakan dalam membawa Kota Manado yang kebih hebat," kata Wowor.

Juga kata dia, dalam pelaksanaan pemerintahan kedepan sinergitas antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Manado dapat terjalin dengan baik sehingga kemajuan pembangunan yang ada di Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi dapat terlihat dan dinikmati oleh masyarakat."Kepemimpinan Pak Andre dan Pak Ricard akan memberikan warna baru dalam menjadikan Kota Manado lebih hebat ke depan," ungkap Wowor.

Duet Politisi Pengusaha dan Dokter ini kedepan akan mendapat dukungan penuh Fraksi PDI P DPRD Sulut mengingat Andrei Angouw pernah menjabat Ketua DPRD Sulut dan Richard Sualang sebagai Anggota Komisi IV DPRD Sulut.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com -  Tiga hari jelang hari raya Idul Fitri 1442 Hidjriah, Sekertariat DPRD Sulut berbagi kasih kepada Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Wartawan dilingkup Sekertariat DPRD Sulut. Acara berbagi kasih yang dilaksanakan disela ibadah bersama Senin (10/5/2021). Saat menyampaikan bingkisan Sekertaris DPRD Sulut Gkady Kawatu mengatakan pemberian bingkisan Hari Raya merupakan tradisi yang patut dipertahanakan sebagai wujud membangun kebersamaan.

"Jangan dilihat dari besaran nilai tapi ketulusan dalam mewujudkan ikatan persaudaraan sebagai keluarga besar DPRD Sulut," ungkap Kawatu

Menyambut perayaan Idul Fitri 1442 Hidjriah dilingkup sekertariat DPRD Sulut tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan instruksi Menpan  juga Mendagri terkait upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Covid 19 yang masih terus mengintai." Edaran Menpan terkait upaya pencegahan Covid 19 telah disampaikan kesemua ASN dan hal ini wajib dilaksanakan," kata Kawatu.

Berbagi kasih dilingkup Sekertariat DPRD Sulut diberikan kepada 4 ASN, 10 THL dan 5 Forward.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw melantik dan mengambil sumpah janji 53 pejabat administrator dan 126 pejabat pengawas di Lingkungan Pemprov Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (6/5/2021).

Pelantikan 179 pejabat ini digelar berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/21/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw menyampaikan bahwa pelantikan ini digelar setelah melalui proses dalam waktu setahun.

“Setelah 1 tahun dan 5 kali perubahan, serta sudah diusulkan ke KASN dan Kemendagri akhirnya hari ini saudara-saudara dapat dilantik. Mari kita syukuri dan amini, bahwa sebagai ASN ini adalah satu bagian dari tour of duty (perpindahan/mutasi jabatan),” katanya.

Selanjutnya Wagub Kandouw mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa PNS di era globalisasi harus dijadikan mindset.

“Saat ini adalah PNS era globalisasi yang harus memiliki kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Ini yang harus dijadikan mindset untuk kita semua dan memang eranya sudah seperti itu,” tandasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kandouw menegaskan E-Governance membutuhkan kecepatan, ketepatan serta efisiensi.

“Mudah-mudahan dapat pararel berjalan antara kualitas SDM dan infrastruktur kita dalam langkah era globalisasi dan E-Governance ini,” harapnya.

Disamping itu, Kandouw juga mengingatkan pentingnya integritas bagi ASN.

“Integritas ini penting, kalau tidak memiliki integritas rasanya roadmap kita karir kita tertutup,” jelasnya.

Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi, Kepala BKD Femmy Suluh dan para pejabat di Lingkup Pemprov Sulut.(/Fanny)

MANADO,Sulutnews.Com - Walikota Manado terpilih hasil Pilkada tahun 2020 Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang akan dilantik Senin (10/05/2021). Terkait rencana tersebut, Partai Demokrat Sulut yang mendukung pemenangan pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut turut menyampaikan harapan bagi Pemimpin baru Kota Manado ini. Billy Lombok Sekertaris DPD mengatakan Partai Demokrat akan terus mendukung sepenuhnya pemerintahan AA-RS demi tercapainya target program yang akan dilaksanakan.

“Kami sampaikan selamat atas pelantikan, pasangan AA-RS. Sambil berharap apa yang menjadi visi, misi serta program yang akan dilaksanakan dapat direalisasikan dan sebagai salah satu pilar demokrasi, partai demokrat akan membantu sepenuhnya agar kesejahteraan masyarakat di kota manado dapat dicapai lewat program unggulan dari Walikota dan Wakil Walikota,”kata Lombok.

Politisi yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut juga mengaku figur  Andrei Angouw dan Richard Sualang adalah adalah sosok yang baik dan memiliki trackrecord karier politik yang sangat baik dan akan mampu menjadikan Kota Manado lebih baik dari saat ini.“Pak Andrei mantan ketua DPRD Provinsi, senang menyapa, banyak memberi solusi. Untuk senior Richard pimpinan DPRD Kota Manado dan terakhir anggota DPRD Provinsi. Dua-duanya politisiyang tak kalah kritis,”ungkapnya.

Tak lupa, Lombok juga menyampaikan kebanggaan atas pengabdian Wakil Walikota Manado, Mor Dominus Bastiaan yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sulut.“Pak Mor juga telah mendedikasikan kemampuan serta menjadi keteladanan yang baik saat mendampingi Walikota GSV Lumentut selama masa pemerintahan dan tentu Beliau tetap akan siap memberikan masukan terbaik untuk kemajuan pemerintahan kedepan,”pungkasnya

Untuk acara pelantikan pasangan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang rencananya akan dilaksanakan langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey bertempat di Graha Bumi Beringin Manado.(josh tinungki)