Yens HTO Watung, ST

Yens HTO Watung, ST

Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Lebaran tahun 2021 atau Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, jatuh pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021.

Tentunya, hal ini disambut syukur oleh seluruh umat Muslim termasuk juga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Kepada wartawan, pada Rabu (13/5/2021) sesaat sebelum malam takbiran di Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan, Minsel, Siperius Pontoh, salah seorang warga Muslim menyampaikan rasa syukurnya.

"Saya mewakili seluruh teman-teman perangkat desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, yang khusus beragama Muslim menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Bapak Franky Donny Wongkar SH dan Bapak Wakil Bupati Bapak Pendeta Petra Yani Rembang", tutur Pontoh.

"Karena memberikan hadiah kepada kami aparat desa dari kalangan kaum Muslim, di Hari Raya Idul Fitri ini, dengan hadiah pemecatan", katanya.

Khusus di Tatapaan, ungkapan terima kasih disampaikannya pula kepada Camat dan Penjabat Hukum Tua Desa Rap-rap.

"Karena menjelang Lebaran dan pada malam hari ini adalah malam Takbiran, saya dihadiahi pemecatan dengan tidak hormat", ungkap Pontoh, yang adalah mantan perangkat Desa Rap-rap.

"Terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Camat, dan Bapak Hukum Tua. Terima kasih", pungkasnya.

Untuk diketahui, malam ini di BPU Desa Rap-rap dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk perangkat desa baru yang dilaksanakan secara tertutup.

(TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Selama libur dan cuti bersama kawasan Taman Nasional (TN) Bunaken ditutup sementara untuk kunjungan dan aktivitas wisata alam.

Hal ini guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Nomor: 440/21.2415/Sekr.Ro Hukum tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan, Pelarangan Ibadah Rekreasi di Tempat Umum pada Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Tahun 2021.

Penutupan sementara kawasan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19, terhitung sejak tanggal 12-16 Mei 2021 yang meliputi wilayah perairan dan Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Mantehage, Pulau Nain, Pesisir Molas-Meras dan Pesisir Poopoh-Popareng yang tertuang dalam surat edaran SE.254/BTNB/TU/UM/05/2021 tanggal 11 Mei 2021.

Kepala Balai TN Bunaken Genman Suhefti Hasibuan, S.Hut, MM menyampaikan bahwa penutupan sementara kawasan dari kunjungan dan aktivitas wisata alam diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas maupun masyarakat dalam kawasan TN Bunaken.

"Ini juga berguna bagi para wisatawan, mengingat antisipasi bila terjadi lonjakan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan TN Bunaken pada hari libur dan cuti bersama", ungkap Kepala TN Bunaken.

Sejak pandemi pengunjung ke kawasan Taman Nasional Bunaken didominasi oleh wisatawan Nusantara.

"Pada tahun 2020 selama bulan Maret-September, kawasan ditutup dari aktivitas wisata alam, dan kembali dibuka pada tanggal 12 September 2020. Sejak itu total jumlah kunjungan sampai bulan Desember mencapai 6.834 orang", terang Kepala TN. Bunaken.

"Tahun 2021 dari bulan Januari sampai awal Mei total jumlah pengunjung 3.347 orang dengan berbagai aktivitas dalam kawasan seperti diving dan snorkelling. Dimana spot favorit yang dikunjungi antara lain Tawara dan Likuan III, beberapa mengelilingi kawasan dimulai dari Bungin Pasir Timbul Nain, Timur Bunaken dan rute terakhir di Liang Bunaken. Rata-rata komposisi pengunjung nusantara terdiri atas 70% dari lokal Sulawesi Utara dan 30% dari luar daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar", katanya.

Terkait pelayanan, masyarakat dapat secara langsung menghubungi Call Center Balai TN Bunaken di 0821 9539 9339, jika membutuhkan informasi yang diperlukan.

"Kita sekalian berharap dapat membangun bersama-sama gerakan secara terpadu, dalam upaya penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan terkait Covid-19", tutup Genman.

(***/TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Menjelang perayaan Lebaran, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA., melakukan pemantauan di Pelabuhan Manado. Selasa (11/5/2021).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung keberadaan kapal serta situasi penumpang antar pulau sejak pemberlakuan larangan mudik dari pemerintah sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna laut yang berangkat dari Pelabuhan Manado.

Danlantamal VIII pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka pengawasan terhadap larangan mudik yang diberlakukan pemerintah sejak 6-17 Mei 2021.

"Mudik tetap dilarang kecuali transportasi antar pulau yang pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti saat ini terlihat kapasitas penumpang kapal hanya sekitar 25 persen", ujar Danlantamal VIII.

Danlantamal VIII menegaskan bahwa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri, TNI AL dalam hal ini Lantamal VIII beserta jajarannya tetap meningkatkan operasi pengamanan laut untuk memberikan rasa aman kepada semua masyarakat pengguna laut.

Sementara itu Kepala Kepala Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado Capten Mozes Karaeng memberikan apresiasi atas kepedulian kepada Danlantamal VIII yang turun langsung mengawasi Pelabuhan Manado sejak pemberlakuan larangan mudik.

Senada dengan Danlantamal VIII Kepala KSOP Manado menyampaikan bahwa tidak ada pemudik yang ada hanya transportasi antar pulau rutin dengan pelayanan terbatas, karena kalau tidak ada transportasi ini akan berpengaruh terhadap ekonomi di daerah kabupaten.

"Pengawasan terhadap penumpang kapal dilakukan sangat ketat itu tergambar pada pagi hari terlihat aparat TNI-Polri malah lebih banyak dari penumpang", ujar Kepala KSOP. Turut mendampingi Danlantamal VIII pada kesempatan tersebut, Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Apriyani, S.H., M.M., M.Si., (Han)., CHMRP., M.Tr.Opsla, Para Asisten Danlantamal VIII, serta Danpom Lantamal VIII.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Aksi bersih-bersih sampah dilakukan oleh pemerintah dan perangkat Desa Munte, Kecamatan Tumpaan di sepanjang jalan trans Sulawesi sebagai pintu masuk Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), pada Senin (10/5/2021).

Kepada wartawan SulutNews.com, saat dihubungi lewat telepon, Hukum Tua Michael Kandou mengatakan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan jalan trans Sulawesi yang melintas di desanya.

"Saya menghimbau kepada para pengguna jalan, untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan", himbauannya.

Ia pun berpendapat dengan menjaga lingkungan tetap bersih, suasana akan semakin nyaman dan indah.

"Ke depan, aksi seperti ini akan kami laksanakan 2 (dua) minggu sekali. Untuk terus menjaga kebersihan lingkungan di jalan trans Sulawesi", ungkap Kandou.

Aksi ini, ternyata mendapatkan dukungan dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel, Altin Sualang. Dimana saat melintas, dirinya yang mengendarai mobil bak terbuka menawarkan untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA Minsel.

"Turun tangan, jangan cuma tunjuk tangan. Negeri ini jauh dari beres, jika para pemuda hanya tau memaki bukan beresolusi", kata Sualang.

Dirinya mengaku salut untuk pak Kumtua Munte Michael Kandou dan perangkat desa berinisiatif membersihkan ruas jalan trans Sulawesi.

"Semoga semakin banyak yang sadar, jalan raya bukan tempat sampah. Jaga dan rawat bumi ini, karena hak kita pada bumi bukan hak sekali pakai, tetapi untuk diwariskan pada anak cucu", pesan Sualang. "Jalan raya bukan tempat sampah", pungkasnya.

(TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Masyarakat yang berada di perbatasan Kepulauan Sangihe bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapulauan Sangihe menyalakan 1000 lilin di Jalan Boulevard Kelurahan Apeng Sembeka, Tahuna, Kabupaten Sangihe, pada Sabtu (8/5/2021).

Kegiatan yang diprakarsai Lanal Tahuna yang merupakan salah satu Pangakalan jajaran Lantamal VIII bersama Karang Taruna dan masyarakat Kota Tahuna tersebut, dilaksanakan untuk mengenang 53 Prajurit KRI Nanggala 402 yang telah gugur beberapa waktu lalu di Perairan Utara Bali.

Kegiatan pemasangan 1000 lilin yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut diawali dengan menyayikan Lagu Indonesia Raya, mengheningkan Cipta, menyayikan lagu Gugur Bunga dilanjutkan doa bersama dan pemasangan lilin diawali Bupati Kepulauan Sangihe diikuti Forkopimda dan masyarakat Kota Tahuna.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna Kolonel Laut (P) Sobarudin.,M.Tr.Hanla pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini TNI khususnya TNI-AL sedang berduka dengan kejadian musibah tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan Utara Bali.

Lebih lanjut Danlanal Tahuna menyampaikan banyak terima kasih atas nama pimpinan TNI Angkatan Laut kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang sudah melaksanakan acara ini dengan penuh hikmat.

"Hingga saat ini pengabdian prajurit Hiu Kencana tidak akan sia-sia, mereka tetap melaksanakan tugas yaitu berlayar abadi. Mereka terus menunjukkan kepada kita sebagai generasi pemuda untuk meningkatkan semangat yang membara untuk memajukan Negara kesatuan Republik Indonesia ini", ujar Danlanal Tahuna.

Sementara itu Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Edzar Gagana S.E., M.E., menyampaikan semangat dan rasa kebangsaan serta nasionalisme sesama anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat masyarakat Kepulauan Sangihe dapat merasakan kepiluan dan kepedihan hati keluarga, karena itu semangat kejuagan kita wujudkan dengan penyalaan seribu lilin dan doa bersama, sebagai bentuk penghayatan serta duka yang mendalam atas gugurnya prajurit KRI Nanggala-402.

"Meskipun kita berada di perbatasan, kita tidak pernah lepas dari peristiwa yang terjadi di negara ini. Karena itu kita merasa terpanggil serta turut merasa sepenanggungan dan duka yang mendalam kepada keluarga dan TNI AL. Selaku Pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik karang taruna, Lurah, Camat bersama Lanal Tahuna yang memprakarsai kegiatan ini, yang tentunya mengingatkan kita semua betapa pentingnya rasa solidaritas, rasa kebersamaan serta rasa sepenanggungan, walaupun dalam wujud penyalaan 1000 lilin dari wilayah perbatasan kita berdoa dengan adanya peristiwa dapat menggugah daerah-daerah lain mempunyai semangat yang sama mempunyai komitmen yang sama terhadap kejuangan 53 putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini", ujar Bupati Kepulauan Sangihe.

Pemasangan 1000 lilin tersebut dihadiri antara lain Dandim 1301/SangiheLetkol Inf Rahmat Cristanto S.I.P., Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe AKBP Tony Budi Susetyo SIK, Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe Hery Wolf, Wakil DPRD II Kepulauan Sangihe Maichel Tungari S.E., serta diikuti seluruh personel Lanal Tahuna dan masyarakat Kota Tahuna.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), sejumlah Camat terkait pergantian perangkat desa.

RDPU yang dilakukan secara tertutup pada Kamis (6/5/2021) dipimpin oleh Sekretaris Komisi I Kumaat Alex dan dihadiri 3 anggota Yulian Mandek STh, Ridel Marentek SE dan Djen Lamia SE.

Sedangkan dari Dinas PMD Minsel hadir Kepala Dinas Hendrie Lumapow dan sejumlah pejabat jajaran, 3 orang Camat serta tanpa dihadiri Penjabat Hukum Tua.

Usai digelarnya RDPU, Kadis PMD Minsel tampak menolak berkomentar saat dicegat sejumlah wartawan.

"Saat ini saya 'no comment' dulu ya", kata Lumapow singkat, sambil berlalu.

Sementara itu, pimpinan Rapat Kumaat Alex kepada wartawan mengatakan bahwa dalam RDPU ini selain membahas mengenai pergantian perangkat desa yang tidak sesuai aturan, juga terkait Penjabat Hukum Tua yang tidak sesuai keinginan masyarakat.

"Memang pergantian perangkat desa itu adalah kewenangan dari Hukum Tua. Tetapi dalam pergantian perangkat desa ada tahapan-tahapannya", jelas Kumaat Alex.

"Penjabat Hukum Tua baru 1 bulan lebih, masa sudah mampu menilai kinerja dari perangkat. Penilaian itu seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi kalau baru 1 bulan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku", ujarnya.

Saat ditanya wartawan, apakah kebijakan ini bisa dikaitkan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini, Kumaat mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan asumsi ke situ.

"Pada prinsipnya sesuai dengan penyampaian dari Kepala Dinas dan para aparat yang ada itu bukan atas petunjuk Bupati, tetapi itu hanya keinginan dari oknum-oknum tertentu yang ada contoh di Kecamatan Tatapaan itu hanya kepentingan seseorang, ketua ranting di Tatapaan yang menginginkan ada pergantian", ungkap Kumaat, selalu anggota DPRD Minsel dari Partai Nasdem.

Saat ditanya seperti apa penyampaian dari Dinas PMD Minsel, Kumaat menjelaskan bahwa pergantian perangkat ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Mereka sudah sampaikan tadi bahwa itu hak dari Hukum Tua, mereka (PMD) tidak bisa campur. Dan juga Camat yang memberikan rekomendasi. Yang berkompeten dalam pergantian ini adalah Camat dan Hukum Tua", tukasnya.

Ia yang ditemani Yulian Mandi kepada wartawan menyampaikan bahwa sudah lebih dari 40 desa yang datang melaporkan kejadian ini ke Komisi I.

"Kami melalui Dinas PMD, mengharapkan SK yang dikeluarkan dapat dibatalkan. Dan pihak PMD berjanji akan menyampaikan kepada Bupati dalam rapat siang ini. Agar supaya keresahan ini tidak akan berkelanjutan", kata Kumaat Alex.

Ia pun sangat menyesalkan dan merasa malu apabila hal-hal seperti ini akan sampai ke Ombudsman dan PTUN.

"Permintaan kita, sebaiknya pergantian perangkat itu di pending dulu terkait pergantian perangkat desa, sambil para Penjabat itu harus dilakukan pembinaan oleh PMD", tambah Yulian Mandey.

Ia menyampaikan hasil RDPU hari ini, meminta untuk mencabut dulu SK pemberhentian sambil mengkaji kembali perangkat desa yang diberhentikan.

"Kalau ia benar-benar sudah melanggar aturan, wajar perlu diganti. Tetapi kalau ada perangkat tidak terbukti dia bersalah, secara aturan harus dikembalikan", katanya.

Komisi I meminta pemerintah Kabupaten harus tegas melakukan pembinaan.

"Bisa diganti, itu hak Prerogatif Hukum Tua, tetapi harus sesuai mekanisme, harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, jangan", pungkas Mandey.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Tak ada panggilan khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepada Hukum Tua yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai aturan.

Hal tersebut terungkap, saat sejumlah wartawan mengkonfirmasi ke Kepala Dinas PMD Minsel, Hendrie Lumapow beberapa waktu lalu di kantornya.

"Sampai saat ini sudah ada 40 lebih perangkat desa yang datang ke kami menyampaikan pengaduan mereka sudah diganti", kata Lumapow.

Saat ditanya wartawan sudah berapa Hukum Tua yang dipanggil karena melakukan pergantian, Kadis PMD mengaku tidak sempat hitung.

"Saat ini kan Hukum Tua banyak datang, saya menanyakan itu. Respon mereka bahwa sudah sesuai prosedur, sudah melakukan koordinasi dengan Camat dan Camat sudah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis", terang Kadis PMD Minsel.

"Setiap Hukum Tua datang, ketika kita menandatangani ada beberapa dokumen berkenan dengan keperluan desa, saya sudah tanyakan semuanya itu. Jawabannya seperti itu", katanya.

Namun Kadis PMD Minsel mengaku tidak menutup kemungkinan, bilamana ditemukan bertentangan dengan aturan akan dilakukan pembinaan.

"Kalau terjadi pergantian dan tidak sesuai dengan prosedur dan para perangkat sudah melaporkan kepada kami. Yang akan tanggung itu Hukum Tua itu sendiri. Kalau berproses secara langsung, kita akan melihat sejauh mana keputusan dari PTUN nanti", pungkas Lumapow.

(TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Mantan perangkat desa dari Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diberhentikan secara semena-mena oleh Penjabat Hukum Tua, ramai-ramai melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulut, Meilany F. Limpar, saat dijumpai wartawan SulutNews.com pada Rabu (5/5/2021), di kantornya membenarkan hal itu.

"Memang kemarin itu kita lihat perangkat desa dari beberapa desa yang di Minsel datang. Memang sebelumnya juga sudah ada beberapa yang datang", ungkap Meilany membenarkan.

Namun menurutnya ada mekanisme di Ombudsman RI perwakilan Sulut yang harus diikuti.

"Untuk laporan yang masuk ke kami khususnya masalah desa, itu kan khusus perlakuannya", jelasnya.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulut menegaskan, terkait laporan perangkat-perangkat desa di Minahasa Selatan, Ombudsman terbuka kalau ada pengaduan.

"Tapi ada tahapan-tahapan secara internal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tahapan-tahapan itu harus kita hormati untuk dilakukan", kata Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulut.

"Kalau keluhkan dan tahapan secara internal ke pemerintah Kabupaten Minsel sudah dilakukan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis ataupun bisa dituangkan di dalam surat dengan dilengkapi dengan identitas ataupun surat kuasa itu pasti akan kita akan terima. Bila prosedur dan persyaratan itu sudah terpenuhi", pungkasnya.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sukses kembali mengukir prestasi perihal pelaporan keuangan.

Hal itu dibuktikan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kabupaten Minsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan ini pun diganjar dengan penghargaan yang diterima oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, didampingi Wakil Bupati Minsel Pdt. Petra Yani Rembang bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minsel Stefanus D.N Lumowa, SE, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minsel Denny Kaawoan, SE, M.Si, di Aula Kantor BPK RI perwakilan Sulut, pada Senin (3/5/2021).

"Syukur dan Puji Tuhan, semua ini hasil jeri payah yang tidak sia-sia. Semua berkat kebersamaan seluruh SKPD, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bersusah payah melakukan tugas kerjanya, ” ungkap Melky Manus,

Kepala BPKAD Minsel. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut untuk ke-5 (lima) kalinya dalam 5 tahun terakhir.

(TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Puluhan mantan perangkat desa (Prades) yang diberhentikan semena-mena oleh Hukum Tua di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Dari pantauan wartawan SulutNews.com, pada Selasa (4/5/2021) di Kantor Ombudsman RI perwakilan Sulut, terpantau setidaknya ada 4 (empat) desa dari Kabupaten Minsel yang datang melapor.

Ada Prades dari Desa Rap-rap, Desa Popareng dan Desa Sulu Kecamatan Tatapaan yang terlihat membawa laporan. Sedangkan Prades dari Desa Lalumpe Kecamatan Motoling datang melengkapi berkas aduan.

Kepada wartawan SulutNews.com, Moses Masambe, mantan Prades dari Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengadu ke Ombudsman.

"Kedatangan kami hari ini, untuk mengadu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Hukum Tua. Di desa kami sebanyak 15 Prades telah diberhentikan oleh Hukum Tua, katanya berdasarkan kesalahan dalam Pilkada lalu. Ini tidak sesuai aturan dalam Permendagri 67 tahun 2017", kata Moses.

Ia yang sudah menjadi Prades selama 17 tahun pun mengaku sangat menyayangkan tindakan semena-mena Penjabat Hukum Tua dan berharap pihak Ombudsman RI perwakilan Sulut dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Ronald Marentek, mantan Sekretaris Desa Lalumpe menyampaikan bahwa kedatangan mereka untuk melengkapi berkas aduan.

"Kami dari Desa Lalumpe sudah memasukkan laporan aduan yang dikirim secara online. Kedatangan hari ini untuk melengkapi berkas yang masih kurang", jelas Marentek.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulut Meilany Fransisca Limpar sampai berita ini diturunkan belum bisa berkomentar karena tidak berada di kantor.

"Untuk wartawan, ibu Kepala memberikan waktu besok siang", ujar salah satu pegawai Ombudsman RI perwakilan Sulut.

(TamuraWatung)